Labuan Bajo, Vox NTT- Fraksi Partai NasDem DPRD Manggarai Barat (Mabar) turut merespons atas rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk memberhentikan ribuan tenaga kontak (teko) daerah.
Ketua Fraksi Partai NasDem Benediktus Nurdin menjelaskan, wacana Pemkab Mabar terkait pemberhentian ribuan teko daerah tidak perlu diperdebatkan.
Sebab saat ini Pemkab Mabar melalui tim sedang bekerja untuk melakukan kajian terkait kinerja dari semua teko daerah.
“Yang paling penting dari Fraksi NasDem beri kesempatan kepada pemerintah dalam hal ini bupati dan wakil bupati, dan juga tim kerja karena pemerintah sudah membentuk tim kerja untuk bekerja semaksimal mungkin terkait dengan situasi ini,” kata Benny sapaan Benediktus kepada VoxNtt.com, Senin (19/07/2021).
Dia mengatakan, hal yang paling penting dari pembicaraan terkait ‘merumahkan’ dua ribuan tenaga kontrak adalah untuk mengevalusi kinerja mereka.
“Pemerintah tentu berhak. Karena mereka wajib mengevaluasi,” tegas Benny.
Benny menyebut, tenaga kontrak yang memiliki kinerja bagus, sangat diharapkan tetap dipertahankan oleh pemerintah. Sedangkan tenaga kontrak yang kinerjanya buruk, malas masuk kantor dan tidak disiplin dan yang lainnya tentu perlu dievaluasi.
“Masa kita harus bayar gaji orang yang malas, itu kan tidak mungkin juga,” katanya.
Fraksi NasDem, kata dia, ingin memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengkaji hal tersebut.
“Tentu apapun hasil dari kajian itu yang harus terdapat di dalamnya soal kinerja dari setiap tenaga kerja,” ujarnya.
Karena itu tambah Benny, semua pihak tidak perlu memperdebatkan terkait rencana tersebut.
“Yang jelas program dari bupati terpilih ini adalah program yang punya harapan besar untuk Manggarai Barat Bangkit menuju Manggarai Barat Mantap,” tutupnya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Mabar dr. Yulianus Weng mengatakan akan melakukan efisiensi penggunaan anggaran khususnya di masa pandemi Covid-19.
Saat ini kata dr. Weng, PAD Mabar baru berjumlah 40 miliar dari jumlah yang ditargetkan sebesar 270 miliar.
Karena itu, dr. Weng menyebut untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran, Pemkab Mabar harus mengistirahatkan ribuan tenaga kontrak.
“Apalagi pendapatan (PAD) kita ini baru mencapai sekitar 40 miliar dari target 270 miliar. Nah, kalau refocusing kalau kita tidak melakukan efisiensi repot kita ke depannya,” ujar dr. Weng saat ditemui VoxNtt.com di ruangan kerjanya, Selasa (13/07/2021).
“Hitung-hitungan dengan Pa Sekda sendiri, untuk tenaga kontrak hampir 60 miliar dihabiskan setiap tahun. Ini akan menjadi beban tetap daerah setiap tahunnya. Nah, kita mulai berpikir bagaimana untuk melakukan efisiensi dengan kita coba kita melihat tenaga kontrak daerah yang sebanyak sekitar 2.000-an lebih. Kalau kita bisa melakukan penghematan dari anggaran yang menjadi beban tiap tahun ini saya pikir bagus,” lanjut mantan Kadis Kesehatan Manggarai itu.
Kader Partai Golkar itu menjelaskan, Pemkab Mabar telah membentuk tim dalam melakukan berbagai hal untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja semua Teko di setiap OPD.
“Berapa persisnya, berapa jumlahnya di mana saja, kita akan tunggu hasilnya dari tim yang akan bekerja. Semua tenaga kontrak yang ada di setiap OPD,” jelasnya.
Dr. Weng menegaskan, Teko yang akan diistirahatkan murni dilakukan untuk efisiensi penggunaan anggaran, bukan karena hal-hal lain atau segala macamnya.
“Prinsipnya bahwa untuk efisiensi, jadi tidak ada kaitan dengan segala macam itu tidak ada terus terang,” tegasnya.
Dia mengakui, keputusan yang diambil sangat tidak populis. Tapi sebagai pemimpin, dia bersama Bupati Mabar harus tegas mengambil keputusan.
Penulis: Sello Jome
Editor: Ardy Abba