Oleh: Polikarpus Nuga
Mahasiswa Fakultas Filsafat Unwira Kupang
Kebebasan berpendapat adalah fondasi demokrasi. Namun dalam praktiknya di Indonesia, suara kritis yang menggema terutama dari mahasiswa dan aktivis sering kali dibalas dengan tindakan intimidasi, ancaman, bahkan kekerasan.
NugasnyaKritik terhadap pemerintah bukanlah bentuk permusuhan terhadap Negara, melainkan bagian dari partisipasi warga negara dalam mengawasi jalannya kekuasaan.
Namun dalam praktiknya, tidak jarang kritik justru berujung pada tekanan, intimidasi, bahkan ancaman dari pihak yang memiliki kewenangan.
Berdasarkan laporan media seperti Kompas bahwa wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal di kawasan Salemba, Jakarta Pusat pada malam kamis 12 Maret 2026.
Aksi ini mengakibatkan luka bakar yang cukup serius sekitar 24 persen di wajah, tangan, dada, serta sekitar mata dan memerlukan perawatan insentif di rumah sakit.
Peristiwa itu diyakini terjadi saat dirinya meninggalkan sebuah kegiatan publik, serta memicu kecaman yang begitu luas dari berbagai elemen masyarakat karena dianggap sebagai bentuk kekerasan ekstrem terhadap suara kritis di ruang publik.
Pemerintah dan aparat penegak hukum kemudian diperintahkan untuk mengusut tuntas kasus ini, organisasi KontraS sendiri mendesak penyelidikan menyeluruh atas tindakan tersebut.
Fenomena ini menjadi sangat penting jika dilihat dari perspektif pendidikan kewarganegaraan. Dalam pendidikan kewarganegaraan, warga negara diajarkan tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Salah satu nilai utama yang diajarkan adalah nilai keberanian untuk menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab serta menghormati prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan yang ingin membentuk warga negara yang kritis, partisipatif, dan peduli terhadap kehidupan publik.
Namun ketika kritik tersebut justru direspons dengan intimidasi atau ancaman, nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan seolah bertentangan dengan realitas.
Selain itu, menyalurkan aspirasi melalui tulisan dan opini publik juga merupakan bentuk gerakan literasi yang bermanfaat bagi pendidikan.
Tulisan kritis bukan hanya media bagi generasi muda untuk bersuara, tetapi juga membuka mata pemerintah agar lebih mencintai dan menghargai setiap aspirasi yang di sampaikan oleh rakyat.
Dalam konteks pendidikan, literasi bukan sekadar membaca dan menulis, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun dialog sosial dan mendorong perubahan positif di masyarakat.
Generasi muda sekarang tidak hanya diajarkan untuk menyampaikan protes lewat teriakan di jalanan, tetapi bagaimana membuat tulisan mereka itu sebagai aspirasi yang hening.
Keheningan aspirasi itu bisa diresapi dengan baik oleh pihak yang dikritik, jika yang dikritik itu juga mempunyai daya refleksi yang cukup mendalam.
Hal ini mengingatkan saya pada pepatah Latin yang mengatakan verba volant, scripta manent (kata-kata lisan akan hilang, tetapi tulisan akan abadi).
Dalam pemikiran filsafat politik, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan fondasi utama demokrasi.
Dalam buku on Liberty (1859) “kebebasan berpendapat”, Filsuf Inggris John Stuart Mill menegaskan bahwa kebebasan berpendapat harus dilindungi bahkan ketika pendapat tersebut tidak disukai oleh pihak yang berkuasa.
Menurutnya, membungkam pendapat sama saja dengan merampas kesempatan masyarakat untuk menemukan kebenaran. Pandangan ini menegaskan bahwa kritik dan tulisan opini bukanlah ancaman bagi negara, melainkan bagian penting dari proses pencarian kebenaran dan perbaikan kebijakan publik.
Kasus penyiraman air keras terhadap Ardie Yunus dapat dijadikan studi kritis bagi mahasiswa yang mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan.
Mahasiswa dapat menganalisis hak-hak warga negara, tanggung jawab aparat, dan dampak nyata ketika kebebasan berpendapat terancam.
Peristiwa ini menjadi “laboratorium sosial” untuk memahami supermasi hukum, hak sipil, dan perlindungan kebebasan publik, serta menilai apakah prinsip demokrasi benar-benar dijalankan.
Jika kondisi seperti ini terus terjadi, generasi muda bisa hilang kepercayaan terhadap sistem demokrasi dan penegak hukum. Oleh karena itu, solusi praktis yang bisa ditempuh generasi muda antara lain: Pertama, membekali diri dengan pengetahuan hukum dan hak sipil, sehingga kritik yang disampaikan tetap dalam koridor hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kedua, berani menyuarakan kebenaran secara kolektif dan terorganisasi, misalnya melalui organisasi kemahasiswaan, komunitas sipil, atau platform publik yang aman.
Ketiga, menggunakan advokasi publik dan media sosial secara strategis, untuk memastikan isu yang disuarakan tidak hilang dan tetap mendapat perhatian publik.
Keempat, mengembangkan literasi kritis melalui tulisan, agar aspirasi rakyat tersampaikan secara konstruksi dan pemerintah terdorong untuk mendengar dan menghargai masukan publik.
Di sisi lain, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu menanamkan nilai kerendahan hati dan juga keterbukaan.
Pemerintah tidak hanya dituntut untuk menindak kriminal dan intimidasi, tetapi juga harus berani mendengarkan keluhan rakyat sebagai bentuk cinta terhadap aspirasi publik.
Pendidikan bagi pejabat publik tentang pentingnya menanggapi kritik dengan serius serta menghormati ruang kebebasan pendapat, akan mendorong budaya dialog, bukan tindakan intimidasi.
Aparat negara harus mampu menerima kritik sebagai cermin perbaikan kebijakan, bukan sebagai ancaman terhadap kekuasaan.
Oleh karena itu, kasus penyiraman air keras terhadap Ardie Yunus seharusnya menjadi momentum refleksi bagi semua pihak.
Aparat penegak hukum perlu menunjukkan komitmen profesionalitas dan menghormati hak-hak warga negara.
Penanganan kasus harus transparan, tuntas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik agar masyarakat dapat melihat bahwa hukum benar-benar ditegakkan
Sikap generasi muda harus benar-benar kritis harus kritis dalam meneropong kehidupan bangsa ke depan.
Kita harus berani melihat setiap peristiwa di masa sekarang sebagai refleksi pribadi kita untuk tetap mencintai Indonesia. Setiap refleksi itu kita tuangkan dalam doksa ataupun tulisan bermakna.
Mungkin kita tidak berani menyampaikan aspirasi kita kepada negara lewat teriakan masa di jalan, tetapi kita bisa membuka jendela dunia dengan meninggalkan tulisan-tulisan kritis kita.
Pada akhirnya, demokrasi yang sehat dibangun dengan membuka ruang dialog, mendengarkan keluhan masyarakat, dan berani memperbaiki kebijakan melalui masukan publik.
Menyalurkan aspirasi melalui tulisan dan literasi kritis tidak hanya memperkuat suara generasi muda, tetapi juga menumbuhkan budaya penghargaan terhadap aspirasi rakyat di dunia pendidikan dan pemerintahan.
Jika kritik terus dibalas dengan tekanan atau kekerasan dan tidak diselesaikan secara jelas, yang dipertaruhkan bukan hanya keadilan bagi korban, tetapi juga nilai-nilai demokrasi dan pendidikan kewarganegaraan bagi generasi yang akan datang.