Bila jadi dibangun maja Waduk Lambo akan menghilangkan lahan pangan potensial, fasilitas umum seperti sekolah, kantor, rumah ibadah dan jalan, serta perkampungan warga dan kampung-kampung adat serta tempat ritual dan area berburu
Sikka,VoxNtt.com-Tak ingin masyarakat menjadi korban kekerasan aparat negara, utusan masyarakat yang menolak rencana pembangunan Waduk Lambo, Nagekeo, menemui Komnas HAM pada Jumat, (11/11) di Sylvia Hotel Maumere.
Kehadiran Komisioner Komnas HAM, M. Khoirun sebagai narasumber Pelatihan HAM untuk SKPD Sikka yang diselenggarakan di Elsam dan PBH Nusra dimanfaatkan Bernadinus Gaso dan kawan-kawan untuk mengeluhkan persoalan yang dialami masyarakat Desa Rendu Butowe, Desa Labolewa dan Desa Ulupulu.
“Situasi belakangan ini semakin memburuk. Beberapa hari lalu ibu-ibu di Rendu Butowe sampai melakukan aksi telanjang dada menghalau aparat dan tim survey dari lokasi namun Pemda Nagekeo sepertinya sudah tidak mempunyai hati nurani,” ujarnya.
Gaso yang ditemani Willy Be’i Ou, Siti Aisyah dan Frumen Wegu serta dua warga lainnya meminta agar Komnas HAM dapat membantu memfasilitasi penyelesaian persoalan ini.
“Kami tidak mau rencana pembangunan Waduk Lambo ini hanya akan berakhir dengan mengorbankan rakyat kecil seperti kami ini,” ungkap perwakilan pemuda, Frumen Bei.
Dalam kesempatan tersebut, Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo (FPPWL) menjelaskan perihal kronologi perjuangan masyarakat dan alasan penolakan.
FPPWL tegas menyampaikan sikap masyarakat menolak wilayah ulayat dan lahan pertanian mereka diubah menjadi genangan air.
Pasalnya, Waduk Lambo yang rencananya akan mengalihfungsikan sekitar 413, 92 Ha ini tidak akan bermanfaat bagi masyarakat yang terkena dampak.
Menurut mereka, bila jadi dibangun maja Waduk Lambo akan menghilangkan lahan pangan potensial, fasilitas umum seperti sekolah, kantor, rumah ibadah dan jalan, serta perkampungan warga dan kampung-kampung adat serta tempat ritual dan area berburu.
Sebaliknya, kawasan yang berada di sebelah utara lokasi perencanaan Waduk Lambo merupakan daerah yang terjal dan tidak bisa digunakan untuk pertanian.
Oleh karena itu, FPPWL mewakili masyarakat Desa Rendu Butowe, Desa Labolewa dan Desa Ulupulu ingin agar Pemda Nagekeo menghentikan segala aktifitas di lapangan agar tidak memicu konflik dan Polres Ngada agar menarik pasukan dari Desa Rendu Butowe karena menimbulkan ketidaknyaman bagi warga.
Lebih jauh, Wakil Koordinator FPPWL, Willy Be’i Ou menegaskan bahwa masyarakat telah mengajukan solusi kepada Pemda Nagekeo.
“Kami sadar bahwa air merupakan kebutuhan publik tetapi tidak harus dengan mengorbankan kelompok tertentu karenanya kami usulkan agar lokasi waduk dipindahkan ke Malawaka, Kecamatan Aesesa Selatan, atau membangun beberapa small dam,” terangnya.
Sementara itu, Komisioner Komnas HAM, M. Nurkhoirun dalam kesempatan tersebut lebih banyak bertanya dan menggali informasi. Khoirun memgatakan akan menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat Nagekeo tersebut. (Are/VoN)