Oleh: FN Sambi Dede
Aktivis Sosial asal NTT
Bencana alam Sumatera dipastikan paling besar dari sekian bencana alam di Indonesia pada penghujung tahun 2025. Videonya pun seliweran di jagat maya.
Dari sekian video yang beradar, satu yang paling menonjol, yakni aksi sejumlah masyarakat Aceh di ujung Sumatera, mengibarkan bendera Bulan Bintang yang identik dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Bendera Bulan Bintang dengan warna khas merah memang identik dengan GAM. Bahkan bendera ini sudah disahkan menjadi bendera Aceh dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, walau pemerintah pusat tidak menyetujui penggunaannya.
Meskipun status hukumnya masih menjadi perdebatan antara pemerintah pusat dan daerah, sebagian warga menilai bendera Bulan Bintang sebagai bagian dari warisan sejarah Aceh, bukan simbol politik. Masyarakat juga melihatnya lebih sebagai representasi identitas budaya Aceh.
Berkibarnya kembali bendera Bulan Bintang di Aceh di tengah bencana alam yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat rasa-rasanya bukan tanpa sebab.
Ini merupakan bentuk kekecewaan, kemarahan, dan menyerah dari warga Aceh atas respons, kebijakan, tindakan pemerintah dalam penanganan bencana yang melanda Pulau Sumatera.
Menukil data resmi BNPB pada 21 Desember 2025 setidaknya ada 1090 korban meninggal dunia, 186 korban hilang, dan 7.000 korban luka dari 52 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut.
Ratusan ribu orang/keluarga mengungsi di berbagai lokasi yang menurut mereka aman untuk sementara waktu.
Rilis yang sama juga menampilkan 147.236 rumah rusak warga, 1,6 ribu fasilitas umum, 219 fasilitas kesehatan, 967 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 290 gedung/kantor, 145 jembatan. Dengan tampilan data ini, rasa-rasanya tiga provinsi porak-poranda hingga tak berdaya.
Bahkan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf tak menahan air mata saat diwawancara presenter kondang Narasi TV, Najwa Shihab.
Mualem, sapaan karibnya, menangis mengenang derita masyarakat yang ia pimpin setelah banjir bandang meluluhlantakkan banyak wilayah. Ratusan nyawa melayang, sementara keluarga yang selamat masih berjuang menghadapi hari-hari yang tak pasti.
Berbagai media melakukan peliputan dengan update pemberitaan per menit tampil di beranda masyarakat Indonesia.
Bahkan bencana yang melanda Aceh dan dua provinsi lainnya itu menggema di telinga publik global. Tentu keprihatinan, belasungkawa, empati dan rasa kemanusiaan datang dari segala arah.
Di media sosial, respons nitizen bervariasi dari kritik hingga gerakan donasi berseliweran. Rasa-rasanya bencana di Pulau Sumatera bukan sekadar membanjiri air yang meluluhlantakkan aktivitas masyarakat, tetapi juga sebab musabab terjadinya bencana ganas itu.
Gelondongan kayu berukuran besar dan berjumlah banyak yang hanyut bersama air dalam berbagai rekaman kegiatan bencana mencuri perhatian publik. “Apakah ini murni bencana hidrometeorologi semata, ataukah karena ulah kerusakan ekosistem hutan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS)?”
Beriringan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, korban bencana butuh pertolongan cepat, baik pengungsian, makan minum, obat-obatan hingga kebutuhan sehari-hari. Jeritan ini tentu lebih bersifat darurat ketimbang jutaan kubik kayu yang dicurigai banyak pihak.
Pemerintah mengklaim telah quick respons dan melakukan upaya terbaik di semua kementerian. Mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri hingga Kepala Desa bergerak.
Janji bantuan dan pemulihan disampaikan dalam berbagai kunjungan dan rilis media setiap harinya. Bahkan pemerintah optimistis percaya diri mengatasi sendiri dan menolak berbagai bantuan kemanusiaan dari negara lain.
Akan tetapi, optimisme pemerintah seolah-olah dimentahkan fakta yang berseliweran dalam kabar berita dan media sosial yang terus di-update setiap detik dari wilayah-wilayah bencana; listrik padam, masalah tempat pengungsian, makan minum, pakaian, kesehatan dan obat-obatan, hingga trauma healing bagi para korban.
Korban hingga sebagian besar publik menilai pemerintah lamban dalam penanganan pasca bencana. Alhasil, gerakan donasi sosial dibuat berbagai pihak untuk sesegera menjawab kebutuhan dasar korban seperti makan minum, tempat tinggal, obat-obatan hingga trauma healing.
Rezim Prabowo-Gibran Kelabakan Atasi Bencana Sumatera?
Walaupun Presiden Prabowo Subianto dan para pembantunya berulang kali tegasnya optimisme pemulihan pasca-bencana dalam berbagai kesempatan, sebagian publik Indonesia menaruh pesimistis.
Sebab, publik berpatokan pada yang publikasi fakta dan peliputan media yang terus di-update di layar TV dan handphone; baik akses jalan, listrik yang tak kunjung nyala berhari-hari, makan-minum bagi korban, fasilitas pengungsian, hingga korban nyawa.
Belum lagi tindakan oknum pemerintah yang dinilai nir-empati pada korban; ada bupati yang memilih umroh saat masyarakat sedang berjuang pasca-bencana, anggota DPRD tetap melakukan kunjungan pasca-bencana, bahkan meminjam istilah Presiden Prabowo, ada pejabat yang melakukan wisata bencana.
Jika boleh kita membuat perbandingan, maka persentase optimisme pemerintah kalah dari pesimisme publik yang melihat kerja pemerintah pasca-bencana Sumatera.
Presiden Prabowo dinilai sempoyongan menghadapi bencana Sumatera. Sebab, bukan hanya bencana yang meluluhlantakkan berbagai wilayah di tiga provinsi saja, tetapi ada berbagai persoalan yang turut muncul ke permukaan.
Pertama, perkara pemulihan dan rehabilitasi pasca-bencana alam. Jika melihat data BNPB maka ini bukan kerja yang mudah bagi Presiden Prabowo. Dan yang jelas mempertaruhkan kepercayaan publik pada kinerja rezim Prabowo-Gibran.
Kedua, jutaan kubik kayu menjadi bukti kebijakan sektor kehutanan yang harus Prabowo-Gibran atasi dengan jujur dan adil.
Gelondongan kayu itu tentu bukan milik warga pencari kayu bakar. Lagi-lagi reputasi dan kepercayaan publik dipertaruhkan.
Ketiga, para pembantu Presiden yang dinilai tidak kompeten dalam penanganan bencana, membuat kebijakan dan penegakan hukum, hingga “bermoral” pada penderitaan rakyat.
Sampai di titik ini, mungkinkah para pembantu Presiden tidak satu komando? Ataukah ada agenda lain yang tersandera dalam apa yang disebut Koalisi? Reputasi dan kepercayaan publik menjadi taruhan.
Keempat, Prabowo-Gibran menghadapi gelombang “public distrust” yang mungkin saja memuncak hingga pada amarah, kekecewaan dan pasrah pada gerakan disintegrasi bangsa sebagaimana terjadi saat ini di Aceh.
Dari Bencana Alam hingga Gerakan Disintegrasi Bangsa
Bencana Sumatera, terkhusus Aceh melahirkan sebuah fenomena baru, dikibarnya kembali bendera Bulan Bintang sebagai reaksi atas penanganan yang dilakukan oleh pemerintah.
Terlepas dari berbagai motif lain yang harus dianalisa secara mendalam, berkibarnya bendera Bulan Bintang Merah itu membuat kita kembali mengingatkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang telah berhasil diselesaikan puluhan tahun silam.
Bagi penulis, GAM tetap menjadi api dalam sekam yang baranya tetap menyala ditengah perubahan peradaban masyarakat di Aceh. Dan, hasrat itu akan bangkit di tengah situasi darurat seperti saat ini, situasi pasca-bencana yang melelahkan, penuh amarah, sakit hati, kecewa dan pasrah.
Jika me-review GAM, maka latar belakang Aceh ingin merdeka karena merasa adanya ketidakadilan, kekecewaan terhadap kebijakan pusat yang sentralistis, ketimpangan distribusi sumber daya alam, perbedaan budaya dan agama, serta rasa ketidakpuasan terhadap perlakuan pemerintah pusat yang dianggap kurang memahami dan menghargai adat istiadat setempat, yang kemudian memicu munculnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Unsur-unsur itu sepertinya ada dalam fenomena pasca-bencana di Sumatera, khususnya di Provinsi Aceh. Sebagai contoh, pemerintah pusat secara tegas menolak bantuan luar negeri. Sementara Mualem, Gubernur Aceh punya pandangan berbeda membuka diri pada bantuan luar negeri. Anda tentu perlu mengenal lebih dalam siapa Sang Gubernur, Mualem.
Banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera bukan sekadar peristiwa alam yang datang tanpa sebab.
Ia adalah cermin dari krisis ekologis yang terus menganga akibat pilihan pembangunan yang rapuh, yang selama puluhan tahun mengabaikan keseimbangan lingkungan demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek.
Sumatera adalah gambaran paling gamblang dari kontradiksi antara ambisi pembangunan dan kapasitas ekologis wilayah.
Deforestasi berkepanjangan, konsesi perkebunan skala besar, penambangan mineral, konversi lahan gambut, serta tata ruang yang tidak disiplin telah mendorong bentang alam Sumatera kehilangan kemampuan alaminya untuk menyerap air.
Bencana Sumatera harus menjadi pengingat, khususnya Pemerintah, bahwa masa depan negeri ini sangat bergantung pada kemampuan kita merawat bumi. Taubat ekologis bukan hanya tindakan moral, tetapi pilihan rasional bagi keberlanjutan kehidupan.
Jika kita terus mengabaikan pesan alam, maka bencana berikutnya dengan berbagai dampak ikutan seperti munculnya gerakan disintegrasi bangsa. Ini hanya soal waktu.