Home / Berita Terkini / DPRD TTU Setuju Polisi Gelar Razia di BTN
Suasana audiensi antara massa aksi APPERA dan anggota DPRD TTU

DPRD TTU Setuju Polisi Gelar Razia di BTN

Kefamenanu,Vox NTT- DPRD TTU menyetujui tindakan razia yang dilakukan oleh kepolisian setempat di kompleks BTN, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan pada tanggal 1 dan 3 Februari 2018 lalu.

Anggota DPRD TTU, Paulus Naibesi menilai tindakan yang dilakukan oleh aparat dari instansi yang dipimpin oleh AKBP Rishian Krisna Budhiaswanto itu sudah tepat.

Paulus beralasan razia itu merupakan langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum di kompleks yang didominasi oleh kalangan mahasiswa tersebut.

Apalagi jelas dia, beberapa waktu lalu, di kompleks BTN telah terjadi pelanggaran hukum yakni, kasus aborsi yang berbuntut pada kematian mahasiswi. Selain itu, di sana juga penikaman dan tawuran.

“Langkah penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu sudah tepat karena polisi tidak mungkin melakukan razia tanpa mendengar adanya informasi terkait potensi pelanggaran hukum yang akan terjadi,” tegas Paulus saat audiensi dengan massa aksi APPERA di ruang rapat Komisi B, Selasa (13/02/2018).

APPERA adalah Aliansi perjuangan rakyat tertindas. Forum ini merupakan gabungan dari LMND eksekutif Kota Kefamenanu, LMND eksekutif komisariat Unimor, IMADAR, dan Himatanara.

Terkait dengan tidak ditunjukkannya surat tugas oleh aparat kepolisian saat melakukan razia, Paulus menegaskan, jika benar demikian maka hal tersebut hanyalah persoalan teknis semata.

Menurut politisi NasDem itu, jauh lebih ialah tindakan antisipatif yang dilakukan oleh aparat kepolisian harus didukung demi terciptanya kondisi yang aman dan tenteram di kompleks BTN.

Senada dengan Paulus, anggota DPRD TTU lainnya Theodorus Tahoni juga mengungkapkan dukungannya terhadap langkah yang diambil oleh pihak Polres TTU.

Menurut Tahoni, langkah antisipatif penting dilakukan untuk menghindari terjadinya tindakan pelanggaran hukum.

“Kan bisa saja sebelum razia begitu pihak kepolisian mendapat informasi terkait adanya potensi pelanggaran hukum, ini seharusnya kita dukung,” ujar politisi PKB itu.

Lebih jauh terkait tuntutan pengadaan wifi gratis dan perpustakaan mini, Tahoni menegaskan hal tersebut merupakan masukan yang sangat positif bagi DPRD TTU. Sehingga pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dan juga Universitas Timor.

Pantauan VoxNtt.com, tampak dalam audiensi tersebut hadir ketua DPRD TTU, Hendrikus Frengki Saunoah, Ketua Komisi A Carolus Sonbay serta sejumlah wakil rakyat lainnya.

Baca di sini sebelumnya: Anggota Polres TTU Dinilai Sewenang-wenang

 

Penulis: Eman Tabean
Editor: Adrianus Aba

Komentar

comments

VOX Share Button

Check Also

Kadis Nakertrans Matim Bantah Erlina Tak Diberi Upah

Borong, Vox NTT- Kepala Dinas Nakertrans Manggarai Timur (Matim) Zakarias Sarong membantah Erlina Ekawati (22) …