Kupang, VoxNTT.com – Ketua Komisi V DPRD NTT, Muhammad Sipriyadin Pua Rake menegaskan keberpihakan politik lembaganya terhadap sekitar 9.000 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya tenaga guru dan tenaga kesehatan.
Penegasan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi V bersama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTT pada Rabu, 4 Maret 2026. Dalam rapat tersebut, Komisi V mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait penataan dan penyelamatan nasib PPPK.
“Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan keberpihakan politiknya pada 9.000 tenaga PPPK khususnya tenaga guru dan kesehatan agar mereka diselamatkan dan tidak diberhentikan. Karena itu Komisi minta Pemda Provinsi NTT untuk melakukan semua upaya yang dibutuhkan, baik secara lobi birokrasi maupun lobi politik,” tegas Sipriyadin, Rabu, 4 Maret 2026.
Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, Komisi V siap mendukung Gubernur dan Pemerintah Provinsi NTT dalam setiap langkah untuk memastikan keberlanjutan status dan kepastian kerja para PPPK tersebut.
Selain soal penyelamatan PPPK, Komisi V menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola sumber daya manusia, terutama dalam penempatan PPPK. Penempatan diminta mempertimbangkan disiplin ilmu, domisili, serta kebutuhan riil masing-masing dinas.
Komisi V juga menegaskan tidak boleh ada diskriminasi antara PPPK dan aparatur sipil negara berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Beban kerja PPPK tidak boleh lebih berat dibandingkan PNS. Kepala BKD diminta memastikan kebijakan itu dijabarkan hingga ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Komisi turut mengingatkan BKD agar menyampaikan kepada seluruh OPD untuk tidak lagi menerima tenaga kontrak baru di lingkup Pemerintah Provinsi NTT hingga ada regulasi yang jelas dan kemampuan keuangan daerah memungkinkan.
Dalam sektor kesehatan, Komisi V mendesak BKD dan Dinas Kesehatan segera menempatkan dokter sesuai kebutuhan di RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kupang. Komisi meminta agar hal itu segera disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan keputusan cepat.
Untuk tenaga kesehatan di RSDK Naimata yang dinilai menumpuk, Komisi mendorong BKD berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna penempatan sesuai fungsi dan domisili.
Komisi V juga mendesak Dinas Kesehatan segera memperbaiki ruangan dan fasilitas pelayanan yang mendesak di RSUD Johannes maupun RSDK Naimata, termasuk ruang kemoterapi yang dinilai membutuhkan perhatian serius.
Di sektor pendidikan, Komisi V meminta BKD dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan segera menetapkan kepala sekolah yang masih berstatus pelaksana tugas (Plt.) menjadi definitif untuk seluruh SMA, SMK, dan SLB se-NTT.
Sipriyadin menegaskan, seluruh rekomendasi tersebut merupakan bentuk komitmen Komisi V dalam memastikan pelayanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan tetap berjalan optimal, sekaligus memberikan kepastian bagi ribuan PPPK yang selama ini mengabdi di NTT.
Rapat tersebut dipimpin Muhammad Sipriyadin Pua Rake, didampingi Wakil Ketua Komisi V Winston Rondo dan Agustinus Nahak, serta anggota Komisi V lainnya.
Turut hadir dalam RDP tersebut Kepala BKD NTT Yosef Rasi, Kepala Dinas Kesehatan NTT Iin Adriany, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Ambrosius Kodo.
Penulis: Ronis Natom