Labuan Bajo, VoxNTT.com – Wakil Ketua DPRD Manggarai Barat Sewargading SJ Putera meminta Pemkab menyiapkan lahan untuk pembangunan depot di Labuan Bajo.
Hal itu dilakukan kata Sewargading, agar persoalan antrean BBM di Labuan Bajo segera diatasi.
“Syaa meminta Pemkab memikirkan lahan untuk pembangunan depot Pertamina di Labuan Bajo. Supaya kalau diminta oleh Pertamina semuanya sudah siap,” ujar Sewargading saat ditemui VoxNtt.com di ruangan kerjanya, Selasa, 23 September 2025
Menurut Sewargading, kelangkaan BBM di Kabupaten Manggarai Barat selalu terjadi setiap tahunnya. Karena itu salah satu solusi yang harus dilakukan Pemkab berkoordinasi dengan Pertamina agar disiapkan depotnya di Labuan Bajo.
“Supaya jangan sampai masalah ini dilakukan setiap tahunnya. Kita siapkan solusinya. Salah satunya itu pembangunan depot Pertamina di Labuan Bajo,” katanya.
Sebelumya, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, menyampaikan tawaran kepada pihak Pertamina untuk mengoptimalkan distribusi BBM lewat jalur laut ke Labuan Bajo. Sebab selama ini, distribusi lewat jalur darat, banyak hambatan.
Tawaran itu menjadi salah satu poin penegasan Bupati Edi pada Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi dan LPG Wilayah Kabupaten Manggarai BaratBarat beberapa waktu lalu.
Rapat Koordinasi ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam menyatukan persepsi dan menyinkronkan penyaluran BBM dan LPG di wilayah Kabupaten Manggarai Barat sebagai barang bersubsidi yang diawasi oleh negara, agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Dalam pemaparannya, perwakilan Pertamina Persero Niaga, Bayu Fadhilah, menyampaikan bahwa peningkatan ekonomi dan pariwisata di Labuan Bajo telah mendorong kenaikan permintaan BBM yang signifikan. Namun, distribusi ke wilayah tersebut masih menghadapi kendala geografis yang kompleks.
“Tantangan di Labuan Bajo atau NTT pada umumnya terkait dengan pola distribusi yang harus melalui banyak pulau. Kita harus mendistribusikan lewat kapal, dan itu menjadi tantangan bagi semua badan usaha,” ujar Bayu.
Saat ini, lanjut Bayu, distribusi BBM ke Labuan Bajo masih bergantung pada depo di Reo. Prosesnya memakan waktu 8-9 jam perjalanan darat dengan risiko tinggi, mengingat kondisi jalan yang hanya dapat dilalui mobil tangki berkapasitas 16 kiloliter
Oleh karena itu, pihak Pertamina menyampaikan sejumlah upaya yang sedang dilakukan, antara lain: Peningkatan kapasitas Depo Reo, meski masih dalam proses pembebasan lahan; Pembangunan Terminal BBM di Labuan Bajo, yang akan berfungsi sebagai terminal fuel oil dan BBM bakar dengan kapasitas yang memadai; Serta pembangunan Pipa (Piping).
Pertamina berharap agar Pemkab Manggarai Barat dapat mendukung percepatan pembangunan pipa dari pelabuhan untuk memangkas waktu distribusi dan menghindari risiko pengangkutan darat.
Menanggapi pernyataan pihak Pertamina ini, Bupati Edi memberikan beberapa tawaran sekaligus instruksi tegas untuk menertibkan penyaluran BBM, khususnya yang bersubsidi, antara lain:
Pertama, tegakkan aturan penyaluran ke konsumen akhir. Terkait pon ini, Bupati Edi menegaskan bahwa SPBU hanya boleh menyalurkan BBM ke konsumen akhir.
“Tidak ada istilah ‘pengecer’ atau ‘pangkalan’ untuk BBM seperti pada minyak tanah atau LPG. Mari kita tegakkan aturan itu,” tegasnya.
Kedua, sosialisasi melibatkan TNI/Polri. Untuk menindak pelanggaran, Bupati Edi meminta Pertamina melakukan sosialisasi aturan dengan melibatkan TNI dan Polri, mengingat personel Pertamina yang terbatas.
Ketiga, pengawasan ketat rekomendasi Subsidi. Bupati Edi menginstruksikan perangkat daerah terkait, seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, atau Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Perkebunan untuk tidak ‘mengobral’ rekomendasi bagi nelayan dan petani.
Setiap rekomendasi harus diverifikasi secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Bila ditemukan penyalahgunaan, rekomendasinya ditahan dan ditindak tegas,” ucap Bupati Edi.
Keempat, optimalkan distribusi laut. Bupati Edi mendorong agar distribusi untuk kepentingan ke pulau-pulau, dioptimalkan melalui jalur laut langsung ke pelabuhan, bukan lewat darat, untuk menghindari biaya tinggi dan ketidakefisienan.
“Solusinya adalah dengan kapal langsung ke pelabuhan, sehingga longsor di jalan darat tidak akan menghambat distribusi,” ujarnya.
Bupati Edi juga menyampaikan harapan agar kolaborasi semua pihak dapat memastikan ketersediaan BBM yang lancar dan tertib aturan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mabar.
Penulis: Sello Jome