Kupang, Vox NTT– Organisasi Kelompok Cipayung (OKP) se-Kota Kupang yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar konferensi pers, Sabtu (5/8/2017) di Margasiswa PMKRI Cabang Kupang, Jalan Jend. Soeharto No.20 Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, NTT.
Konferensi pers ini digelar dalam rangka menyikapi video orasi politik Anggota DPRI, fraksi Partai Nasdem dari Dapil NTT II, Viktor Bungtilu Laiskodat yang kini menjadi viral di media social.
Pantauan media ini, para Pimpinan Organisasi ini mengecam keras pernyataan Laiskodat tersebut.
Menurut mereka, pernyataan Laiskodat dalam video itu sangat provokatif dan mengandung ujaran kebencian yang bisa mengakibatkan konflik horizontal di tengah masyarakat.
Dalam video tersebut Viktor menuding sejumlah Partai politik seperti Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN mendukung gerakan ekstrimis yang ingin mendirikan negara baru, yaitu negara kilafah.
Selain menuding beberapa Partai Politik, Viktor juga dinilai telah menyinggung ajaran dari agama tertentu secara tidak benar.
Berikut ini adalah kutipan pernyataan Laiskodat dalam Video tersebut.
“Kelompok-kelompok ekstrimis ini ada mau bikin satu negara lagi, dong tidak mau di negara NKRI, dong mau ganti dia pung nama negara kilafah. Negara kilafah itu berarti sond ada NKRI.
Ada sebagian kelompok ini yang hari ini mau bikin negara kilafah, dan celakanya partai-partai pendukungnya ada di NTT juga.
Yang dukung supaya ini kelompok ekstrimis ini tumbuh di NTT nomor 1 Partai Gerindra, nomor 2 itu namanya Partai Demkokrat, 3 Partai PKS, 4 namanya Partai PAN. Situasi nasional hari ini partai-partai ini mendukung para kaum intoleran. Intoleran tu Mangerti intoleran ?
Yang dong sond suka orang lain, yang sond suka agama lain. Dong mau dong pung agama sa, dong mau dong pung diri sa, dong mau dong pung suku sa, dong mau dong pung bangsa sa.
Jadi catat baek-baek yang calon bupati, calon gubernur, calon DPR yang dari partai tadi be sebut kalau tusuk itu berarti tusuk tunggu untuk sampai pilih itu, maksudnya pilih supaya ganti negara kilafah.
Mangarti negara kilafah? Semua wajib solat, sond boleh lagi ada di Gereja. Mangarti? Mangarti?
Aa Negara kilafah tidak boleh ada perbedaan, semua harus solat.
Saya tidak provokasi tapi orang timor yang sond mau itu nanti tunggu, nanti negara hilang kita bunuh semua mereka sebelum kita dibunuh. Ingat dulu PKI 1965? Mereka tidak berhasil kita yang eksekusi mereka”
Pernyataan Laiskodat ini bermula dari sikap beberapa Partai Politik yang menolak adanya Perpu No. 2 Tahun 2017 untuk membubarkan organisasi radikal.
Namun pernyataan ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Dan OKP melihat pernyataan ini dapat menimbulkan perpecahan bahkan perang saudara di NTT.
Oleh Karena itu, Para Ketua OKP ini dalam konferensi persnya meminta agar Laiskodat segera menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya NTT dan mengklarifikasi pernyataannya tersebut.
“Kami melihat ada hal-hal negative yang berupaya untuk menggiring opini yang cukup meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat NTT. Dimana beliau tidak bisa membedakan bagaimana bentuk negara, ideologi negara dan wacana terkait dengan perpu no 2 tahun 2017 yang saat ini sedang menjadi wacana di tingkat nasional. Sehingga kami melihat ada percampuran logika yang menyimpang yang dilakukan oleh Viktor laiskodat terkait dengan Perpu no 2” tegas Ketua HMI Cabang Kupang, Munawir La Amin.
Dia juga menilai Laiskodat sangat tidak adil dalam menyampaikan berita terhadap masyarakat akar rumput.
“Kami melihat ada wacana-wacana yang coba dimainkan dalam tanda petik membawa bentuk peribadatan salah satu agama untuk coba dibenturkan ditengah masyarakat sehingga bisa menimbulkan pemikiran-pemikiran negative di tengah masyarakat awam yang bisa saja mennyebabkan gesekan-gesekan horizontal antarmasyarakat”katanya.
Oleh Karena itu, Amin mengharapkan agar Laiskodat dan tokoh-tokoh politik lainnya bisa memanfaatkan ruang dinamika politik secara sehat, sehingga tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat dengan informasi-informasi yang berbau provokatif.
Baca:Viktor Laiskodat Dilaporkan ke Bareskrim Polri
Hal serupa disampaikan oleh Ketua GMKI, Christo M T Kolimo bahwa pernyataan yang disampaikan Ketua Fraksi Partai nasdem di DPR RI ini tidak pada tempatnya.
Pasalnya kata dia, Laiskodat sebagai anggota DPR RI mestinya menyampaikan hal ini saat rapat Paripurna di DPR saja tanpa memprovokasi masyarakat di NTT, yang sejauh ini sangat toleran.
“bagi kami untuk menjaga NTT sebagai Nusa Tertinggi Toleransi maka tidak sewajarnya tokoh nasional seperti Viktor Bungtilu Laiskodat menyampaikan hal-hal yang mengandung bibit intoleransi” tegasnya.
Oleh Karena itu Christo menghimbau agar Laiskodat segera meminta maaf dan mengklarifikasi pernyataannya tersebut.
“Kami menghimbau agar Pak Viktor secepatnya mengklarifikasi serta meminta maaf atas pernyataannya di tarus pada tanggal satu kemarin” Ujarnya.
Kepada masyarakat NTT dia menghimbau agar tidak terprovokasi dan terus menjaga toleransi sehingga dapat menjadi corong keberagaman di tingkat nasional.
Sementara Ketua PMKRI Markus Gani menyebut Viktor Laiskodat sebagai Politisi Busuk yang tak mesti ada di Indonesia, khususnya di NTT.
Hal ini kata Gani karena selama ini NTT sudah hidup aman dalam keberagaman, tetapi dengan pidato politik Viktor Laiskodat menyebabkan terjadinya gesekan antarmasyarakat.
“Pertama kami menganggap Viktor Laiskodat sebagai politisi busuk, dimana beliau mempengaruhi masyarakat untuk meciptakan kondisi yang tidak aman di NTT, kedua Viktor laiskodat sudah meciptakan konflik horizontal antara masyarakat dengan masyarakat, suku dengan suku, agama dengan agama di NTT. Bahwa Viktor Bungtilu Laiskodat juga tidak menghargai atau tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila serta tidak mencerdaskan kehidupan bangsa yang ada di NTT, justru menciptakan konflik di NTT yang selama ini sudah aman,” terang Gani.
Tak berbeda jauh dengan pimpinan OKP yang lain, Ketua PMII, Syamsul A. Rahman menilai pernyatan Viktor Laiskodat sangat provokatif.
“Kehadiran Viktor Laiskodat dan pernyataannya, menurut kami sangat tidak berdasar dan sewenang-wenang serta bentuk ketakcerdasaan Viktor yang dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat NTT yang selama ini hidup dalam keadaan toleransi yang tinggi,” ungkapnya.
Ketika ditanya awak media, apakah gerakan yang dilakukan hanya sebatas meminta Viktor Laiskodat untuk segera mengklarifikasi dan meminta maaf?
Para pimpinan OKP ini menegaskan akan menunggu respon Laiskodat.
Jika Laiskodat tidak mengindahkan tuntutan mereka, maka akan membangun gerakan lebih lanjut seperti menyurati Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk dipecat dan membuat laporan polisi untuk segera memproses Laiskodat secara hukum, sesuai undang-undang.
Namun mereka juga menyampaikan hal ini akan didiskusikan lagi di internal organisasi masing-masing, kemudian dibahas untuk dijadikan sebagai sikap Bersama OKP. (Boni Jehadin/VoN)