Oleh: Rafael Lumintang
Mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira, Nusa Tenggara Timur
Berbicara tentang krisis lingkuangan atau sebut sebut saja “ekologi,” tentunya sudah menjadi makan-minum bagi kita warga Indonesia.
Krisis ekologi hari ini sering dibicarakan dalam bahasa data, grafik, dan laporan ilmiah, termasuk di Indonesia.
Kita mengetahui suhu bumi yang terus meningkat, hutan yang kian menyusut, sungai-sungai yang tercemar, dan laut yang perlahan dipenuhi sampah plastik yang sangat banyak.
Informasi tersedia di mana-mana, peringatan disampaikan berulang kali melalui laporan pemerintah, lembaga riset, hingga pemberitaan media. Seolah tidak ada lagi yang tersembunyi.
Namun pengetahuan itu berhenti pada tataran informasi, ia jarang menjelma menjadi perubahan cara hidup. Banjir besar di Sumatera dan Aceh, kebakaran hutan, dan krisis air bersih hadir silih berganti, tetapi lebih sering diperlakukan sebagai rutinitas musiman daripada sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang keliru dalam cara kita memperlakukan alam.
Dalam bingkai Indonesia, manusia modern sebenarnya tahu bahwa ia sedang merusak “ruang hidupnya sendiri,” tetapi seolah-olah merasa terpenjara dalam egonya yang teduh.
Hutan terus diperkosa atas nama pembangunan, sungai menjadi tempat pembuangan limbah, dan laut menanggung beban gaya hidup konsumtif yang tak terkendali.
Kerusakan seolah dipindahkan ke pinggiran, ke daerah terpencil, ke generasi mendatang, sehingga terasa jauh dari kehidupan sehari-hari.
Dalam momen inilah, ekologi memperlihatkan wajahnya yang paling dalam, bukan semata kegagalan pengetahuan, melainkan kegagalan kesadaran.
Manusia Indonesia hari ini tidak kekurangan data, tetapi kekurangan keberanian untuk mengubah cara hidup yang sudah lama dianggap normal.
Kerusakan yang Dinormalisasi
Kita kembali lagi dalam konteks Indonesia, krisis ekologi kian terasa bukan sebagai peristiwa extraordinari, melainkan sebagai rutinitas yang berulang.
Banjir datang hampir setiap tahun di berbagai daerah, kebakaran hutan kembali menyelimuti langit dengan asap, sungai-sungai berubah warna, dan pesisir terus tergerus oleh sampah yang “diproduksi dan dikonsumsi oleh manusia modern.”
Semua itu hadir sebagai berita harian, muncul sebentar, menimbulkan kepanikan sesaat, lalu menghilang dari perhatian publik.
Perlahan, kerusakan alam kehilangan daya guncangnya. Ia tidak lagi dibaca sebagai tanda bahaya moral, melainkan sebagai bagian dari bahasa melankolis yang dikenal “normal” dari kehidupan di negeri yang terus membangun.
Cara pandang yang menganggap semua hal biasa-biasa saja inilah yang paling mengkhawatirkan. Kosa kata pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sering dipakai untuk meredam kegelisahan kolektif, hutan yang hilang disebut sebagai konsekuensi investasi, pencemaran dianggap risiko yang tak terelakkan, dan bencana ekologis diperlakukan sebagai takdir alam semata.
Dengan bahasa seperti itu, kehancuran tidak lagi tampak sebagai kegagalan etis, melainkan sebagai harga kemajuan.
Dalam kondisi ini, masyarakat sebenarnya tidak kekurangan informasi, tetapi kehilangan kepekaan. Ketika ketidakpedulian menjadi sistemik, rasionalitas yang sejatinya menandai batas antara kebutuhan dan keserakahan perlahan memudar di hadapan krisis ekologi Indonesia hari ini.
Rasionalitas yang Tidak Lagi Bijaksana
Label manusia modern Indonesia kerap membanggakan rasionalitasnya, segala sesuatu direncanakan, dihitung, dan diukur dengan cermat seolah-olah sangat “teoritis tak terbantahkan.”.
Ironisnya, justru melalui rasionalitas itulah alam dirusak secara rapi dan legalistik. “Hutan dianiaya sampai babak belur” atas nama izin dan investasi, tanah dikeruk dengan dalih efisiensi dan pembangunan, laut dicemari dalam perhitungan untung-rugi yang dingin.
Semua proses itu tampak masuk akal di atas kertas, disahkan oleh regulasi dan bahasa teknokratis oleh ahli-ahli, seolah kerusakan hanyalah efek samping yang bisa ditoleransi.
Problem fundamental yang ada ialah, rasionalitas semacam ini terlepas dari kebijaksanaan yang otentik. Ia hanya bertanya “berapa keuntungannya” dan “seberapa cepat hasilnya,” bukan “apa dampaknya” dan “sampai kapan kerusakan ini bisa ditanggung.”
Intelektualitas direduksi menjadi alat produksi, bukan guide hidup kolektif. Di titik inilah krisis ekologi Indonesia menunjukan pintu yang sangat lebar untuk “berteriak” bahwa bukan kekurangan ilmu atau teknologi, melainkan “rasionalitas yang dikebiri oleh bahasa regulasi yang dianggap lumrah.”
Rasionalitas yang seyogiyanya menjaga kehidupan justru dipakai untuk membenarkan perusakan, sementara manusia lupa satu hal paling fundamental, bagaimana tinggal dengan baik di tanah yang ia sebut rumah.
Heidegger dan Dunia yang Direduksi Menjadi Persediaan
Saya terisnpirasi dari Filsuf Jerman yang tidak asing lagi tentunya bagi para pelajar filsafat, Martin Hedegger.
Heidegger membangun kritiknya tentang cara berpikir teknologis menemukan relevansinya yang paling aktual.
Persoalan utama bukan terletak pada teknologi itu sendiri, melainkan pada “cara berpikir teknologis” yang melihat dunia sebagai Bestand, persediaan yang siap dihitung, diatur, dan dikuasai.
Alam yang dalam tatanan kosmos direduksi menjadi objek yang harus pragmatis, hutan berubah menjadi konsesi, sungai menjadi saluran energi dan limbah, tanah menjadi aset ekonomi yang nilainya ditentukan oleh “logika investasi.”
Semua ini dilegalkan melalui regulasi, izin, dan bahasa pembangunan yang terdengar rasional dan modern. Namun, episode ini menunjukan letak “rasa tragis dan ironisnya.”
Rasionalitas yang seharusnya menuntun manusia pada kehidupan yang lebih baik malah memutus relasi manusia dengan dunia tempat ia hidup.
Ketika alam hanya dipahami dari sudut efisiensi dan keuntungan, bencana ekologis tidak lagi diinterpretasi sebagai peringatan moral, melainkan sebagai risiko pembangunan yang dianggap wajar dan tak terhindarkan.
Menurut Heidegger, krisis yang paling dalam bukanlah rusaknya alam semata, melainkan hilangnya cara berada manusia yang lebih bijaksana, cara “tinggal” di dunia dengan hormat, kehati-hatian, dan kesadaran akan batas.
Dalam cara berpikir teknologis, manusia tidak lagi membiarkan sesuatu hadir sebagaimana adanya, melainkan selalu mendorongnya untuk siap dipakai dan dikendalikan.
Akal direduksi menjadi instrumen produksi, bukan penuntun kehidupan. Dalam konteks kerusakan di Indonesia, penyempitan akal sehat ini tampak jelas ketika eksploitasi alam terus dibenarkan atas nama pertumbuhan ekonomi, sementara kerusakan sosial dan ekologis diperlakukan sebagai dampak sampingan.
Pemulihan ekologi di Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya dengan teknologi hijau, kebijakan administratif, atau proyek-proyek tambal sulam yang bersifat reaktif.
Hal yang dibutuhkan adalah perubahan mekanisme berpikir dan cara hidup yang lebih otentik, dari menguasai menjadi menjaga, dari mengeksploitasi menjadi merawat, dari logika pertumbuhan tanpa batas menuju etika keberlanjutan.
Rasionalitas dalam pengertian yang lebih tajam, adalah kesanggupan untuk menahan diri, untuk mengakui batas, dan untuk membiarkan alam ada “sebagai sesama ruang hidup,” bukan sekadar sebagai sumber daya.
Tanpa pemulihan dimensi rasionalitas tersebut, krisis ekologi di Indonesia akan terus berulang, bukan sebagai kegagalan teknis yang kebetulan, melainkan sebagai cermin krisis kemanusiaan modern yang belum selesai dipikirkan.