Ruteng, VoxNTT.com – Pendapatan retribusi sampah di Kabupaten Manggarai hingga akhir Oktober 2025 tercatat baru mencapai sekitar Rp320 juta, atau hanya setengah dari target tahunan sebesar Rp 650 juta.
“Rendahnya capaian retribusi dipicu oleh ketidakjelasan status petugas lapangan pada Februari hingga April, yang menyebabkan penagihan tidak berjalan optimal,” ucap Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai, Antonius Hani, pada Selasa, 4 November 2025.
Ia juga mengatakan minimnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi sebesar Rp4.000 yang masih menjadi kendala utama hingga saat ini.
Antonius menjelaskan, dari sekitar 25 ribu rumah tangga di Kecamatan Langke Rembong, hanya tercatat kurang dari dua ribu yang terdaftar sebagai pelanggan aktif.
Sementara, retribusi tarif pelanggan lainnya diklasifikasikan dalam beberapa kategori, seperti pelanggan komersial dengan tarif Rp135 ribu, kelas 1 sebesar Rp108 ribu, kelas 2 Rp91 ribu, dan kelas 3 sekitar Rp80 ribu.
“Jika kita ambil setengahnya saja dari 25 ribuan rumah tangga, saya rasa bisa mencapai target,” ujarnya.
Ia juga menyoroti rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan karena banyaknya sampah yang berserakan di jalan umum tanpa ada yang mengakui sebagai pemiliknya.
“Banyak sampah yang berserakan terutama di jalan, tapi ketika ditanya pemiliknya, mereka tidak mau mengaku,” kata Antonius.
Antonius optimistis di tahun 2026 menjadi momentum perbaikan dalam pengelolaan sampah, terutama dalam peningkatan pendapatan retribusi. Sebab, dengan penambahan armada pengangkut sampah dan dukungan dana pinjaman, retribusi sampah dapat mencapai target. Langkah ini dinilai penting untuk menunjang operasional dan memperluas jangkauan layanan, sehingga target pendapatan tahun depan dapat tercapai lebih maksimal.
Kata dia, peningkatan capaian retribusi tidak semata bergantung pada ketersediaan armada atau sarana pendukung. Edukasi berkelanjutan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat menjadi faktor penentu utama.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari RT/RW, sekolah, komunitas, hingga institusi pemerintah.
“Kita butuh kerja keras dari petugas penagih di lapangan, tapi juga perlu dukungan dari lurah, RT/RW, dan ketua KBG sebagai penggerak di lingkungan masing-masing,” katanya.
Ia berharap ke depan masyarakat semakin sadar akan tanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, serta mendukung program pemerintah melalui kepatuhan membayar retribusi. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sampah hanya dapat dicapai jika semua pihak bergerak bersama.
Ia juga mengimbau agar warga tidak membiarkan sampah berserakan di pinggir jalan dan menyarankan agar sampah dikumpulkan dalam karung dan diikat rapi, sehingga memudahkan petugas kebersihan, baik yang menggunakan roda tiga maupun dump truk, saat proses pengangkutan.
“Sampah sebaiknya disimpan dalam karung dan diikat rapi, supaya memudahkan petugas, baik yang menggunakan roda tiga maupun dump truk, untuk mengangkutnya,” pungkasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Dinas Lingkungan Hidup, kata Antonius, terbuka untuk bekerja sama dengan siapa saja mulai dari RT/RW, sekolah-sekolah, perguruan tinggi, hingga komunitas-komunitas peduli lingkungan.
“Pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Kami siap berkolaborasi agar sampah-sampah yang ada bisa tertangani dengan baik, demi mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat,” tutupnya.
Kontributor: Isno Baco