Kupang, Vox NTT- Pemuda NTT di Jakarta yang menyebut diri “Koalisi untuk Demokrasi Berintegritas di NTT” menggelar aksi unjuk rasa ke kantor DPP PDIP di Jakarta, Kamis, 23 November 2017.
Dalam aksi ini, mereka meminta PDIP tidak mendukung Bupati Ngada, Marianus Sae untuk menjadi calon gubernur NTT dalam Pilgub tahun depan. Mereka menganggap bupati Ngada dua periode ini bermasalah secara moral dan moral.
“Kami mendengar salah satu nama yang akan diusung PDIP di Pilgub NTT adalah Marianus Sae. Jika ini benar, maka kami sangat menyayangkan, karena Marianus adalah bupati yang patut diduga masih bermasalah secara hukum dan moral,” kata Gregorius Kune, perwakilan koalisi.
Koalisi ini terdiri sejumlah elemen masyarakat, yakni Komite Masyarakat Ngada-Jakarta (Kommas Ngada-Jakarta), Forum Pemuda NTT Penggerak Keadilan dan Perdamaian (Formadda NTT), Amman Flobamora dan Kompak NTT.
Menurut Kune, PDIP seharusnya mengusung bacagub yang berintegritas dengan tidak boleh mengusung orang yang bermasalah secara hukum dan moral.
Kune menjelaskan, Marianus merupakan bupati yang menyandang status tersangka dalam kasus pemblokiran Bandara Turelelo-Soa, Ngada, Bajawa, NTT pada 21 Desember 2013.
Kasus ini, kata dia, sudah lama ditangani oleh Polda NTT dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan, namun penanganannya sangat lamban dan tidak jelas sampai sekarang.
“Kasus blokir bandara ini sangat jelas karena yang memerintah Satpol PP Ngada untuk blokir Bandara pada saat itu adalah Marianus Sae. Tetapi, status Marianus Sae masih tersangka, sementara 23 Satpol PP sudah masuk penjara. Padahal, Satpol PP ini hanya menjalankan perintah atasan kala itu,” tandas dia.
Sementara kasus moral yang diduga dilakukan Marianus Sae adalah menghamili mantan pembantunya, Maria Sisilia Natalia dan melahirkan seorang anak yang bernama Reginaldus Flavius.
Menurut Kule, kasus ini telah diadvokasi oleh para suster dan pastor di Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Berdasarkan keterangan Ketua Tim Relawan Kemanusiaan untuk Flores (TRUK-F), Suster Eustochia Monika Nata SSpS, kata dia, Natalia melahirkan seorang bayi laki-laki pada 7 Mei 2012, hasil hubungannya dengan Bupati Marianus.
Namun, bupati selalu membantah hal ini.
“Bahkan Suster Eustochia mengatakan pada November 2013 bahwa pihaknya mempunyai data data berupa catatan, surat kuasa, rekaman, video wawancara,” katanya.
“Semua data itu menyebutkan bahwa ayah biologis anak dari Maria Sisilia Natalia adalah Bupati Ngada,” lanjutnya.
Hendrikus Hali Atagoran, anggota koalisi yang juga menjadi koordinator bidang Advokasi dan Hukum Formadda NTT mengatakan, PDIP mempunyai tanggung jawab konstitusional dan moral untuk melahirkan pemimpin-pemimpin derah yang berkualitas, berintegritas, jujur, dan bersih.
Harapannya, lanjut dia, pemimpin-pemimpin daerah tersebut mampu membawa masyarakat kepada kesejahteraan.
“Nah, jika PDIP mendukung Marianus Sae, maka bisa berdampak negatif terhadap PDIP karena akan dinilai oleh masyarakat NTT mendukung orang yang diduga bermasalah secara hukum dan moral,” katanya.
“Hal ini tidak sesuai dengan semangat Nawa Cita dan revolusi mental yang diusung PDIP bersama Jokowi-JK di tingkat nasional,” lanjut Hali.
Penulis: ARL, Andre J