Borong, VoxNTT.com – Ratusan perahu nelayan di pesisir Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), selama tiga tahun terakhir lebih sering terparkir di daratan. Bukan karena cuaca buruk, melainkan karena para nelayan kesulitan mengakses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akibat ketiadaan dokumen kapal resmi.
Kondisi ini akhirnya mendapat respons dari dua legislator asal NTT, Benny K. Harman dan Stevi Harman. Keduanya turun langsung memfasilitasi percepatan penerbitan dokumen Pas Kecil dan Elektronik Buku Kapal Perikanan (E-BKP) yang menjadi syarat utama untuk memperoleh rekomendasi pembelian BBM dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Langkah konkret ini dimulai lewat koordinasi antara Stevi bersama anggota DPRD Manggarai Timur, Nurkholis, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Marapokot. Tim pengukur kapal dari UPP kini telah dikirim ke Sambi Rampas untuk melakukan proses pengukuran perahu nelayan.
Hasilnya, lebih dari 100 perahu sedang dalam proses penerbitan dokumen Pas Kecil dan E-BKP.
Tak hanya dari sisi kebijakan, bantuan juga datang dalam bentuk pembiayaan. Benny K. Harman dan Stevi Harman menanggung langsung biaya pengurusan dokumen, guna meringankan beban para nelayan yang selama ini terbentur pada biaya tambahan.
“Masalahnya bukan di nelayannya, tapi di sistem yang rumit. Negara harus hadir memastikan akses energi bagi kelompok kecil seperti mereka,” ujar Stevi, Jumat, 18 Oktober 2025.
Ia menilai hambatan nelayan dalam mengakses BBM bersubsidi bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan masalah struktural yang lebih dalam.
“Negara sering kali hadir hanya dalam bentuk aturan, tapi absen di lapangan. Ketika birokrasi jadi penghalang, nelayan kehilangan ruang untuk bekerja dan hidup. Kita bicara kedaulatan maritim, tapi nelayan kecil bahkan tidak bisa membeli solar untuk melaut. Ini harus dibenahi dari hulunya,” imbuhnya.
Nurkholis, yang turut mendampingi proses ini, membenarkan bahwa selama tiga tahun terakhir, SPBU di Pota tidak bisa melayani pembelian BBM bersubsidi untuk nelayan karena ketiadaan dokumen dan rekomendasi dari dinas terkait. Hal ini diperparah oleh belum adanya syahbandar di Kabupaten Manggarai Timur.
“Untuk urus dokumen kapal, nelayan harus datangkan petugas ukur dari luar daerah dengan biaya tinggi. Berkat dukungan Ibu Stevi dan Bapak Benny, petugas dari UPP Marpokot kini datang langsung ke Sambi Rampas. Semua kapal nelayan sedang diukur untuk diproses dokumennya,” kata Nurkholis.
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2023 mencatat, sekitar 72 persen nelayan kecil di Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam mengakses BBM bersubsidi, utamanya karena kendala administrasi dan distribusi. Sambi Rampas menjadi potret nyata bagaimana persoalan birokrasi bisa menghentikan denyut ekonomi pesisir.
Ramdani Hakim, koordinator nelayan di Sambi Rampas, menyampaikan apresiasinya atas langkah konkret yang telah dilakukan oleh para legislator tersebut.
“Selama ini kami bingung harus ke mana. Sekarang sudah ada jalan keluarnya. Kami berterima kasih atas bantuan Ibu Stevi dan Bapak Benny,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Mahyan, ketua kelompok nelayan di Pota. Ia berharap proses pengurusan dokumen bisa segera selesai agar nelayan bisa kembali melaut.
“Kami tinggal menunggu semuanya selesai supaya bisa kembali membeli BBM dan melaut,” tutupnya.
Penulis: Herry Mandela