Labuan Bajo, VoxNTT.com – Perhimpunan Wartawan Manggarai Barat (PWMB) menanggapi surat hasil Rapat Forkopimda Plus Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang mengatur sejumlah persyaratan bagi media dan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik di daerah tersebut.
Dalam surat yang ditandatangani Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kabupaten Manggarai Barat Stefanus Jemsifori tersebut, setidaknya ada delapan poin syarat yang harus dipenuhi media atau pers di Manggarai Barat.
Kedelapannya, antara lain; berbadan hukum, memiliki kantor tetap, wartawan harus memiliki kartu Uji Kompetensi Wartawan (UKW), memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), memiliki kartu pers, surat melalui verifikasi Dewan Pers, harus memiliki gaji, dan segala urusan terkait media dan pers dapat berkoordinasi langsung dengan kepala dinas.
Hingga kini belum diketahui “apa yang melatarbelakangi surat hasil Rapat Forkopimda Plus ditandatangani Kadis Stefanus Jemsifori tersebut.”
Meski begitu, Ketua PWMB, Marselis Mbipi Jepa menilai sejumlah poin dalam surat itu dibuat secara sepihak dan berpotensi membatasi kebebasan pers.
Sello, sapaan karibnya, menegaskan pada prinsipnya ia menghargai setiap upaya untuk menjaga profesionalisme kerja jurnalistik.
Namun, menurut dia, upaya tersebut harus disampaikan dengan cara yang tepat dan berangkat dari cara berpikir yang objektif.
“Kami menghargai semua upaya dari berbagai pihak untuk turut menjaga profesionalisme kerja-kerja jurnalis dimana saja,” tegas Sello kepada VoxNtt.com, Rabu, 11 Februari 2026.
Ia juga menyampaikan terima kasih atas perhatian berbagai pihak terhadap komitmen media dan jurnalis untuk bekerja berdasarkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Menurut Sello, setiap jurnalis memang wajib bekerja secara profesional dan taat pada KEJ.
Ia menilai Pemda Manggarai Barat tidak memahami tugas dan fungsi organisasinya sendiri.
Sello menyoroti surat hasil rapat Forkopimda Plus yang mengatur kerja-kerja media justru ditandatangani oleh Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan, bukan Dinas Komunikasi dan Informatika yang secara kelembagaan berkorelasi langsung dengan urusan pers dan media.
Pada saat yang sama, kata dia, persoalan mendasar sektor pariwisata di Labuan Bajo belum ditangani secara maksimal. Salah satunya terkait kecelakaan yang menimpa wisatawan dan hampir terjadi setiap tahun.
Sello juga mengkritik syarat kepemilikan kantor tetap bagi media. Menurut dia, Pemda Manggarai Barat sendiri ada sejumlah instansi yang tidak memiliki kantor tetap dan masih berpindah-pindah karena kontrak, seperti Badan Kesbangpol dan Dinas Peternakan.
Ia juga menyinggung kondisi gedung perpustakaan yang dibangun dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) namun kini digunakan oleh dua dinas sekaligus.
Sorotan keras disampaikan PWMB terhadap poin 8 dalam surat hasil rapat tersebut yang menyebutkan bahwa seluruh urusan terkait media dan pers dapat berkoordinasi langsung dengan kepala dinas.
Sello menilai ketentuan itu sebagai bentuk pembungkaman kebebasan pers karena tidak disertai penjelasan yang komprehensif dan berpotensi menimbulkan multitafsir.
Ia menegaskan, kewajiban media memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk campur tangan pemerintah yang terlalu jauh dalam kerja-kerja jurnalistik.
Menurut Sello, kepemilikan NIB tidak serta-merta menjamin kapasitas dan profesionalitas wartawan.
Meski demikian, Sello mengakui terdapat beberapa poin dalam surat tersebut yang bersifat positif, walaupun sebagian masih menimbulkan penafsiran ganda. PWMB tetap menyatakan penghargaan atas niat baik yang disampaikan pemerintah daerah.
Dalam pernyataannya, PWMB mendesak Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi untuk mengevaluasi dan mengambil langkah tegas terhadap Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan, termasuk memenuhi prosedur dan tahapan pemecatan sebagai aparatur sipil negara.
PWMB juga meminta evaluasi kinerja Kepala Dinas Kominfo serta Kepala Bagian Humas dan Protokoler.
PWMB menegaskan komitmennya untuk menolak dan melawan segala bentuk pembungkaman serta pengkerdilan terhadap kerja-kerja jurnalistik di Manggarai Barat, termasuk yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Penulis: Isno Baco