Labuan Bajo, Vox NTT-Sebanyak 29 anggota DPRD Mabar mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang pengawasan dana desa di Hotel Losari, Bali-Denpasar. Bimtek yang dilaksanakan empat hari dengan menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah mendapat kecaman sejumlah masyarakat Mabar.
Warga Labuan Bajo, Rafael Todowela kepada VoxNtt.com,Kamis (16/3/2017) menilai Bimtek para wakil rakyat Mabar itu terkesan memboroskan anggaran.
Sebaiknya kata dia, DPRD Mabar mengundang tutor untuk memberi materi tentang pengawasan dana desa itu ke Labuan Bajo, ketimbang 30 anggota DPRD Mabar yang pergi Bimtek di Bali.
“Keuntungan jika tutor itu datang ke Labuan Bajo selain menghematkan uang rakyat, para kepala desa di wilayah Mabar juga bisa ikut dalam Bimtek itu,” ujar Rafael.
Dia berharap agar usai Bimtek pengawasan dana desa itu, DPRD benar-benar menerapkan ilmu yang mereka dapat kepada 164 desa yang ada di Mabar.
“Kebetulan saat ini, lemahnya pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Pemkab Mabar. Mudah-mudahan dengan Bimtek pengawasan dana desa yang diikuti oleh 29 anggota DPRD Mabar itu, benar-benar lembaga yang terhormat itu benar-benar melakukan pengawasan dana desa,” harap Rafael.
Warga Lembor, Sumardi Sumar mengatakan Bimtek yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat baik agar DPRD memahami tugasnya dalam mengawasi dana desa.
Namun,sangat disayangkan jika Bimtek yang menghabiskan anggaran ratusan juta ke Bali. Akan lebih bermanfaa jika anggarannya dikeluarkan dengan cara mengundang pemateri Bimtek datang ke Labuan Bajo.
“Ketimbang 30 anggota DPRD Mabar ke Bali,” kata Sumardi.
Warga Lembor lainnya, Ari Paung mengatakan tidak mungkin anggaran Bimtek 30 anggota DPRD berkisar Rp 134 Juta. Anggaran Bimtek di luar kota anggota DPRD Mabar sangat besar, apalagi ke Bali. Mungkin anggaran Rp 134 juta hanya untuk biaya perjalanan dinas 30 anggota DPRD.
“Mana biaya hotel untuk penginapan 30 anggota DPRD Mabar, biaya makan dan minum, biaya tempat bimtek, biaya tutor Bimtek yang didatangkan dari Jakarta serta biaya tiket 30 anggota DPRD Mabar ke Bali. Anngaran bimtek pengawasan dana desa kemungkinan mencapai Rp 300 Juta,” kata Ari Paung.
Sementara Kepala Desa Momol, Kecamatan Tentang, Yuvens Maldi mengatakan seharusnya para kepala desa yang baru di lantik Desember 2016 lalu itu terlebih dahulu mengikuti Bimtek pengawasan dana des, ketimbang para wakil rakyat.
“Kami belum ikut Bimtek tentang dana desa, seharusnya para kades dulu, baru kemudian anggota DPRD yang Bimtek,” kata Yuvens.
Baca; Bimtek Anggota DPRD Mabar di Bali Habiskan Ratusan Juta
Seperti diketahui, pelaksaan Bimtek anggota DPRD Mabar dilaksanakan selama Empat hari, terhitung sejak 13-17 Maret 2017. Dari 30 anggota DPRD Mabar, Saweri Gading,anggota DPRD dari PKB tidak ikut Bimtek karena alasan Sakit. (Gerasimo Satria/VoN)