Ruteng, Vox NTT- Polemik rekaman yang membahas tentang permintaan jatah tenaga kerja dari sejumlah pihak untuk dititipkan ke Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Komodo terus menerus diperbincangkan. Beberapa pihak pun turut ikut berkomentar.
Salah satunya datang dari Pengamat Politik Yohanes Jimmy Nami. Ia menerangkan, kondisi tersebut seharusnya tidak boleh terjadi mengingat perusahaan daerah menjadi salah satu perpanjangan tangan Pemda dalam memaksimalkan pendapatan untuk biaya pembangunan.
“Nah, kalau sarat kepentingan, akan berimbas pada kualifikasi SDM-nya maka jangan heran jika diragukan publik. Kalau kualifikasi jauh dari kebutuhan perusahaan karena hanya diisi oleh SDM titipan non kualifikasi akan sulit bagi perusahaan mencapai target-target strategisnya. Kalau kondisinya seperti ini, bukan hanya menjadi raport Direktur PDAM tapi menjadi raport Bupati sebagai pengendali utama pembangunan daerah,” jelasnya.
Jimmy juga menerangkan, selama ini Bupati Manggarai Herybertus G. L. Nabit telah beberapa kali menyampaikan tentang pentingnya menempatkan orang sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya masing-masing. Hal itu dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas.
Terhadap agenda itu, Jimny kemudian mengingatkan Bupati Nabit untuk tidak boleh stagnan melainkan terus konsisten hingga sampai ke birokrasi dan perusahaan-perusahaan daerah.
“Dalam berbagai kesempatan, komitmen Bupati Hery Nabit untuk mendistribusikan SDM baik di birokrasi maupun perusahan daerah berdasarkan kualifikasi dan kompetensi harus tegak lurus. Jangan kemudian perjuangan Bupati Hery ini stagnan dan tidak didukung oleh semua elemen di daerah, tidak boleh melemah terkooptasi kepentingan politik,” tambahnya.
Apalagi, lanjut Yohanes, kinerja PDAM Ruteng masih jauh dari ekspektasi publik. Untuk itu, perlu langkah konkret untuk mewujudkan kinerja optimal bagi pemenuhan air daerah. Salah satunya melalui pola rekrutmen yang wajib memenuhi standar kebutuhan perusahaan harus profesional.
“Case yang terjadi pada PDAM Ruteng membuka tabir atau memberikan penegasan kepada publik bahwa oligarki pada level lokal menjadi momok bersama,” tutupnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Marsel Sudirman yang merupakan Dirut Perumda Tirta Komodo tampak kesal dengan Bupati dan Wakil Bupati serta Sekda dan DPRD Manggarai yang menitipkan jatah tenaga kontrak kesana.
Seperti disebutkan dalam rekaman, jatah Bupati dan Wakil Bupati Manggarai untuk dipekerjakan di Perumda Tirta Komodo berjumlah sepuluh orang dengan jatah masing-masing lima orang.
Sedangkan jatah untuk Sekda Manggarai yakni sebanyak dua orang dan DPRD Manggarai bervariasi, ada yang minta satu, dua dan bahkan ada yang minta sampai lima orang.
Rekaman tersebut berhasil diketahui publik Manggarai setelah Marsel Sudirman mengirimkannya ke salah satu group WhatsApp yang di dalamnya beranggotakan ratusan orang.
Setelah rekaman itu beredar, banyak pihak yang kemudian mendesak agar DPRD Manggarai melakukan RDP dan memanggil Dirut Marsel untuk mengklarifikasi tentang kebenaran rekaman dan materi yang dibahas di dalam rekaman tersebut.
Permintaan itu telah diakomodasi oleh segenap anggota DPRD Manggarai. Pada Senin (22/01/2022) digelar RDP di Ruang Sidang Paripurna DPRD. Dirut Marsel kala itu dengan lantang mengaku bahwa rekaman yang beredar tersebut merupakan rekaman suaranya sendiri.
Menanggapi jawaban itu, sejumlah anggota dewan kala itu mendesak Dirut Marsel untuk menginformasikan secara terbuka siapa-siapa anggota dewan yang menjual nama lembaga untuk kepentingan pribadi dengan mengirimkan jatah tenaga kerja.
Namun, permintaan tidak diakomodasi oleh Dirut Marsel. Ia hanya menjelaskan bahwa tidak ada upaya titip menitip jatah tenaga di Perumda Tirta Komodo.
“Dengan tegas dan dengan lugas saya mengatakan bahwa sampai dengan saat ini tidak ada orang datang menitip ini saya punya. Tidak ada sampai dengan saat ini termasuk dari DPR,” ujarnya di hadapan sejumlah anggota DPRD.
Pernyataan itu juga memantik sorotan dari sejumlah anggota Dkdewan. Salah satunya adalah Paulus Jemarus.
Ia menilai bahwa materi rekaman yang berisi tentang permintaan jatah dari Bupati, Wakil, Sekda dan DPRD Manggarai adalah benar adanya. Hanya saja Dirut Marsel sengaja tidak mau membongkar karena diduga takut.
“Saya dengan pasti mengatakan bahwa apa yang ada didalam rekaman itu sudah benar adanya. Hanya karena mungkin beliau (Direktur Marsel) tadi itu takut untuk menyampaikan siapa nama-nama anggota DPR yang menitipkan. Beliau pasti takut. Yang pasti itu ada,” jelas anggota DPRD Fraksi Hanura itu.
Penulis: Igen Padur
Editor: Ardy Abba