Ende, VoxNtt.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende meminta kepada Pemerintah untuk mengolah lapangan Marilonga secara baik. Diharapkan ada kontribusi balik terhadap pemasukan daerah.
Anggota DPRD Ende dari Komisi III, Hamsi Said menjelaskan, pembangunan stadion yang berstandar nasional tersebut memakan biaya yang cukup besar. Kurang lebih 14 miliar yang dianggarkan dua tahap.
Ia berharap, pembangunan dengan kucuran biaya yang tidak sedikit tersebut, diharapkan ada masukan terhadap kas daerah.
“Anggaran cukup besar kita alokasikan. Ya, kita setuju tapi dengan catatan dapat meningkatkan PAD kita. Minimal, lapangan tersebut ada kontribusi untuk daerah ini.”tegasnya di Kantor DPRD Ende, Selasa (24/1).
Ia menawarkan kepada pemerintah agar diserahkan kepada pihak ketiga untuk mengelolah stadion tersebut. Anjuran ini diusulkan, apabila pemerintah tidak mampu mengelolah stadion yang sedang membangun.
“Serah saja kepada pihak ketiga. Kita lakukan kerjasama dengan komitmen yang sama. Sehingga tidak ada alasan lagi dari pemerintah.”Katanya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende, Albertin Djombu Djeen mengungkapkan, pihaknya akan menyikapi usulan anggota dewan.
Terkait dengan pengelolaan, untuk sementara pihaknya mampu mengelola sebagai sumber pendapatan daerah.
“Kalau untuk pemasukan, ya tentu akan dengan sebuah kebijakan. Bahwa, setiap kompetisi ada kontribusi. Selain itu, untuk klub-klub bola, kalau ada latihan ya harus berkontribusi. Nah, kontribusi-kontribusi ini akan disalurkan sebagai khas daerah.”Katanya.
Untuk diketahui, pembangunan stadion Marilonga untuk mempersiapkan Eltari Memorial Cup pada tahun ini. Ende sebagai tuan rumah dalam kompetisi tingkat Propinsi NTT.
Saat ini, pembangunan tengah berlangsung. Sementara anggaran tahap pertama kurang lebih 6 Miliar sudah direalisasikan pada tahun 2016. Sedangkan tahap kedua sekitar 9,9 Miliar dianggarakan dari APBD penetapan awal tahun 2017.***(Ian/VoN)
Foto: Situasi rapat DRPD Ende Komisi III bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga di ruang Gabungan Komisi, Kantor DPRD Ende, Selasa (24/1)