Kupang, VoxNTT.com – Pembangunan Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) belum menunjukkan progres signifikan. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), NTT baru membangun sedikitnya 139 unit SPPG dari total 800 unit yang menjadi target nasional.
Angka ini masih tertinggal jauh dibandingkan Provinsi tetangga, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang telah membangun sekitar 300 unit dari target 600-700 unit.
Menanggapi kondisi ini, Gubernur NTT, Melki Laka Lena, mendorong percepatan pembangunan SPPG di daerah terpencil melalui kolaborasi lintas sektor.
“Pertemuan hari ini menjadi ruang berbagi pengalaman dan ruang untuk memperkuat kolaborasi dalam menyukseskan pembangunan SPPG,” kata Gubernur Melki saat membuka Rapat Validasi Titik SPPG Daerah Terpencil dalam rangka Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Hotel Aston Kupang, Kamis, 2 Oktober 2025.
Gubernur Melki menekankan dua aspek penting dalam menyukseskan program ini, yakni regulasi dan ekosistem lokal.
Dari sisi regulasi, ia menyebutkan perlunya aturan yang mendukung penggunaan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan program SPPG. Hal ini dinilai penting agar program tidak hanya menyehatkan anak-anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
Sementara dari sisi ekosistem, dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam membangun sistem produksi, distribusi, dan pengolahan pangan lokal yang berkelanjutan.
“Kita ingin agar masyarakat menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton. Dengan cara itu, dampak positif program ini akan terasa lebih luas dan berkelanjutan,” tutur Gubernur Melki.
Ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan kelompok masyarakat seperti petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM lokal sebagai bagian dari rantai penyediaan bahan pangan untuk program ini.
“Kalau susu dan buah-buahan lain mungkin kita masih butuh dari daerah lain, tetapi bahan kebutuhan yang lain misalnya beras, sayur-sayuran, daging dan ikan kita usahakan dari daerah setempat,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur Melki menyoroti pentingnya evaluasi berkala terhadap seluruh tim kerja demi menjaga kualitas pelaksanaan program.
“Yang tidak memenuhi standar ditindak, kalau perlu ditutup. Tetapi bagi yang berhasil kita patut memberi apresiasi,” tegasnya.
Rapat validasi titik SPPG ini juga difokuskan untuk memperoleh data lokasi yang akurat, agar pelaksanaan Program MBG dapat lebih efektif dan merata. Data geospasial dianggap krusial dalam memastikan SPPG dibangun di lokasi yang benar-benar terpencil, serta menghindari duplikasi titik pembangunan.
Data ini juga akan membantu dalam analisis aksesibilitas lokasi, termasuk kondisi infrastruktur jalan, jarak ke pasar, fasilitas kesehatan, serta faktor geografis lainnya yang penting untuk mendukung distribusi logistik pangan.
Gubernur Melki mengingatkan, Program MBG memiliki dampak luas terhadap pembangunan sumber daya manusia di NTT.
“Program MBG menyasar anak sekolah dan ibu hamil, sekaligus berdampak pada ekonomi masyarakat. Kita harus memastikan program ini tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar,” tegasnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Kepala BGN, Florensio Mario, menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, setiap anak berhak mendapat manfaat program ini, termasuk mereka yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil.
“Targetnya titik SPPG sudah terdata bulan Oktober dan didirikan pada November, sehingga awal tahun depan program dapat dijalankan secara penuh,” ujarnya.
Penulis: Berto David