Kota Kupang, VoxNtt.com-Kebijakan sektor pariwisata yang menitikberatkan pada Investor skala besar telah membuat masyarakat kehilangan wilayah kelolanya. Salah satunya, pariwisata sektor pantai.
Mulai ada pelarangan akses nelayan ke beberapa daerah pesisir yang telah diprivatisasi oleh Investor. Ini mengakibatkan berkurangnya wilayah kelola nelayan yang berdampak pada pendapatan.
Demikian disampaikan Umbu Wulang, direktur eksekutif WALHI NTT, Senin (09/01/2017) di Kantor WALHI NTT, TDM, Kota Kupang saat berdiskusi tentang data kemiskinan terbaru yang menempatkan provinsi NTT pada posisi ketiga termiskin.
Menurut Umbu Wulang, pemerintah sudah selayaknya mengembangkan pariwisata berbasis kerakyatan. Peluang ini bisa menjadi salah satu sumber penghasilan warga yang kuat, berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Hal dipertegas dengan temuan WALHI NTT dimana salah satu kantung kemiskinan di NTT justru di daerah pariwisata yang terkenal.
“Ini membuktikan NTT masih dalam jebakan keindahan palsu, alamnya indah dan mendatangkan banyak wisatawan tapi masyarakat sekitarnya justru tetap miskin. Keindahan alam tidak berkorelasi dengan kesejahteraan rakyat di kawasan pariwisata.” katanya.
Kata kunci untuk pariwisata kerakyatan yakni masyarakat sekitar jadi subyek utama penyelenggaraan pariwisata. Bukan hanya jadi obyek atau penonton. Berikutnya, asas kerakyatan lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Lingkungan hidup di NTT
Terkait masalah seputar lingkungan hidup, krisis daya dukung lingkungan di NTT telah menambah buram potret kemiskinan di daerah ini.
Misalnya krisis kehutanan yang berimplikasi pada krisis air. Aktivitas pertambangan, investasi rakus lahan yang merambah kawasan hutan makin sering terjadi.
BACA: Ketika Warga Pulau Mesa Krisis Air Selama Bertahun-Tahun
Potret NTT sebagai Propinsi kepulauan, lanjut WALHI, seharusnya menjadikan daya dukung lingkungan sebagai prioritas dalam pembangunan.
“Banyak pulau mengalami krisis air yang berdampak pada makin mahalnya sumber daya air untuk konsumsi” tegas Umbu Wulang.
Krisis air ini kemudian berkontribusi terhadap meluasnya kemiskinan di NTT. Misalnya banyak lahan petani yang kekeringan dan masyarakat tidak bisa berproduksi. Akibatnya, kemiskinan makin menjadi.
Oleh karena itu, WALHI NTT mendorong kebijakan Perlindungan dan perluasan konservasi pulau yang berujung pada meningkatnya sumber daya air sebagai kebutuhan dasar warga.
Daya dukung lingkungan di NTT akan terus berkurang apabila investasi tidak ramah alam NTT terus terjadi. WALHI juga mendorong agar pemerintah NTT tidak asal menerima Investor.
“Prioritaskan investasi yang ramah karakteristik lingkungan di NTT. WALHI juga berharap pemerintah NTT juga memperkuat dan memperluas wilayah kelola rakyat di NTT” Katanya. (Andre/VoN)
Foto Feature: Umbu Wulang, Direktur Eksekutif WALHI NTT