Ruteng, VoxNtt.com- Pemerintah kabupaten Manggarai Timur (Pemkab Matim) mendapat dana pasca bencana alam sebesar Rp13 Miliar di tahun 2016 lalu.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Matim Anton Dergong mengaku, dana tersebut merupakan dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016.
“Ini dialokasikan melalui BPBD Manggarai Timur dan sudah dialokasi ke beberapa item pekerjaan,” ujar Dergong kepada VoxNtt.com di ruang kerjanya, Kamis (12/1/2017).
Hibah pemerintah pusat yang masuk ke daerah Matim tersebut, kata dia, dialokasi untuk lanjutan pembangunan tanggul pengaman sungai Wae Bobo di Kecamatan Borong. Total anggarannya sebesar Rp4 Miliar lebih.
Selain itu, rekontruksi Bendungan Wae Mbaling-Pota di Kecamatan Sambi Rampas sebesar Rp4 Miliar lebih.
Dergong menambahkan, dana pasca bencana alam tersebut juga sudah dialokasikan untuk pembangunan pengaman abrasi Kampung Pasir-Pota di Kecamatan Sambi Rampas senilai Rp3 Miliar lebih.
“Total 13 Miliar itu juga termasuk dengan biaya perencanaan dan pengawasan. Biaya fisik mungkin hanya sekitar 11 Miliar lebih saja,” katanya.
Selain mendapat alokasi dana pasca bencana alam ini, data yang dihimpun VoxNtt.com tahun 2016 pula BPBD Matim mendapat alokasi dana Rp 1,4 Miliar dari APBN untuk pembangunan gedung baru mereka.
Gedung yang berlokasi di kompleks perkantoran pemerintahan di Lehong ini menjadi satu-satunya kantor dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Matim menggunakan dana APBN.
Sementara semua kantor SKPD lainnya selama ini dibangun dengan menggunakan APBD II Matim.
Dalam acara peletakan batu pertama pembangunan gedung tersebut pada 1 September 2016 lalu, Dergong menjelaskan dana pembangunan kantor itu bersumber dari dana tugas perbantuan Kementrian Dalam Negeri.
“Dana 1,4 miliar dari APBN termasuk biaya konsultan pengawas, konsultan perencana, dan kontraktor pelaksana. Sedangkan untuk realisasi fisiknya berjumlah Rp 1,157 miliar,” katanya.
Ia mengatakan, untuk tahun 2016 ini total pembangunan gedung BPBD yang dibiayai oleh dana tugas perbantuan Kementrian Dalam Negeri hanya 20 kabupaten/kota di Indonesia. Gedung BPBD Matim sendiri menjadi satu-satunya di provinsi NTT.
“Apa pun kami lakukan untuk mencari dana ke pusat untuk daerah ini. Saya ucapkan terima kasih kepada anggota dewan di Manggarai Timur yang sudah sama-sama berjuang dengan kami untuk mendatangkan dana pusat ini,” kata Dergong kala itu.
Selain gedung, kata dia, pihak BPBD Matim juga mendapatkan dana sejumlah Rp1 Miliar dari APBN untuk pembangunan air minum di desa Benteng Rampas, kecamatan Poco Ranaka Timur.
Uang tersebut disalurkan lewat BPBD Matim dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (Ardy Abba/VoN)
Foto: Anton Dergong, Plt Kepala BPBD Matim (Foto: Kupang.tribunews.com)