Labuan Bajo,Vox NTT- PT Sarana Invetama Manggabar (SIM) diminta untuk menghargai perjuangan masyarakat Manggarai Barat (Mabar) yang menginginkan Pantai Pede tetap menjadi ruang publik.
Perusahan yang diduga kuat milik Ketua Umum Partai Golkar, Setia Novanto tersebut yang akan membangun hotel di Pantai Pede Labuan Bajo.
Aktivis Koalisi Peduli Pede (Kope) Rafael Todowela kepada VoxNtt.com, Kamis (23/3/2017) mengatakan PT SIM sepertinya tidak menghargai perjuangan elemen masyarakat Mabar. Selama ini masyarakat menginginkan agar pantai itu jangan dikelola sebelum tuntutan dipenuhi oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya.
“Sudah jelas ada sebuah persoalan di Pantai Pede dan PT SIM mengetahui permasalahan itu. Anehnya, mereka (PT SIM) dalam beberapa hari ini sudah mulai mengali fondasi. Kita minta PT.SIM untuk menghargai perjuangan masyatakat Mabar,”tegas Rafael.
Dia mengatakan saat ini masyarakat Mabar menginginkan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya segera menyerahkan Pantai Pede kepada Pemkab Mabar sesuai surat dari Mendagri tertanggal 13 September 2016 lalu.
“Ketika Gubernur tetap bertahan tidak menyerahkan aset itu dan elemen masyarakat Mabar tetap memperjuangan agar menjalankan perintah UU No.8 tahun 2003, maka PT SIM wajib menghargai perjuangan masyarakat sampai tuntutan semuanya dipenuhi oleh Gubernur NTT,” jelas Rafael.
Rafael juga mempertanyakan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Mabar yang sampai saat ini belum menindaklanjuti surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut. Surat itu berisikan meminta Gubernur NTT untuk menyerahkan pantai Pede menjadi aset Pemkab Mabar sesuai UU Nomor 8 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Mabar.
Sementara itu, Ketua Fraksi Gabungan Keadilan DPRD Mabar, Saleh Muhadin mengatakan sudah berkali-kali di DPRD melalui pandangan fraksinya agar Pantai Pede jangan diprivatisasi.
Selain itu, pihaknya juga meminta PT SIM tidak boleh melakukan aktivitas sebelum Gubernur NTT menyerahkan Pantai Pede menjadi aset milik Pemkab Mabar.
“Kita binggung dengan Bupati Mabar yang tidak menghiraukan pandangan fraksi Gabungan Keadilan di DPRD Mabar. Seharusnya pandangan fraksi itu diteruskan kepada Gubernur NTT agar Pak Gubernur mengetahui kalau DPRD Mabar sebetulnya menolak Pantai Pede diprifatisasi,” ujar Saleh Muhadin.
Seperti diketahui, PT SIM saat ini sudah mulai melakukan aktivitas pembangunan dengan mengumpulkan material di Pantai Pede untuk membangun fasilitas hotel. (Gerasimos Satria/VoN)