Labuan Bajo, Vox NTT- Ardi Sehami, anggota DPRD Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ikut mengkritisi rencana pemberhentian tenaga kontrak (teko) daerah Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
Menurut rencana memang dalam waktu dekat Pemkab Mabar akan memberhentikan ribuan teko daerah dengan alasan untuk efisiensi penggunaan anggaran.
BACA JUGA: Jeramun Tolak Pemberhentian Ribuan Teko, Edi-Weng Diminta Fokus Urus Covid-19
Ardi Sehami yang adalah putra asal Mabar pun angkat bicara. Menurut dia, jika pemerintah tetap memberhentikan sekitar 2000-an teko daerah di Mabar, maka akan menimbulkan masalah baru. Itu terutama masalah sosial.
“Mengapa demikian? Karena ini akan menambah masalah baru, masalah sosial jadi mau dikemanakan 2000 lebih tenaga kontrak itu,” tukas Ardi kepada VoxNtt.com, Minggu (18/07/2021) malam.
Ia juga menyentil terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diungkapkan Wakil Bupati Mabar dr. Yulianus Weng.
Menurut Ardi, perlu ada evaluasi oleh Pemkab Mabar terhadap perolehan pendapatan daerah.
Sebenarnya, kata dia, masih banyak celah-celah yang harus perlu dilakukan oleh Pemkab Mabar untuk meningkatkan PAD. Misalnya, melakukan upaya untuk memaksimalkan pajak dan retribusi.
BACA JUGA: Edi-Weng Harus Tepati Janji Kampanye tentang Pengurangan Angka Pengangguran di Mabar
“Saya ingin menggarisbawahi pajak itu harus ditingkatkan pendapatan pajaknya baik melalui penginapan hotel, rumah-rumah kos. Nah, saya tahu di Manggarai Barat ini banyak rumah-rumah kos ya, nah apakah sudah dilakukan pendataan sebagai pendapatan atau tidak? Demikian juga pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir masih banyak pajak-pajak yang lain seperti pajak air tanah, kemudian pajak bumi bangunan,” kata Ardi.
Ardi mengatakan, yang harus dievaluasi saat ini adalah sejauh mana kinerja pemerintah dalam menggali potensi-potensi pajak dan retribusi.
“Jadi, jangan sampai ada kebocoran.
Retribusi mulai banyak yang bisa digali mulai dari retribusi perizinan umpamanya maupun IMB,” kata Kader PAN itu.
Hal itu kata Ardi, perlu dilakukan pengawasan yang ketat dari dinas terkait agar retribusi tersebut tidak sampai menguntungkan pihak-pihak tertentu.
Dengan demikian, lanjut dia, Pemkab Mabar tidak perlu melakukan pemberhentian ribuan tenaga kontrak tersebut.
Jika kondisi keuangan daerah sangat memprihatinkan, maka Pemkab Mabar perlu mengkomunikasikan hal itu dengan dengan DPRD setempat.
“Hal itu untuk bersama-sama mengkaji ini. Jadi jangan sampai kebijakan pemerintah itu justru nanti tidak seiring, tidak sejalan dengan anggota DPRD Manggarai Barat,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Mabar dr. Yulianus Weng mengatakan akan melakukan efisiensi penggunaan anggaran khususnya di masa pandemi Covid-19.
Saat ini kata dr. Weng, PAD Mabar baru berjumlah 40 miliar dari jumlah yang ditargetkan sebesar 270 miliar.
Karena itu, dr. Weng menyebut untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran, Pemkab Mabar harus mengistirahatkan ribuan tenaga kontrak.
“Apalagi pendapatan (PAD) kita ini baru mencapai sekitar 40 miliar dari target 270 miliar. Nah, kalau refocusing kalau kita tidak melakukan efisiensi repot kita ke depannya,” ujar dr. Weng saat ditemui VoxNtt.com di ruangan kerjanya, Selasa (13/07/2021).
“Hitung-hitungan dengan Pa Sekda sendiri, untuk tenaga kontrak hampir 60 miliar dihabiskan setiap tahun. Ini akan menjadi beban tetap daerah setiap tahunnya. Nah, kita mulai berpikir bagaimana untuk melakukan efisiensi dengan kita coba kita melihat tenaga kontrak daerah yang sebanyak sekitar 2.000-an lebih. Kalau kita bisa melakukan penghematan dari anggaran yang menjadi beban tiap tahun ini saya pikir bagus,” lanjut mantan Kadis Kesehatan Manggarai itu.
Kader Partai Golkar itu menjelaskan, Pemkab Mabar telah membentuk tim dalam melakukan berbagai hal untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja semua Teko di setiap OPD.
“Berapa persisnya, berapa jumlahnya di mana saja, kita akan tunggu hasilnya dari tim yang akan bekerja. Semua tenaga kontrak yang ada di setiap OPD,” jelasnya.
Dr. Weng menegaskan, Teko yang akan diistirahatkan murni dilakukan untuk efisiensi penggunaan anggaran, bukan karena hal-hal lain atau segala macamnya.
“Prinsipnya bahwa untuk efisiensi, jadi tidak ada kaitan dengan segala macam itu tidak ada terus terang,” tegasnya.
Dia mengakui, keputusan yang diambil sangat tidak populis. Tapi sebagai pemimpin, dia bersama Bupati Mabar harus tegas mengambil keputusan.
Penulis: Sello Jome
Editor: Ardy Abba