Ruteng, VoxNTT.com – Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Manggarai menyelenggarakan mini workshop untuk mengoptimalkan sinergitas antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Kegiatan ini berlangsung di Aula Puspita Efata Ruteng pada Senin, 2 Februari 2026.
Mini workshop tersebut mengusung tema “Kontribusi Program Terhadap Capaian Indikator Pemerintah Daerah–Program Pemberdayaan Lembaga dan Komunitas Lokal Untuk Aksi Dini (ELECTRA)”. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Kabupaten Manggarai, Livinus V. Livens Turuk, hadir sebagai narasumber utama.
“Efisiensi anggaran dan keterbatasan fokus pembangunan daerah menuntut kita untuk lebih inovatif dalam menggali potensi mitra pembangunan yang telah aktif di Kabupaten Manggarai,” kata Livens dalam paparan materinya.
Menurut Livens, peran lembaga non-pemerintah menjadi semakin penting dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, seperti kemiskinan, stunting, penyediaan air bersih, serta dampak perubahan iklim.
Dengan kehadiran sekitar 30 peserta dari berbagai unsur, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga lembaga non-pemerintah seperti Karitas Keuskupan dan Wahana Visi, forum ini dimanfaatkan sebagai ruang pertukaran gagasan sekaligus evaluasi capaian RPJMD Manggarai 2021–2026.
Ia menyebutkan, meskipun sejumlah indikator pembangunan menunjukkan hasil positif, isu lingkungan dan kebencanaan masih memerlukan perhatian serius.
Saat ini, Indikator Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Manggarai tercatat mencapai 92,07 persen per tahun.
“Kolaborasi dengan mitra pembangunan ini sangat dibutuhkan di tengah keterbatasan yang ada, dan kami berharap kontribusi tersebut dapat merata di seluruh daerah Manggarai,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Program ELECTRA, Thomas Hikmat, memaparkan sejumlah tantangan dalam pengelolaan program, khususnya terkait keberlanjutan pasca-program.
Menurut dia, pendekatan program ELECTRA tidak hanya berfokus pada respon kebencanaan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas lokal.
“Turunan dari indikator kebencanaan ini coba kami kaitkan dengan visi misi Pemda yang berhubungan dengan ketahanan iklim dan bencana,” jelas Thomas.
Ia juga menekankan pentingnya penyesuaian program dengan regulasi pemerintah, termasuk Indikator Desa Tangguh Bencana dan SDG’s.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Manggarai, Epi Wandur, mengapresiasi peran PMI dan organisasi mitra dalam mendukung kesiapsiagaan bencana di tingkat desa dan sekolah.
“Indeks Risiko Bencana Kabupaten Manggarai menunjukkan penurunan, namun pilar mitigasi struktural perlu lebih diperkuat,” ungkap Epi.
Kepala Bidang Pembangunan Desa Dinas Kabupaten Manggarai, Paul Gani, juga menyoroti empat aspek penentu status desa, salah satunya aspek lingkungan yang erat kaitannya dengan kebencanaan.
“Kerja sama PMI di beberapa desa sangat membantu dalam memastikan regulasi untuk kegiatan kebencanaan,” tegas Paul.
Sementara itu, Kepala Desa Terong, Theodorikus Atong, berharap seluruh program yang dijalankan berbagai pihak dapat saling mendukung dan tidak terjebak pada ego sektoral.
“Kerja kolaboratif tidak boleh sekadar menjadi slogan, tetapi harus mengakar dan terus dilakukan ke depannya,” pungkas Atong.
Sebagai langkah awal, PMI Manggarai melalui Program ELECTRA dijadwalkan akan melaksanakan kegiatan kick-off bersama mitra OPD dan non-OPD pada Juli 2026 di sejumlah kecamatan, di antaranya Reok Barat dan Satarmese Barat.
Mini workshop ini juga menjadi ruang bagi desa dan sekolah untuk menyampaikan pengalaman serta harapan terkait program kebencanaan dan pembangunan berkelanjutan di wilayah masing-masing.
Penulis: Isno Baco