Ruteng, VoxNTT.com – Akademisi dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi, menegaskan pentingnya peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menentukan keberhasilan sistem politik, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai, Selasa–Rabu, 14–15 Oktober 2025 di Hotel Revayah.
Kegiatan yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan ini menghadirkan tiga narasumber berkompeten dalam bidang kepemiluan, yakni Rudi Rohi, Panji Prasetyo (pegiat pemilu), dan Arif Susanto (pengamat politik).
Dalam sesi pemaparannya sebagai pembicara pertama, Rudi Rohi menekankan empat aspek penting dalam penguatan kelembagaan Bawaslu, yaitu sistem, kelembagaan, pelembagaan, dan sumber daya.
Ia menyoroti posisi strategis Bawaslu dalam membangun kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai lembaga untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
“Sebagai sebuah sistem, Bawaslu memiliki peran yang sangat penting terutama dalam menentukan keberhasilan sistem politik pada eksekutif dan legislatif. Peran penting ini juga harus diwujudkan dalam bentuk solidaritas dan membangun kemitraan dengan lembaga lain,” paparnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan, untuk memaksimalkan fungsi dan peran pengawasan, Bawaslu perlu diperkuat dengan sumber daya manusia yang andal serta dukungan anggaran yang memadai agar kinerja penyelenggara pemilu dapat optimal.
Sementara itu, Panji Prasetyo dalam materinya yang bertajuk Evaluasi Kelembagaan Bawaslu, menyoroti sejumlah isu krusial yang kerap muncul dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan, seperti netralitas ASN, praktik politik uang, polarisasi masyarakat, serta kompetensi penyelenggara adhoc.
“Dalam setiap hajatan baik pemilu maupun pemilihan, isu-isu krusialnya hampir sama yaitu seputar netralitas ASN, politik uang, polarisasi masyarakat dan kompetensi adhoc. Isu-isu ini juga yang kemudian membuat beberapa lembaga survei memetakan beberapa daerah dengan kategori kerawanan dalam pemilu maupun pemilihan,” tegasnya.
Ia menambahkan, untuk merespons isu-isu tersebut sekaligus memperkuat kelembagaan Bawaslu, dibutuhkan sejumlah strategi dan rekomendasi penting, antara lain penguatan pendidikan politik rakyat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi secara optimal.
Narasumber ketiga, Arif Susanto, lebih menitikberatkan pada pentingnya penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.
Menurutnya, integritas pemilu harus didasarkan pada prinsip demokrasi, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak pilih dan kesetaraan politik.
Ia menegaskan pentingnya profesionalisme dan transparansi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
“Prinsip penting dari demokrasi adalah kesetaraan dan pemenuhan hak-hak politik masyarakat juga penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan yang berlandaskan pada prinsip profesional dan transparan,” tutupnya.
Kontributor: Isno Baco