Borong, VoxNTT.com – Anggota DPR RI, Benny K. Harman mengunggah momen saat dirinya menyerap aspirasi warga di akar rumput dalam pertemuan dengan konstituen di Borong, Manggarai Timur, Sabtu, 29 November 2025 lalu.
Ia terlihat memberikan panggung kepada seorang ibu guru untuk menyuarakan ketidakadilan yang dialaminya.
Postingannya menandakan ia tidak hanya sekadar mendengarkan, tetapi juga mengamplifikasi keluhan serius tersebut ke ranah publik.
Tampak di tengah suasana pertemuan yang sederhana itu, seorang ibu guru pun berdiri tegak.
Tangannya menggenggam erat mikrofon, wajahnya menyiratkan kecemasan dan kelelahan memendam asa.
Ibu guru itu tidak sedang berpidato politik, melainkan menyuarakan jeritan hati yang mewakili dirinya dan rekan-rekan sejawatnya di pelosok.
Ibu guru tersebut adalah seorang pendidik di SD Inpres Cepi Watu, Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur.
Di balik seragamnya selama ini, tersimpan cerita tentang pengabdian yang terbentur tembok birokrasi.
Sehingga dalam momentum bertemu BKH, ia menumpahkan semua keluh kesahnya.
Dikisahkan, ia bersama enam orang rekan guru lainnya di sekolah yang sama telah berhasil melalui proses panjang untuk mendapatkan sertifikasi guru.
Sertifikasi ini bagi banyak guru di daerah adalah secercah harapan untuk peningkatan kesejahteraan hidup setelah bertahun-tahun mengabdi dengan gaji seadanya.
Namun harapan itu kini menggantung. Dana Tunjangan Profesi Guru (PPG) yang seharusnya menjadi hak mereka setelah tersertifikasi, tak kunjung cair.
Alasan yang mereka terima terasa begitu menyesakkan dada. Mereka tidak bisa menerima dana tersebut karena status mereka bukan guru wali kelas.
Sebuah aturan administratif yang seolah mengerdilkan peran mereka sebagai pendidik utuh di ruang-ruang kelas.
Bagi mereka, ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan sebuah bentuk diskriminasi yang nyata.
Tuntutan mereka sederhana, yakni keadilan. Mereka telah membuktikan kompetensi melalui sertifikasi, namun keringat mereka seakan dinilai berbeda hanya karena ketiadaan label tugas tambahan sebagai wali kelas.
Melalui forum itu, sang ibu guru menitipkan harapan kepada BKH agar suara dari pinggiran ini didengar dan diperjuangkan hingga ke pusat kekuasaan, demi pengakuan yang setara bagi seluruh pahlawan tanpa tanda jasa.
Dalam waktu yang bersamaan itu, kisah perjuangan lain yang menyentuh hati juga datang dari seorang guru SMA swasta di Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur.
Di antara kerumunan, sosok guru SMA Swasta yang identitasnya tidak disebutkan itu berdiri dan menyampaikan keresahan yang membelenggu nasibnya.
Di tengah hiruk pikuk perjuangan para guru honorer untuk mendapatkan kepastian status, seorang guru SMA swasta juga harus menelan pil pahit.
Ia bersama rekan-rekan seprofesinya diduga mengalami diskriminasi karena tidak diizinkan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Padahal selama bertahun-tahun, para guru swasta ini telah mendedikasikan waktu dan tenaga untuk mencerdaskan anak bangsa.
Seleksi P3K sejatinya menjadi gerbang emas bagi mereka untuk mendapatkan status kepegawaian yang lebih terjamin, termasuk kesejahteraan yang lebih baik.
Namun, kebijakan yang melarang guru dari sekolah swasta untuk berpartisipasi dalam tes P3K ini dianggap sebagai pukulan telak dan bentuk diskriminasi yang nyata.
Kondisi ini menjadi sebuah kritik tajam terhadap prinsip keadilan sosial dan pengakuan terhadap profesi guru.
Kisah di Manggarai Timur saat BKH bertemu dengan para guru merupakan potret nyata dari perjuangan pahlawan tanpa tanda jasa di Indonesia Timur yang butuh uluran tangan dan kebijakan yang berpihak pada keadilan.
BKH mengkhawatirkan terjadinya keruntuhan semangat para pengajar swasta di daerah-daerah terpencil seperti Manggarai Timur, yang perannya sangat vital dalam mengisi kekosongan tenaga pendidik di pelosok negeri.
Maka lewat unggahannya, politisi dari Partai Demokrat itu menyerukan agar nasib para guru ini segera diperjuangkan.
Pihak-pihak terkait, mulai dari Pemerintah Daerah hingga Kementerian Pendidikan diminta untuk meninjau kembali regulasi yang diskriminatif ini.
Baginya, pendidikan adalah hak setiap warga negara dan sudah sepatutnya kesempatan untuk mengabdi sebagai ASN diberikan secara adil kepada semua pendidik yang telah memenuhi kualifikasi, “terlepas apakah mereka mengajar di sekolah negeri atau swasta.”
Sehingga sikapnya terlihat sangat tegas dalam merespons masalah tersebut.
BKH secara terbuka melabeli situasi tersebut sebagai bentuk diskriminasi yang jelas terhadap para pendidik.
Oleh karena itu, ia pun telah menunjukkan komitmen untuk mengawal isu ini. BKH juga menjadikan keluhan lokal ini sebagai agenda advokasi yang lebih luas ke depan.
Penulis: Herry Mandela