Kefamenanu, Vox NTT-Bupati TTU Juandi David menegaskan dirinya tak pernah melakukan intervensi dalam pengelolaan proyek baik fisik maupun pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.
Baik itu mulai dari proses perencanaan, pelelangan, penentuan pemenang lelang hingga proses pengerjaan di lapangan. Untuk urusan proyek sudah ada kepala dinas hingga PPK dan Pokja.
“Terkait adanya informasi kalau proyek tahun 2021 dan 2022 ini banyak keluarga bupati yang kerja itu saya tidak tahu dan tidak pernah intervensi soal itu karena untuk proses pengerjaan proyek di suatu dinas itu bupati menyerahkan sepenuhnya kepada dinas yang bersangkutan untuk mengurusnya,” tegas Bupati Juandi saat ditemui VoxNtt.com di rumah jabatannya, Sabtu (22/10/2022).
“Saya kasih contoh, seperti di Dinas PUPR semua paket proyek untuk pelaksanaannya saya serahkan sepenuhnya kepada dinas untuk mengurusnya termasuk embung di Noemuti yang diangkat beberapa pihak karena katanya ada korupsi dan keluarga terlibat, saya pikir itu sama sekali tidak benar,” tandasnya.
Bupati Juandi menegaskan, setiap proyek sebelum dikerjakan sudah melalui beberapa tahapan yang diurus oleh setiap petugas sesuai tupoksinya.
Itu di mana kepala dinas akan menyerahkan proyek tersebut sesuai pagu anggaran pada DPA kepada PPK.
Kemudian setelah PPK mengurus segala dokumen dan administrasi untuk selanjutnya diserahkan kepada bagian pengadaan barang dan jasa.
Jika administrasi dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, jelasnya, maka bagian pengadaan barang dan jasa akan melakukan penunjukan Pokja untuk selanjutnya dilakukan pelelangan secara elektronik.
“Tender dengan sistem elektronik ini tidak bisa ada intervensi dari bupati atau dari dinas yang bersangkutan untuk si A yang menang atau si B saja karena semua sistem lelang secara online,” ujarnya.
“Pokja juga kerja sesuai kewenangannya, tidak mungkin juga Pokja mau dengar perintah dari bupati untuk kasih menang orang tertentu di paket proyek karena dia juga jaga dia punya diri, kalau suatu saat ada masalah dia yang masuk penjara dan bupati lolos, itu tidak mungkin dia mau dengar perintah begitu,” tambah mantan Kadis PMD TTU itu.
Bupati Juandi pada kesempatan itu mengaku Pemda TTU pada prinsipnya sangat membuka diri untuk menerima masukan dan kritikan dari pihak manapun.
Baik itu terkait program kerja maupun proyek-proyek.
Namun ia berharap kritikan tersebut hendaknya bersifat membangun sehingga bisa dilakukan perbaikan demi peningkatan kesejahteraan rakyat TTU.
“Pemda TTU sangat membuka diri untuk dikritik, baik dari teman-teman media, LSM atau pihak manapun intinya demi kebaikan bersama pasti akan kita tindak lanjuti,” katanya.
Penulis: Eman Tabean
Editor: Ardy Abba