Dalam kesimpulan diskusi mereka juga mengulas antara lain, meskipun BOP menjamin keberlangsungan konservasi, namun tak sedikit pihak yang meragukan kenyataan tersebut.
Menurut perwakilan WWF, prinsip kehati-hatian yang dibangun dalam kurun waktu yang lama saja, tidak menjamin keberlangsungan konservasi, apalagi keberadaan suatu lembaga yang hadir dalam waktu singkat dengan target yang besar. Dalam nada yang sama, pihak BTNK mengharapkan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi.
Lebih dari itu, merujuk pada kasus di Raja Empat tak sedikit yang meragukan kewenangan kontrol dan pengawasan dari pemerintah. Peningkatan jumlah Cruz dan Yatch masuk dalam kawasan konservasi dapat membahaya konservasi
Dalam forum tersebut, pihak Sunspirit for Justice and Peace menyatakan bahwa kehadiran BOP tidak mengubah struktur ketimpangan dan kenyataan ketidakadilan yang ada, melainkan justru menambah runyam persoalan. BOP hanya mengoptimalkan kondisi-kondisi pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak memperbaiki persoalan politik seperti pencaplokan sumber daya publik, ketimpangan ekonomi, dan masalah kemiskinan.
Apalagi skema BOP yang melibatkan pemerintah pusat dan mengambialih pengelolahan aset daera. Hal tersebut tentu saja menimbulkan pertanyaan terkait eksistensi pemerintah daerah.
“Jika segala-galanya sudah mulai diintervensi oleh pemerintah pusat, apakah yang bisa dilakukan pemerintah daerah? Bukankah pemerintah daerah mulai dikebiri?,” sebut forum diskusi itu.
Mereka juga mengkhawatirkan BOP Mabar hanya menjadi kuda tunggangan kepentingan dari berbagai pihak di tengah-tengah ketidakberdayaan pemerintah daerah. Ketidakberdayaan itu ditunjukkan melalui kenyataan bahwa Perda pariwisata di Mabar masih minim, ditambah Perda tata ruang belum ada.
Selain itu, diragukan pula bahwa keberadaan BOP mampu menyerap potensi SDM masyarakat setempat. Pasalnya, masyarakat setempat pada umumnya belum memahami bagaimana terlibat dalam industri pariwisata. Masyarakat setempat sebagian besar masih bercorak agraris.