Close Menu
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
Facebook X (Twitter) Instagram
VoxNtt.comVoxNtt.com
Facebook X (Twitter) Instagram
Subscribe
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
VoxNtt.comVoxNtt.com
Home»NTT NEWS»AMANG Desak PDIP Pecat Lebu Raya
NTT NEWS

AMANG Desak PDIP Pecat Lebu Raya

By Redaksi29 Maret 20172 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Foto massa aksi penolakan privatisasi di Jakarta, Rabu (29/3)
Share
Facebook Twitter Pinterest Telegram WhatsApp

Vox NTT- Aliansi Mahasiswa Manggarai (AMANG)-Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, Rabu, 29 Maret 2017 terkait polemik pengelolaan Pantai Pede di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), ujung barat Pulau Flores.

Mereka adalah kumpulan mahasiswa asal Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari berbagai kampus di Jakarta.

 Dalam kesempatan tersebut Ario Jempau, kordinator AMANG menuntut DPP PDIP untuk memecat Gubernur NTT Frans Lebu Raya dari partai berideologi wong cilik itu.

“Lebu Raya sudah selama dua dekade menjadi pemimpin nomor satu di NTT, namun kepemimpinannya tidak membawa dampak yang signifikan. Bahkan, dalam polemik Pantai Pede, Lebu Raya tidak menggubris tuntutan masyarakat dan surat Mendagri. Kami mengecam keras Lebu Raya yang lebih memilih menjadi cukong kapitalis,” tegas Ario sebagai termuat dalam press release AMANG yang salinannya diterima VoxNtt.com

“Presiden harus secara langsung mengawal sikap Mendagri agar tetap konsisten di jalur keputusan yang sudah dikeluarkan, sekalipun itu harus mungkin membuat Presiden kembali bertanya ‘kok segalanya harus dilimpahkan ke saya kembali?’. Masa kami harus mengadu ke pemimpin Negara lain?,” kata Ario.

Pastor Peter C Aman OFM, Direktur Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Ordo Fransiskan yang ikut mendukung aksi ini mengingatkan bahwa dalam kasus Pantai Pede, modal telah berkuasa di atas kekuasaan politik dan kedaulatan rakyat yang pada prinsipnya menjadi roh utama demokrasi.

“Kasus Pantai Pede adalah perjuangan merebut kembali kedaulatan rakyat yang dikianati penguasa politik dan diambil para pemodal culas,” katanya.

Baca juga: Lebu Raya Membangkang, Gusti Dula Plin-Plan

“Dalam konteks ini, ‘wajar’ kalau gubernur dan bupati diam. Mereka adalah agen pemodal. Ini penistaan demokrasi politik dan ekonomi,” lanjutnya. (Gerasimos Satria/AA/VoN)

Manggarai Barat
Previous ArticlePMKRI Ruteng: Kembalikan Pantai Pede ke Ruang Publik
Next Article Demonstrasi Tolak Privatisasi Pantai Pede, Massa Aksi Pikul Dua Keranda Mayat

Related Posts

Tiga Tahun Tak Kunjung Diperbaiki, Jembatan Pomakeke Masih Jadi Langganan Pencitraan Politik

26 Juni 2026

KemenHAM Serap Aspirasi Warga dalam Sosialisasi Penguatan HAM di Tiga Desa Manggarai Raya

25 Juni 2026

Julie Laiskodat Sumbang Rp100 Juta untuk MTQ Tingkat Provinsi NTT di Nagekeo

25 Juni 2026
Terkini

Tewas dengan Enam Luka Tembak, Kasus Marselinus Ngala Mesti Jadi Pelajaran Bawaslu

27 Juni 2026

Tiga Tahun Tak Kunjung Diperbaiki, Jembatan Pomakeke Masih Jadi Langganan Pencitraan Politik

26 Juni 2026

KemenHAM Serap Aspirasi Warga dalam Sosialisasi Penguatan HAM di Tiga Desa Manggarai Raya

25 Juni 2026

Julie Laiskodat Sumbang Rp100 Juta untuk MTQ Tingkat Provinsi NTT di Nagekeo

25 Juni 2026

Rutan Kupang Siap Serahkan Rekaman CCTV Terkait Dugaan Suap terhadap Saksi Kasus Jaksa Peras Kontraktor

24 Juni 2026
© 2026 VoxNTT
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.