Close Menu
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
Facebook X (Twitter) Instagram
VoxNtt.comVoxNtt.com
Facebook X (Twitter) Instagram
Subscribe
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
VoxNtt.comVoxNtt.com
Home»HUKUM DAN KEAMANAN»Korupsi Dana Bansos, Benny Harman: Itu Contoh Nyata Perilaku Anti Pancasila
HUKUM DAN KEAMANAN

Korupsi Dana Bansos, Benny Harman: Itu Contoh Nyata Perilaku Anti Pancasila

By Redaksi23 Februari 20212 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Benny K Harman
Share
Facebook Twitter Pinterest Telegram WhatsApp

Labuan Bajo, VoxNtt.com-Benny K. Harman, wakil ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menegaskan kembali eksistensi Pancasila sebagai salah satu pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal itu ia ungkapkan saat acara sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Minggu (21/02/2021).

Benny K Harman saat berdialog dengan masyarakat Manggarai Barat

Menurut Harman, Pancasila tak pernah salah. Yang salah adalah implementasi sila-sila Pancasila dalam kehidupan nyata. Salah satu kesalahan implementasinya adalah perilaku korupsi terutama korupsi dana bantuan sosial covid’19.

“Memang ada yang tanya, pak Benny, untuk apa Pancasila terus disosialisasikan? Apakah ada yang berubah dari Pancasila itu. Begitu komentar masyarakat yang saya dengar. Pancasila tak berubah dari dulu hingga sekarang. Meski begitu, pancasila harus terus diperbincangkan oleh masyarakat terutama saat korupsi semakin marak. Misalnya korupsi dana bansos. Korupsi bansos adalah contoh nyata perilaku anti pancasila,” tegas Harman.

Ketua Fraksi MPR RI ini pun menambahkan, karena korupsi dana bansos anti Pancasila, koruptornya harus diproses secara hukum.

“Koruptor dana bansos harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu. Hukum harus ditegakkan bagi mereka. Hukum jangan hanya tajam bagi kelompok oposisi. Kalau hukum hanya tegak bagi yang oposisi dan kritis terhadap pemerintah, semua itu adalah ciri sikap yang anti Pancasila juga. Koruptor jangan dilindungi,” tegas BKH saat acara sosialisasi itu.

Saat acara itu pula,  anggota dewan Dapil NTT I ini juga menceritakan sikap Partai Demokrat terhadap kadernya yang melarikan diri ke luar negeri karena korupsi.

“Sewaktu Demokrat berkuasa, kader kami melarikan diri ke luar negeri tapi Partai Demokrat tidak membela dan menyembunyikan dia. Partai mendorong penegak hukum untuk menangkapnya,” kata Ketua Fraksi MPR RI Partai Demokrat itu.

Pada sesi diskusi, suasana menjadi hangat kala Marsel, salah satu peserta, menanggapi pernyataan BKH.

“Korupsi dana bansos adalah perilaku biadab sepanjang sejarah korupsi di negeri ini. Kita tahu pak Benny, korupsi tentu perilaku biadab. Tapi korupsi bansos lebih biadab lagi karena itu adalah uang rakyat yang menderita akibat covid’19,” kesalnya.

Sebagaimana diketahui, Benny K. Harman merupakan anggota dewan dari Partai Demokrat yang getol menuntut agar koruptor bansos diadili.

Kegiatan diskusi berlangsung pukul 19.00 Wita dan selesai pukul 21.00 Wita. Selama kegiatan peserta wajib mengikuti protokol covid-19.

Penulis: Willy K

Editor: Irvan K

Benny K Harman Korupsi Bansos Pancasila Partai Demokrat PDIP
Previous ArticleTerminal Kembur Bakal Dijadikan Pasar
Next Article Sejak Dibor, Sumur Artesis di Desa Tasain Tidak Pernah Keluar Air

Related Posts

Nama Wakil Ketua DPRD NTT Dicatut dalam Dugaan Penipuan Lowongan Kerja, Ratusan Orang Mengaku Jadi Korban

6 Maret 2026

Gubernur NTT Buka Diskusi Nasib 9.000 PPPK di Ruang Publik

5 Maret 2026

Pemprov NTT Harus Lobi Pemerintah Pusat soal Nasib 9.000 PPPK

5 Maret 2026
Terkini

Pengkab Taekwondo Sumba Barat Daya Dukung Ridwan Angsar Jadi Ketua Pengprov TI NTT

6 Maret 2026

Nama Wakil Ketua DPRD NTT Dicatut dalam Dugaan Penipuan Lowongan Kerja, Ratusan Orang Mengaku Jadi Korban

6 Maret 2026

Golkar NTT Umumkan Pengurus Baru 2025–2030, Targetkan Musda Kabupaten Rampung April

6 Maret 2026

Cerdas Digital Saja Tidak Cukup: Haruskah Psikologi Jadi Pelajaran Wajib di Sekolah?

6 Maret 2026

Rumah Harapan untuk Regina Uner di Cibal Barat Rampung 100 Persen

6 Maret 2026
© 2026 VoxNTT
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.