Panwaslu Kota Kupang tidak menjalankan pedoman penanganan pelanggaran terkait perbuatan penggantian pejabat sebagaimana yang diatur pasal 71 Undang-Undang No.10 Tahun 2016
Kota Kupang, VoxNtt.com- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat menyurati Bawaslu NTT untuk memberhentikan Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Kupang. Salinan surat pemecatan tersebut sekarang beredar di berbagai media sosial di Kota Kupang.
Surat bernomor 1151/K.Bawaslu/KP.04.01/X1/ 2016 dengan perihal pemberhentian sementara dan pengambilalihan pelaksanaa tugas dan fungsi Panwas Kota Kupang itu, tertanggal 11 November 2016.
Pada point kedua surat tersebut menyebut, Panwaslu Kota Kupang tidak menjalankan pedoman penanganan pelanggaran terkait perbuatan penggantian pejabat sebagaimana yang diatur pasal 71 Undang-Undang No.10 Tahun 2016.
“Namun Panwaslu Kota Kupang tidak menjalankannya sehingga putusan menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan terhadap salah satu pasangan calon” tulis surat yang ditandatangani oleh ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si
Pada bagian penutup surat, Bawaslu Pusat memerintahkan Bawaslu NTT untuk memberhentikan sementara anggota Panwas Kota Kupang karena dinilai telah membuat keputusan yang merugikan pasangan calon Jonas Salean dan Nikolaus Fransiskus (Sahabat) yang dianulir Panwaslu Kota Kupang beberapa waktu lalu.
Selain itu dalam salinan surat itu, Banwas NTT juga diperintahkan untuk melaksanakan Putusan Banwaslu RI dan melaporkan kepada Banwaslu RI pada kesempatan pertama yang bersifat segera.
Adapun tiga Anggota Komisioner Panwaslu yang diisukan pecat yakni Germanus Atawuwur (Ketua) Ismail Manue dan Noldi Taduhungu (Anggota).
Namun isu pemecatan tiga anggota Panwaslu Kota Kupang ditampis oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) Nusa Tenggara Timur (NTT) Nelce RP Ringu .
“Sampai saat ini kami belum mendapat keputusan resmi dari Banwaslu pusat terkait pemecatan itu. Semua masih berjalan sesuai regulasi yang ada” Kata Nelce (11/11).
Sampai saat ini kami masih mencoba menghubungi Banwaslu RI terkait kebenaran surat yang sekarang menimbulkan kegaduhan politik di Pilkada Kota Kupang, NTT. (VoN)