Perspektif Manajemen SDM
Oleh: Florentina Ina Wai
Staf Publikasi dan Jurnal Ilmiah, Stipar Ende
Di bawah pendar lampu neon yang dingin dan deru mesin pendingin yang tak pernah lelap, sebuah drama perampasan halus sedang dipentaskan di balik senyum seragam para pramuniaga ritel modern.
Di gerai seperti Indomaret, Alfamart, atau apotek K24, sedang berlangsung sebuah praktik yang saya sebut sebagai “Kediktatoran Receh”.
Inilah sebuah ruang remang di mana kedaulatan konsumen luruh dan hak finansial kita dipaksa menyerah meski hanya Rp500 atau Rp1.000 melalui jerat permenisasi, vitaminisasi, atau donasi sepihak yang manipulatif.
Banyak yang menganggap hal ini sepele, namun jika kita bedah secara jujur, ini adalah bentuk perampasan hak konsumen.
Sebuah “korupsi mikro” yang jika dikalikan jutaan transaksi akan menjelma menjadi gunung keuntungan bagi korporasi.
Setiap kali kasir menyodorkan permen atau vitamin sebagai pengganti uang kembalian tanpa izin, mereka sebenarnya sedang melakukan transaksi paksa.
Mengapa? Saya membeli barang yang saya butuhkan, bukan untuk membeli stok permen atau vitamin yang sedang ingin mereka cuci gudangkan.
Secara hukum, praktik ini adalah penghinaan terhadap kedaulatan mata uang. UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang secara eksplisit melarang penggunaan barang sebagai alat tukar.
Namun, perusahaan-perusahaan raksasa ini seolah merasa “terlalu besar untuk patuh pada hukum” (too big to obey), sehingga mereka menciptakan hukum rimba sendiri di meja kasir. Mengapa praktik ini begitu masif?
Dari perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), ini adalah bukti adanya malpraktik yang disengaja di mana perusahaan menerapkan ‘Desain Pekerjaan’ (Job Design) yang menekan kasir melalui kebijakan ‘Zero Variance’ atau kewajiban nombok jika kas kurang.
Namun, di sisi lain sengaja membiarkan logistik uang receh terbengkalai. Akibatnya, kasir dididik menjadi “mesin pembohong” yang terlatih.
Mereka tidak lagi diajarkan untuk melayani, melainkan diajarkan teknik ‘social engineering’ untuk membungkam keberatan konsumen melalui kalimat “Mau didonasikan?” yang bukan lagi bentuk filantropi, melainkan pemerasan psikologis yang menempatkan konsumen pada posisi sulit: menolak berarti dianggap kikir, menerima berarti membiarkan diri dirampok.
Mari kita bicara angka dengan lebih dalam. Jika sebuah jenama memiliki 20.000 gerai dan setiap gerai “menilap” Rp500 dari 100 orang per hari, mereka meraup Rp1 Miliar per hari atau Rp365 Miliar per tahun dari uang kembalian pelanggan.
Ke mana uang ini pergi? Jika dialirkan sebagai donasi, maka korporasi mendapatkan nama baik (corporate branding) menggunakan uang kita, bukan uang mereka, yang merupakan sebuah pencurian reputasi.
Jika uang itu menetap di laci kas, maka itu adalah pendapatan gelap yang menguap dari pengawasan pajak. Ini bagi saya merupakan sebuah eksploitasi di siang bolong.
Jawaban telak saya ketika diminta berdonasi selalu sama: “Saya sedang tidak ikut dalam kegiatan amal mana pun.”
Kalimat ini adalah pernyataan martabat bahwa kita tidak berutang kemurahan hati kepada korporasi yang nilai asetnya triliunan rupiah namun masih mengincar recehan di kantong rakyat jelata.
Ritel modern harus berhenti berlindung di balik alasan “klasik” ketiadaan uang logam. Sebab sebagai entitas bisnis profesional, menyediakan uang kembalian adalah kewajiban absolut, bukan pilihan.
Jika mereka tidak mampu menyediakan uang kembalian, maka merekalah yang harus menanggung kerugian dengan membulatkan harga ke bawah, bukan konsumen yang harus menanggung beban dengan menerima barang yang tidak dibutuhkan.
Kita harus berhenti menoleransi ketidakjujuran yang dibungkus dengan keramahan palsu. Sebab, di dalam tiap keping logam yang hilang, terkubur kejujuran yang sedang sekarat.
Praktik ini adalah bibit korupsi yang merayap perlahan merusak mentalitas bangsa. Jika di meja kasir saja kita sudah terbiasa membiarkan hak kita dirampas, jangan heran jika di level yang lebih tinggi, perampasan hak yang lebih besar akan dianggap wajar.
Saatnya konsumen bicara dan menagih kedaulatan yang nyata. Kembalikan hak kami dalam rupa Rupiah yang sah, bukan dalam manisnya permen yang perlahan membusuk di dasar saku.