Ruteng, VoxNTT.com – Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan dalam tahun anggaran 2026.
Hal ini menjadi salah satu topik utama dalam pembukaan Sidang I DPRD Kabupaten Manggarai Tahun Dinas 2025, yang dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD dan pihak pemerintah daerah.
“Kondisi pendapatan daerah, Fraksi Demokrat mencermati adanya penurunan target total pendapatan daerah secara signifikan sebesar 14,86% pada tahun anggaran 2026,” ucap Anggota DPRD Manggarai, Largus Nala, saat membacakan pandangan fraksi tersebut pada acara pembukaan sidang, Rabu, 19 November 2025.
Arlan meminta penjelasan lebih lanjut dari pemerintah daerah terkait faktor-faktor yang menyebabkan penurunan target pendapatan daerah yang hampir seperenam dari target sebelumnya.
“Kami juga ingin mengetahui bagaimana Pemda Manggarai berencana untuk menutup defisit anggaran yang mencapai Rp199.965.980.983,00, di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan daerah,” tambahnya.
Penurunan ini juga tercermin pada target Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang direncanakan turun sebesar 8,43% atau sekitar Rp11.846.041.187,00 dibandingkan dengan target tahun 2025.
Fraksi Demokrat menilai penurunan PAD ini sebagai indikasi adanya kegagalan dalam upaya ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan lokal.
Selain itu, sistem pengadministrasian pendapatan daerah yang masih menggunakan cara konvensional dinilai sudah tidak relevan dan memerlukan terobosan berbasis digitalisasi.
“Target pajak daerah 2026 turun 26,31%, yakni (Rp13.165.230.144,00) dari APBD tahun 2025. Penurunan tajam target pajak daerah sebesar 26,31% adalah indikasi serius,” kata Arlan.
Ia mengungkapkan, pajak daerah seharusnya menjadi indikator utama pertumbuhan ekonomi lokal.
Oleh karena itu, ia meminta penjelasan terkait sektor pajak mana yang mengalami kegagalan pungutan terbesar, serta langkah-langkah Pemda untuk mengatasi masalah penghindaran pajak dan inefisiensi administrasi pajak.
Di samping itu, Arlan juga menyoroti penurunan target retribusi daerah yang diperkirakan akan turun sebesar 25,03% atau sekitar Rp3.091.503.330,00 pada tahun 2026.
“Retribusi merupakan imbal jasa pelayanan publik. Jikalau target retribusi daerah tahun 2026 turun sebesar 25,03%, apakah Pemda bisa menjamin kualitas layanan publik tidak menurun dengan target retribusi yang anjlok?” ujarnya.
Fraksi Demokrat juga menilai salah satu permasalahan utama dalam penurunan pendapatan daerah adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak daerah, yang disebabkan oleh lemahnya sistem administrasi dan pengawasan yang ada.
“Permasalahan utama pendapatan daerah tingkat kepatuhan wajib pajak daerah yang masih rendah akibat lemahnya sistem administrasi dan pengawasan,” tegas Arlan, yang merupakan Politisi asal Golo Woi, Cibal Barat.
Fraksi Demokrat menyadari bahwa meningkatkan kepatuhan wajib pajak bukanlah hal yang mudah. Namun, mereka menekankan bahwa Pemda Manggarai harus segera mengimplementasikan digitalisasi perpajakan untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah.
“Kami meminta Pemda Manggarai untuk secepatnya merealisasikan digitalisasi perpajakan, guna memaksimalkan pendapatan asli daerah,” tegas Arlan.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga menyoroti keterbatasan kapasitas aparatur pengelola pendapatan daerah, baik dalam hal perencanaan, penagihan, maupun pengendalian penerimaan.
“Mengapa Pemda Manggarai belum berhasil meningkatkan kapasitas SDM pengelola pendapatan, padahal masalah ini sudah berulang-ulang? Bukankah tenaga ASN yang sudah direkrut merupakan orang-orang cerdas yang lahir dari sistem perekrutan yang ketat?” tanyanya.
Fraksi Demokrat mendesak agar pemerintah daerah dapat memaksimalkan kinerja aparatur sipil negara (ASN) yang ada, memberikan ruang bagi mereka untuk lebih efektif dalam mengelola pendapatan daerah.
“Kami sangat yakin para ASN yang ada di Kabupaten Manggarai mampu bekerja secara optimal, efektif, dan efisien dalam hal pengelolaan pendapatan daerah,” ujar Arlan.
Fraksi Demokrat juga menyoroti ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat yang membatasi ruang fiskal daerah dalam membiayai prioritas pembangunan.
“Ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat, yang membuat ruang fiskal daerah terbatas dalam membiayai prioritas pembangunan,” tutup Arlan.
Kontributor: Isno Baco