Oleh: Febry Jal
Mahasiswa Ekonomi Universitas Muhamadya Kupang
Sudah beberapa bulan berlalu, krisis kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng kian tidak bisa dibenahi. Bahkan, pemerintah sudah berulang kali merotasi kebijakan supaya kelangkaan minyak goreng bisa diatasi.
Kelangkaan minyak goreng ini kian dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat kalangan bawah. Tetapi apa daya pemerintah tidak bisa mengatasi problem ini.
Memang, kalau kita melihat secara kasat mata krisis kelangkaan minyak goreng merupakan hal yang semestinya tidak terjadi di bumi Nusantara.
Mengapa? Karena pada dasaranya Indonesia merupakan salah satu negara yang berpenghasilan minyak sawit terbesar di dunia.
Menurut data statistik 2019, Indonesia berhasil menjadi negara yang menghasilkan minyak sawit terbesar di dunia dengan jumlah 43 juta metric ton, kemudian disusul Malaysia dengan jumlah 21 juta metric ton. Ini merupakan suatu kebanggan, bukan?
Tetapi apa yang terjadi, belakangan ini negara penghasil sawit terbesar, kini dilanda kelangkaan minyak goreng yang tidak bukan ini merupakan suatu krisis yang sangat tidak bisa dicernah akal sehat manusia.
Sebuah pemandangan yang sama kembali terjadi sejak tahun 1998, di mana orang pada waktu itu rela antre berjam-jam bahkan berhari-hari untuk mendapatakan sembako.
Kini pemandangan itu Kembali terjadi setelah 24 tahun berlalu, di mana orang-orang rela mengantre berhari-hari demi mendapatkan minyka goreng dengan jumlah yang tidak mencukupi yaitu 2 liter.
Ada suatu peristiwa yang sangat memilukan pada saat antrean minyak goreng terjadi, di mana ada seorang ibu yang berusia lanjut meninggal dunia pada saat mengantre demi mendapatka minyak goreng.
Kejadian ini terjadi di Kawasan Brau, Kalimantan Timur. Ini merupakan suatu peristiwa yang seyogianya tidak terjadi. Namun apalah daya. Semunya ini karena terdesak oleh kebutuhan.
Kebijakan Pemerintah
Satu fenomena yang patut dicurigai, ketika pemerintah mencabut kebijakan harga enceran tertinggi ( HET) Rp14.000/liter.
Kini ketersediaan minyak goreng banjir beredar di masyarakat dengan patokan harga yang sangat fantastis dan tidak sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan pemerintah.
Harga minyak goreng semulanya Rp14.000/liter, kini harganya mencapai Rp25.000/ liternya.
Harga semacam ini merupakan sesuatu yang sangat membebani masyarakat kelas bawah dan para pedagang asongan.
Orang nomor satu di Republik ini berkali-kali turun gunung untuk cross check ketersediaan minyak goreng dan harga minyak goreng di pasaran, namun justru tidak berpengaruh terhadap turunnya harga atau kendalinya ketersediaan minyak goreng.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dalam sebuah siaran di TV mengaku bahwa berdasarkan data yang dihimpun dari distributor maupun produsen, ketersediaan minyak goreng dalam negeri mengalami surplus.
Bahkan didukung oleh data ketersediaan minyak goreng tahun ini yakni 6.067.350 ton ditambah stok awal tahun 2022 sebanyak 618.590 ton.
Sementara total penggunaan minyak goreng dalam negeri per bulannya rata-rata mencapai 497.448 ton, kalau dijumlahkan kebutuhan minyak goreng per tahunnya sebesar 5.969.376 ton.
Ini artinya, ketersediaan minyak goreng dalam negeri menggalami surplus 716.564 ton (Kompas.com).
Namun, apa yang terjadi di lapangan, ketersediaan minyak goreng mengalami kelangkaan. Muncul pertanyaan, kira-kira di mana minyak goreng yang stoknya mengalami surplus ini?
Hemat saya, kelangkaan minyak goreng merupakan hasil permainan antara elite pemerintah dan para pengusaha.
Kelangkaan minyak goreng yang sedang berlangsung ini merupakan suatu drama yang dimainkan pemerintah dengan para mafia, dan dipolesi dengan berbagai macam acting dan diksi yang baik, sehingga meninggalkan nilai seakan-akan pemerintah tidak turut ambil bagian dalam drama ini.
Sejatinya, permainan yang mereka mainkan ini berimbas pada masyarakat yang tidak tahu menahu tentang permainan para elite pemerintah dan pengusaha tersebut.
Tanpa disadari, pemerintah sedang memainkan dan menerapkan politik oligarki.
Sampai kapan kita menunggu, supaya para mafia ini ditangkap dan dilenyapkan dari bumi Nusantara? Apakah perlu pemerintah me-review segala kebijakan yang mereka keluarkan?
Ini merupakan sebuah catatan penting yang saya titipkan kepada para pemerintah. Dan saya yakin kelangkaan minyak goreng dan tingginya harga minyak goreng segara diatasi.