Oleh: Leo Jehatu
Tak semua kepergian meninggalkan jejak yang bermartabat. Di Manggarai, satu per satu peristiwa penting berlalu tanpa penjelasan, tanpa penutup, dan tanpa rasa tanggung jawab.
Dari ruang pendidikan hingga ruang pariwisata, publik dipaksa menerima kenyataan pahit: manusia sering menjadi korban dari kelalaian sistem.
Sebagai penulis yang mengikuti denyut isu pendidikan dan pariwisata daerah, keganjilan semacam ini bukan sekali dua kali saya jumpai.
“Ada pola berulang: diam di awal, reaktif di akhir, dan lupa pada manusia yang terdampak”.
Refleksi inilah yang mendorong opini ini ditulis, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengingatkan.
Kepergian Armendo W. Jeferson dari SMP Fransiskus Ruteng tanpa berpamitan bukan sekadar isu internal sekolah.
Ia adalah simbol rapuhnya etika kepemimpinan di lembaga yang seharusnya mengajarkan nilai.
Ketika sekolah memilih diam, luka itu tidak hanya dirasakan oleh guru dan siswa, tetapi juga oleh orang tua yang menitipkan masa depan anak-anak mereka.
Di saat keganjilan itu belum terjawab, tragedi lain menyayat nurani publik. Di Tiwu Pai, Wontong, Kecamatan Reok Barat, seorang anak kesayangan hilang di balik dalamnya air.
Keindahan alam yang dipromosikan berubah menjadi ruang duka. “Dua peristiwa ini bertemu pada satu simpul yang sama: absennya tanggung jawab moral dari mereka yang memegang kewenangan”.
Kepergian Armendo W. Jeferson dari SMP Fransiskus Ruteng tanpa berpamitan bukan sekadar soal etika personal, melainkan persoalan kelembagaan.
Dalam tradisi pendidikan, cara seseorang mengakhiri tugas adalah bagian dari tanggung jawab moral.
Sekolah bukan pabrik administrasi; ia adalah ruang nilai, relasi, dan keteladanan.
Ketika figur pendidikan pergi tanpa pamit resmi, tanpa penjelasan terbuka kepada guru, siswa, dan orang tua, yang tertinggal adalah luka sunyi.
“Publik tidak hanya kehilangan figur, tetapi juga kehilangan kejelasan”.
Dalam konteks ini, SMP Fransiskus Ruteng patut dikritik karena membiarkan proses kepergian itu berlalu tanpa penjelasan institusional yang memadai.
Penulis mengambil satu kutipan, menurut pengamat pendidikan lokal, Dr. Markus L. Soge, sekolah yang sehat adalah sekolah yang transparan dalam setiap transisi.
“Diamnya lembaga pendidikan terhadap peristiwa penting justru merusak nilai yang diajarkan di kelas. Anak-anak belajar bukan hanya dari buku, tetapi dari sikap institusinya,” ujarnya.
Sekolah dan Etika Kepemimpinan
Kepemimpinan di sekolah tidak berhenti pada jam kerja atau masa jabatan. Ia melekat hingga cara seseorang berpamitan.
Dalam banyak kasus, publik lebih mengingat bagaimana seorang pemimpin pergi dibanding apa yang ia capai selama menjabat.
Ketidakhadiran sikap pamit ini memunculkan pertanyaan serius: apakah sekolah memiliki mekanisme etik dalam transisi? Atau justru membiarkan persoalan diselesaikan secara senyap demi menghindari sorotan publik?
VoxNtt.com mencatat, minimnya komunikasi resmi dari SMP Fransiskus Ruteng memperlihatkan lemahnya manajemen krisis internal. Padahal, sekolah adalah ruang publik yang hidup dari kepercayaan orang tua dan masyarakat.
Tiwu Pai: Keindahan yang Menelan Anak
Di saat ruang pendidikan menyisakan keganjilan, ruang pariwisata Manggarai justru memproduksi tragedi.
Di Tiwu Pai, Wontong, Kecamatan Reok Barat, seorang anak kesayangan hilang di balik dalamnya air.
Keindahan yang dipromosikan di media sosial berubah menjadi ruang duka bagi sebuah keluarga.
Bagi orang tua, kehilangan anak bukan statistik. Ia adalah luka yang tak terukur.
Air Tiwu Pai mungkin tenang di permukaan, tetapi menyimpan bahaya yang tak pernah dijelaskan secara memadai kepada pengunjung.
Lalu, Pengamat pariwisata, Yohanes R. Bire, menilai tragedi ini sebagai akibat dari promosi yang lebih cepat daripada pengamanan.
“Banyak destinasi di Manggarai dipromosikan tanpa audit risiko. Alam dijual sebagai daya tarik, tapi keselamatan tidak dipikirkan secara serius,” katanya.
Pengelola Wisata dan Kelalaian Sistemik
Pengelola wisata Tiwu Pai tidak bisa bersembunyi di balik dalih bahwa alam bersifat alami dan berbahaya. Justru karena itu, pengelolaan diperlukan.
Rambu peringatan, larangan berenang, pembatas zona aman, hingga pengawasan dasar adalah kewajiban minimal.
Mengelola wisata tanpa standar keselamatan sama dengan mempertaruhkan nyawa manusia.
Tragedi ini menunjukkan bahwa orientasi ekonomi lebih dominan daripada perlindungan pengunjung.
Pemerintah Daerah: Reaktif, Bukan Preventif
Pemerintah daerah Manggarai kembali terlihat hadir setelah tragedi terjadi. Pola ini berulang: empati disampaikan, janji evaluasi diucapkan, tetapi pencegahan selalu absen di awal.
Tidak ada regulasi ketat, tidak ada pengawasan rutin, dan tidak ada sanksi tegas bagi pengelola yang abai. Pemerintah daerah seolah baru bergerak ketika korban sudah jatuh dan sorotan publik mengeras.
Menurut analis kebijakan publik, Maria Y. Dami, negara sering kalah cepat dari viral.
“Keselamatan seharusnya menjadi prasyarat izin wisata, bukan agenda pasca-tragedi,” tegasnya.
Dua Ruang, Satu Masalah: Tanggung Jawab Moral
Kasus SMP Fransiskus Ruteng dan tragedi Tiwu Pai berada di ruang berbeda, tetapi bertemu pada masalah yang sama: absennya tanggung jawab moral. Di pendidikan, etika ditinggalkan. Di pariwisata, keselamatan diabaikan.
Ketika sekolah tidak memberi penjelasan, dan pemerintah tidak memberi perlindungan, masyarakat dibiarkan menanggung akibatnya sendiri. Orang tua kehilangan anak, publik kehilangan kepercayaan.
Peristiwa kepergian Armendo W. Jeferson tanpa pamit dari SMP Fransiskus Ruteng dan tragedi hilangnya seorang anak di Tiwu Pai bukanlah dua kisah terpisah.
Keduanya adalah alarm keras tentang krisis tanggung jawab moral di Manggarai.
Sebagai warga yang hidup dan menyaksikan langsung dinamika daerah ini, penulis meyakini bahwa persoalan terbesar Manggarai bukan kekurangan potensi, melainkan kegagalan mengelola tanggung jawab.
Ketika etika diabaikan dan keselamatan diposisikan sebagai pelengkap, tragedi hanya menunggu waktu.
Di dunia pendidikan, sekolah gagal menunjukkan transparansi dan keteladanan dalam transisi kepemimpinan.
Di sektor pariwisata, pemerintah daerah dan pengelola gagal menjadikan keselamatan sebagai prinsip utama. Dalam dua ruang ini, yang dikorbankan selalu sama: manusia.
Manggarai tidak kekurangan slogan pembangunan, destinasi indah, atau lembaga pendidikan ternama. Yang langka adalah keberanian untuk bertanggung jawab sebelum tragedi terjadi.
Jika pola ini terus dibiarkan, diam di sekolah, lalai di wisata, maka tragedi serupa bukan sekadar kemungkinan, melainkan keniscayaan.
Sudah saatnya pemerintah daerah, pengelola wisata, dan lembaga pendidikan berhenti defensif.
“Evaluasi harus dilakukan secara terbuka, regulasi ditegakkan tanpa kompromi, dan etika ditempatkan kembali sebagai fondasi”, begitu kira-kira.
Karena di balik setiap kelalaian, selalu ada orang tua yang tersayat hatinya, dan masa depan anak-anak yang hilang, bukan hanya di dalam Tiwu Pai, tetapi juga di dalam sistem yang gagal melindungi mereka.