Kupang, VoxNTT.com – Sorotan publik terhadap besarnya tunjangan transportasi dan perumahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat tanggapan dari Ketua DPRD NTT, Emilia J. Nomleni.
Dalam keterangan pers yang diterima pada Minggu, 7 September 2025, ia menegaskan, pemberian tunjangan tersebut telah mengikuti regulasi yang berlaku. Ia juga menyampaikan apresiasi atas perhatian media dan masyarakat terhadap isu ini.
“Sebagai DPRD NTT kami berterima kasih dan apresiasi atas pemberitaan media dan berbagai kritik yang diajukan masyarakat melalui media dan media sosial terkait tunjangan transportasi dan perumahan DPRD berdasarkan Pergub 22 Tahun 2025,” ujar Nomleni.
Ia menjelaskan, dasar hukum pemberian tunjangan mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 22 Tahun 2025, yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), serta hasil survei mengenai kemampuan keuangan daerah.
Nomleni menambahkan, proses penyusunan regulasi tersebut juga telah melalui konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menanggapi kritik yang menyebut tunjangan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap penderitaan rakyat, Nomleni membantah keras anggapan tersebut.
“Jumlah pendapatan yang tersebut dalam Pergub 22 tidak bermaksud sama sekali untuk mengkhianati kesulitan dan keterbatasan yang dialami rakyat, tapi justru menimbulkan tanggung jawab besar bagi anggota DPRD. Tunjangan diberikan berdasarkan kinerja politik,” tegas Nomleni.
Ia juga menanggapi pandangan publik yang menilai besaran tunjangan transportasi sebagai sesuatu yang “fantastis”.
Menurutnya, hal tersebut tidak bisa diukur hanya dari jarak rumah ke kantor DPRD di Kota Kupang.
“Biaya transportasi perjalanan dinas DPRD misalnya hanya membiayai anggota sampai ke pusat kabupaten, sedangkan untuk menjangkau desa-desa jadi tanggungan anggota yang bersangkutan,” jelas Nomleni.
Dari sudut pandang pemberantasan korupsi, ia menilai pemberian tunjangan yang layak justru bertujuan agar pendapatan anggota DPRD sebanding dengan tanggung jawab besar yang mereka emban sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama gubernur.
“Kami bersikap terbuka untuk mendengarkan dan melakukan dialog untuk menyerap berbagai usul saran dari rekan-rekan media maupun berbagai unsur masyarakat untuk mencari solusi terbaik,” ujar Nomleni.
Mengakhiri pernyataannya, ia menyampaikan rasa terima kasih kepada pers sebagai mitra strategis dalam pengawasan publik terhadap lembaga legislatif.
“Kami DPRD NTT senantiasa berdiri bersama rakyat dan mendengarkan suara rakyat serta melakukan yang terbaik untuk kemaslahatan rakyat,” tutupnya.
Penulis: Ronis Natom