Oleh: Febrianus Mahit
Mahasiswa Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
Akhir-akhir ini, masyarakat NTT khususnya daratan Flores kembali menghadapi masalah yang amat serius berkaitan dengan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Potret antrean panjang di setiap SPBU menggambarkan BBM dalam mode krisis. Hal ini membuat aktivitas dari masyarakat terhambat.
Para sopir(driver) serta tukang ojek, nelayan yang tak bisa melaut, hingga operator pariwisata yang terhenti operasionalnya, menjadi gambaran buram dari persoalan kelangkaan BBM.
Kelangkaan BBM di daratan Flores sebenarnya bukanlah fenomena baru, tetapi kejadian berulang yang memperlihatkan kerapuhan sistem distribusi energi di wilayah ini.
Dalam kasus terbaru di Pulau Flores, penyebab utama adalah kerusakan kapal tanker pengangkut BBM ke Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Ende (Dilansir TVRINEWS.COM 10/8/25).
Di saat yang sama, cuaca buruk memperlambat pasokan dari terminal lain seperti Maumere dan Reo. Ketergantungan pada jalur laut tanpa alternatif yang tangguh membuat distribusi menjadi sangat terhambat.
Hal ini memicu terjadinya antrian Panjang hampir di setiap SPBU. Namun, lebih dari sekadar kendala teknis, kelangkaan BBM ini juga hendak menunjukkan kelemahan sistemik dalam pengelolaan energi di daerah setiap daerah terbelakang, seperti kurangnya stok cadangan di wilayah-wilayah strategis, koordinasi antarinstansi yang lambat, serta ketidaksiapan menghadapi gangguan distribusi logistik.
Kelangkaan BBM memberikan dampak langsung pada kehidupan Masyarakat di daratan Flores. Di sektor transportasi umum dan pribadi, warga harus mengantri berjam-jam tanpa kepastian mendapatkan bahan bakar.
Bahkan banyak pengguna kendaraan roda empat dan roda dua harus rela tidur di seputaran area SPBU demi mendapatkan sedikit minyak guna memperlancar aktivitasnya. Selain itu, nelayan di Flores Timur terpaksa menghentikan aktivitas melaut karena pasokan solar dari SPDN tidak mencukupi.
Sementara itu, di Labuan Bajo sebagai ikon pariwisata NTT operator kapal wisata terpaksa membatalkan perjalanan ke Pulau Komodo dan sekitarnya karena ketiadaan BBM. Hal ini menimbulkan kerugian ekonomi sekaligus bisa mencoreng citra daerah.
Ironisnya, di tengah kelangkaan ini, ditemukan pula praktik penyimpangan di tingkat distribusi lokal. Sejumlah pangkalan minyak tanah diduga menjual di atas harga eceran tertinggi, bahkan kepada pembeli luar daerah.
Lemahnya pengawasan dan kontrol pemerintah daerah membuka ruang bagi penimbunan dan spekulasi harga, yang semakin menambah beban masyarakat kecil.
Pihak pertamina mengklaim telah melakukan langkah cepat seperti mendatangkan kapal tanker tambahan, mengalihkan suplai dari terminal lain, serta memperpanjang jam operasional TBBM.
Namun respons ini sering dianggap terlambat dan tidak solutif secara jangka panjang. Publik dan legislatif menilai bahwa pemerintah dan Pertamina belum memiliki strategi antisipasi yang memadai.
Kritik juga datang dari pengamat energi dan aktivis masyarakat sipil, yang menilai bahwa selama ini tidak ada peta jalan ketahanan energi yang serius di NTT.
Padahal, dengan posisi geografis yang sulit dijangkau, daerah seperti NTT seharusnya menjadi prioritas dalam penyediaan energi alternatif atau pembangunan depot cadangan di beberapa titik pulau.
Krisis BBM dan Peran Pemerintah
Krisis BBM di Flores seharusnya menjadi momentum evaluasi mendalam bagi pemerintah pusat dan daerah. Ketergantungan mutlak pada BBM fosil harus mulai ditinggalkan.
Dengan potensi panas bumi, tenaga surya, dan angin yang besar, NTT sebenarnya memiliki peluang menjadi pionir dalam transisi energi terbarukan. Sayangnya, potensi tersebut belum dikelola secara maksimal.
Di sisi lain, tata kelola distribusi BBM juga harus diperbaiki. Pemerintah perlu memperkuat sistem monitoring digital, membangun mekanisme pengawasan yang transparan, serta memberdayakan lembaga lokal untuk mengontrol praktik penyimpangan.
Lebih penting lagi, pemerintah harus menempatkan kebutuhan energi sebagai hak dasar masyarakat, bukan sekadar komoditas pasar.
Kelangkaan BBM di Pulau Flores, bukan hanya krisis logistik, tetapi potret buram dari ketimpangan pembangunan dan pengabaian terhadap kebutuhan dasar rakyat di wilayah terpencil.
Di balik antrean panjang dan keluh kesah warga, tersimpan pesan mendalam bahwa sistem energi kita rapuh dan belum berpihak pada keadilan geografis.
Saatnya pemerintah berhenti menambal krisis dengan solusi sementara, dan mulai membangun sistem energi yang inklusif, adil, dan tahan banting demi masa depan. lebih lanjut, peran krusial dari setiap pihak sangat dibutuhkan dalam meredam krisis BBM.