Kupang, Vox NTT – Wali Kota Kupang, Christian Widodo, menyampaikan bahwa ia bersama Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis, bertekad untuk menjadikan Kota Kupang sebagai kota yang aman dan nyaman, khususnya dalam pemenuhan hak-hak kaum disabilitas, perempuan, dan anak.
“Saya akan singkat saja, jika kita berbicara tentang perempuan dan disabilitas, kita juga tidak boleh melupakan anak-anak, karena mereka juga termasuk kelompok rentan. Saya bersama Wakil Wali Kota bertekad untuk mewujudkan Kota Kupang sebagai rumah bersama, di mana hak-hak kaum disabilitas, perempuan, dan anak dapat terpenuhi,” ujar Christian ketika menjadi narasumber dalam acara Aksi Kolektif Hari Perempuan Internasional 2025 yang diselenggarakan oleh Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (GARAMIN) bekerja sama dengan RRI Kupang, Jumat, 7 Maret 2025.
“Banyak aturan yang sudah ada, sekarang tinggal bagaimana kita mengeksekusinya bersama. Karena visi tanpa eksekusi hanya akan menjadi halusinasi,” tambahnya.
Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis, juga menegaskan bahwa pihaknya akan fokus membenahi akses fasilitas publik, khususnya bagi kaum disabilitas.
“Ini akan menjadi salah satu tugas utama kami di Pemkot, yaitu memastikan fasilitas publik untuk penyandang disabilitas tersedia di tempat-tempat umum, termasuk di sekolah-sekolah. Seperti penyediaan toilet khusus disabilitas, serta jalur khusus untuk kursi roda di berbagai tempat,” ujar Serena.
Serena juga menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang merancang beberapa program pemberdayaan, pelatihan, serta bantuan khusus bagi perempuan, terutama para janda dan penyandang disabilitas, agar mereka dapat berwirausaha dan mandiri secara ekonomi.
Sementara itu, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena dan Johni Asadoma, menegaskan komitmen mereka untuk memperhatikan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di provinsi tersebut.
Misi kelima pasangan Melki-Johni, yakni “mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif dan berkelanjutan.”
“Sekali lagi, kami ingin menunjukkan komitmen kami dalam memberikan perhatian terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM),” ujar Johni Asadoma ketika menjadi narasumber utama dalam acara itu.
Johni juga mengingatkan bahwa misi kelima pasangan Melki-Johni menunjukkan komitmen untuk memastikan pemenuhan HAM, yang akan mewujudkan masa depan yang inklusif bagi semua warga NTT, termasuk perempuan, disabilitas, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya.
“Oleh karena itu, saya menghimbau kepada kita semua untuk bersama-sama membangun NTT, salah satunya dengan prinsip ‘Say No to Bullying‘,” pungkas Johni.
Masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), menurut Johni Asadoma, patut berbangga karena semakin banyak perempuan-perempuan hebat NTT yang bersinar di berbagai bidang.
Ia mencontohkan di bidang politik, NTT kini memiliki satu orang kepala daerah perempuan dan tiga orang wakil kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024, salah satunya adalah Serena Francis, Wakil Wali Kota Kupang.
Selain itu, selama dua periode berturut-turut, lembaga DPRD Provinsi NTT juga dipimpin oleh salah satu tokoh perempuan hebat, yakni Emi Nomleni.
“Beberapa pimpinan Perangkat Daerah di NTT juga berasal dari kaum perempuan. Mari kita beri tepuk tangan untuk perempuan-perempuan hebat ini,” ujar Wagub Johni.
Melalui acara ini, Johni berharap agar “pola pikir kita semakin terbuka dan lebih peduli terhadap kaum disabilitas.”
Ia menekankan pentingnya memberikan perlindungan serta ruang yang setara bagi mereka untuk dapat berkarya, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga dan daerah.
“Komitmen saya bersama Pak Gubernur NTT, sejak awal dilantik, kami benar-benar menaruh perhatian penuh terhadap saudara-saudari kaum disabilitas,” tegasnya.
Johni juga mengingatkan bahwa pada saat pertama kali Melki-Johni tiba di Bandara El Tari sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, kaum disabilitas menyambut kedatangan mereka dengan hangat dan penuh rasa persaudaraan melalui iringan nyanyian.
Ia kemudian menyebutkan, semangat Hari Perempuan Internasional yang diperingati pada 7 Maret 2025 hendaknya dimaknai sebagai momen penting untuk mewujudkan visi NTT yang “Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTT, Emi Nomleni, menyampaikan bahwa sebagai lembaga legislatif, DPRD Provinsi NTT telah menghasilkan dua regulasi penting, yakni Perda No 5 tentang Pengarusutamaan Gender dan Perda No 6 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Namun, Emi mengakui bahwa kedua Perda tersebut masih belum maksimal dalam pelaksanaannya.
“Kami sudah hasilkan dua Perda, yang seharusnya cukup untuk menjamin pemenuhan hak-hak kaum perempuan dan juga disabilitas, baik itu dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesempatan berwirausaha, keterlibatan dalam setiap proses perencanaan pembangunan,” kata Emi.
Ia menambahkan, kehadiran semua pihak di acara ini merupakan komitmen bersama untuk dapat mengimplementasikan semua regulasi tersebut.
“Memang tidak mudah, terlebih karena menurut saya kekuatan utama ada dalam keluarga. Oleh karena itu, tanggung jawab kita bersama untuk memastikan regulasi tersebut dapat terintegrasi, khususnya dalam setiap keluarga yang memiliki anggota dengan disabilitas. Tidak boleh ada pandangan bahwa saudara yang disabilitas adalah beban keluarga.”
“Justru, kita harus mendorong dan mendukung mereka agar tetap kuat, agar mereka bisa tampil dan berkarya,” tambah Emi, yang juga merupakan politikus dari PDIP.
Emi Nomlenipun berharap setiap pemerintah daerah di NTT dapat membuat regulasi terkait gender dan kaum disabilitas sesuai kondisi daerah masing-masing dan mengimplementasikannya secara optimal.
Kegiatan tersebut ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama “Percepat Aksi GEDSI dari NTT untuk Indonesia” oleh para narasumber. [VoN]