Close Menu
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
Facebook X (Twitter) Instagram
VoxNtt.comVoxNtt.com
Facebook X (Twitter) Instagram
Subscribe
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
VoxNtt.comVoxNtt.com
Home»NTT NEWS»AMANG Desak PDIP Pecat Lebu Raya
NTT NEWS

AMANG Desak PDIP Pecat Lebu Raya

By Redaksi29 Maret 20172 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Foto massa aksi penolakan privatisasi di Jakarta, Rabu (29/3)
Share
Facebook Twitter Pinterest Telegram WhatsApp

Vox NTT- Aliansi Mahasiswa Manggarai (AMANG)-Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, Rabu, 29 Maret 2017 terkait polemik pengelolaan Pantai Pede di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), ujung barat Pulau Flores.

Mereka adalah kumpulan mahasiswa asal Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari berbagai kampus di Jakarta.

 Dalam kesempatan tersebut Ario Jempau, kordinator AMANG menuntut DPP PDIP untuk memecat Gubernur NTT Frans Lebu Raya dari partai berideologi wong cilik itu.

“Lebu Raya sudah selama dua dekade menjadi pemimpin nomor satu di NTT, namun kepemimpinannya tidak membawa dampak yang signifikan. Bahkan, dalam polemik Pantai Pede, Lebu Raya tidak menggubris tuntutan masyarakat dan surat Mendagri. Kami mengecam keras Lebu Raya yang lebih memilih menjadi cukong kapitalis,” tegas Ario sebagai termuat dalam press release AMANG yang salinannya diterima VoxNtt.com

“Presiden harus secara langsung mengawal sikap Mendagri agar tetap konsisten di jalur keputusan yang sudah dikeluarkan, sekalipun itu harus mungkin membuat Presiden kembali bertanya ‘kok segalanya harus dilimpahkan ke saya kembali?’. Masa kami harus mengadu ke pemimpin Negara lain?,” kata Ario.

Pastor Peter C Aman OFM, Direktur Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Ordo Fransiskan yang ikut mendukung aksi ini mengingatkan bahwa dalam kasus Pantai Pede, modal telah berkuasa di atas kekuasaan politik dan kedaulatan rakyat yang pada prinsipnya menjadi roh utama demokrasi.

“Kasus Pantai Pede adalah perjuangan merebut kembali kedaulatan rakyat yang dikianati penguasa politik dan diambil para pemodal culas,” katanya.

Baca juga: Lebu Raya Membangkang, Gusti Dula Plin-Plan

“Dalam konteks ini, ‘wajar’ kalau gubernur dan bupati diam. Mereka adalah agen pemodal. Ini penistaan demokrasi politik dan ekonomi,” lanjutnya. (Gerasimos Satria/AA/VoN)

Manggarai Barat
Previous ArticlePMKRI Ruteng: Kembalikan Pantai Pede ke Ruang Publik
Next Article Demonstrasi Tolak Privatisasi Pantai Pede, Massa Aksi Pikul Dua Keranda Mayat

Related Posts

Bantuan Rp100 Juta per Desa Mulai Diimplementasikan, Bapperida NTT Intervensi Manulai 2

20 Juli 2026

Kebakaran Hanguskan Kantor UPTD BKKBN Boleng, Polisi Selidiki Dugaan Korsleting Listrik

17 Juli 2026

Demokrat Manggarai Timur Tanam 250 Pohon dan Bersihkan Pantai Borong

17 Juli 2026
Terkini

Gubernur NTT Minta PMKRI Tetap Jadi Mitra Kritis Pemerintah

21 Juli 2026

Bupati Matim Dorong Kongres PMKRI Hasilkan Rekomendasi untuk Manggarai Raya

20 Juli 2026

Bupati Manggarai Harap Kongres PMKRI Hasilkan Rekomendasi untuk Daerah 3T

20 Juli 2026

Bantuan Rp100 Juta per Desa Mulai Diimplementasikan, Bapperida NTT Intervensi Manulai 2

20 Juli 2026

PMKRI Perkuat Komitmen Kawal Pembangunan dan Kebijakan Nasional

20 Juli 2026
© 2026 VoxNTT
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.