Labuan Bajo, VoxNTT.com – Gelombang penolakan dari masyarakat Manggarai Barat dan para pemerhati lingkungan kembali mencuat. Kali ini, protes ditujukan pada rencana pembangunan besar-besaran di Pulau Padar, sebuah ikon wisata alam Indonesia yang selama ini dikenal akan keindahan dan kealamiannya.
Matheus Siagian, pelaku pariwisata di Labuan Bajo, mengungkapkan bahwa PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE) disebut tengah merencanakan pembangunan 619 fasilitas di atas lahan seluas 15,75 hektare di Pulau Padar.
Proyek ini mencakup pembangunan 448 vila, 7 spa, 15 kafe dan restoran, kolam renang, hingga rumah ibadah untuk kegiatan pernikahan wisatawan.
Matheus menyampaikan kecaman terhadap rencana ini dan menyuarakan kekhawatirannya terhadap dampak negatif yang mungkin timbul terhadap ekosistem Komodo dan flora-fauna khas lainnya di kawasan Taman Nasional Komodo.
“Bayangkan saja, pulau yang selama ini dihargai karena kealamiannya, kini akan dihiasi bangunan-bangunan megah,” ujar Matheus.
Ia menegaskan bahwa Pulau Padar, bersama dengan Pulau Rinca dan Komodo, merupakan kawasan konservasi dunia yang telah diakui oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco).
Namun, pembangunan dalam skala besar ini justru dikhawatirkan akan mengubah wajah alami Pulau Padar menjadi kawasan komersial yang menguntungkan investor semata.
“Jika proyek ini berjalan, pariwisata Manggarai Barat akan berumur pendek,” ujar Matheus.
“Karena wisatawan datang ke sini untuk melihat alam yang masih perawan bukan bangunan beton.”
Matheus menambahkan, sejumlah studi dari lembaga-lembaga lingkungan menunjukkan bahwa pembangunan besar di kawasan konservasi hampir selalu berdampak negatif terhadap habitat satwa, meningkatkan polusi, serta menghilangkan identitas ekosistem yang menjadi daya tarik utama destinasi tersebut.
Senada dengan Matheus, Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (Kompak) Indonesia, Gabriel Goa turut menyuarakan penolakan.
Ia menegaskan pentingnya menjaga Pulau Padar tetap menjadi milik publik dan tidak jatuh ke tangan segelintir pihak yang merusak ekosistem demi kepentingan pariwisata premium.
“Pulau Padar jangan sampai menjadi milik pribadi bukan publik lagi apalagi merusak ekosistem tumbuh kembangkan Varanus Komodoensis demi pariwisata premium,” tegas Gabriel.
Ia juga mendorong adanya kerja sama lintas sektor melalui kolaborasi pentahelix dalam mengembangkan kawasan Labuan Bajo dan Pulau Flores sebagai destinasi ecotourism yang eksotik dan inklusif.
“Kolaborasi Pentahelix menjadikan Labuan Bajo dan Pulau Flores menjadi festinasi ecotourism yang eksotik dan dimiliki bersama, bukan pribadi itu semakin menarik wisma (wisatawan mancanegara) dan wisnu (wisatawan nusantara),” ujar Goa.
Ingat Kembali Gerakan 2018
Matheus mengatakan, kemarahan publik saat ini mengingatkan pada gelombang demonstrasi besar yang terjadi pada tahun 2018. Kala itu, ribuan masyarakat turun ke jalan menuntut pencabutan semua izin swasta di Taman Nasional Komodo.
Gerakan tersebut berhasil mendorong pemerintah pusat, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, untuk merespons dengan cepat dan menunjukkan keberpihakan pada pelestarian lingkungan.
Kini, masyarakat berharap Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kepedulian yang sama.
“Kami tidak ingin menunggu sampai ribuan orang turun ke jalan lagi. Tindakan harus diambil sekarang,” ujar Matheus.
Menurut pandangan masyarakat lokal dan pelaku pariwisata berkelanjutan, pengelolaan Taman Nasional Komodo seharusnya tetap berada di tangan negara, bukan diserahkan kepada pihak-pihak kapitalis yang hanya mengejar keuntungan.
“Taman Nasional Komodo adalah amanah rakyat yang dipercayakan kepada negara. Jangan digadaikan untuk keuntungan segelintir orang,” tegasnya.
Selain itu, Matheus menekankan bahwa kekuatan pariwisata Labuan Bajo justru terletak pada keseimbangan antara akses dan perlindungan.
“Pariwisata bisa terus berkembang justru karena ada bagian yang dilindungi yang tidak disentuh, yang tetap alami.”