Ruteng, VoxNTT.com – Proyek pengerjaan jalan tani di Desa Compang Dalo, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), diblokade oleh Brimob Kompi 2 Batalyon B Pelopor Ruteng. Proyek milik Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai itu dihentikan karena diduga berada di atas lahan yang diklaim milik Brimob tanpa izin.
Pantauan VoxNtt.com menunjukkan papan plang kuning bertuliskan Satuan Brimob Polda NTT Batalyon B Pelopor Kompi 2 dipasang di akses masuk proyek. Papan tersebut dicor menggunakan campuran semen dan diikuti susunan batu bata sebagai tanda larangan aktivitas di lokasi.
Komandan Kompi (Danki) Brimob Kompi 2 Batalyon B Pelopor Ruteng, Iptu Soleman Talo, mengatakan blokade dilakukan karena proyek berada di atas lahan yang disebut milik Brimob.
“Mereka kerja di atas lahan milik kami, datang tampung material seenaknya tanpa izin. Jadi untuk sementara berdasarkan petunjuk Satuan Brimob Polda NTT akses itu kami blokade agar tidak ada lagi aktivitas proyek di atas lahan milik Brimob Kompi 2 Batalyon B Pelopor Ruteng tanpa izin,” tegas Danki Iptu Soleman.
Menurut Soleman, pihaknya telah mengingatkan Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai sejak awal agar tidak menurunkan material maupun mengerjakan proyek di atas lahan tersebut. Namun, kata dia, peringatan itu tidak diindahkan.
“Belakangan baru muncul surat resmi dari mereka setelah ada desakan dari kami, kalau inisiatif dari mereka tidak ada sama sekali,” ungkap Iptu Soleman.
Ia menilai perencanaan proyek Dinas Pertanian bermasalah karena lokasi pekerjaan berada di atas lahan yang diklaim milik pihak lain tanpa izin.
“Ini perencanaan sudah salah kerja proyek di atas lokasi lahan milik orang lain tanpa izin, siapapun dia pasti marah. Kami secara korps punya kewenangan untuk melarang siapa saja yang melakukan aktivitas di atas lahan milik kami tanpa izin,” tandas Iptu Soleman.
Kapolres Manggarai, AKBP Levi Defriansyah, mengatakan telah menerima informasi mengenai aktivitas proyek di lokasi tersebut tanpa izin. Namun, ia belum memastikan status kepemilikan tanah itu.
“Nanti saya cek ya berdasarkan sertifikat di lahan milik Polri atau bukan, karena informasi awal memang ada kegiatan di lahan tersebut tanpa izin,” kata Kapolres melalui pesan WhatsApp.
Sementara itu, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai, Oskar Bantaeng, mengatakan pihaknya telah melakukan pendekatan untuk menyelesaikan polemik tersebut, termasuk melalui adat Manggarai.
Namun, upaya tersebut belum menghasilkan kesepakatan. Dinas Pertanian juga telah mengirimkan surat resmi kepada Danki Brimob Kompi 2 Batalyon B Pelopor Ruteng, tetapi belum mendapat tanggapan.
Oskar mengatakan pihaknya juga menerima surat dari Brimob yang ditujukan kepada Asisten II Setda Manggarai mengenai larangan aktivitas di lokasi tersebut.
“Sudah pendekatan dengan adat manggarai, bahkan ada beberapa tahapan yang kami upayakan termasuk bersurat, tetapi belum ada jalan keluar, belakangan muncul surat dari mereka terkait larangan aktivitas. Sekarang kami masih menunggu keputusan apakah proyeknya lanjut atau tidak,” tutur Oscar.
Menurut Oskar, pengerjaan jalan tani belum dapat dilanjutkan karena akses menuju lokasi masih diblokade. Kondisi itu juga menyulitkan proses pendropingan material.
Oskar mengatakan pihaknya mengakui secara fisik lahan tersebut dikuasai Brimob, salah satunya ditandai dengan keberadaan kantor Brimob di lokasi. Namun, ia menyebut status kepemilikan lahan perlu dipastikan melalui dokumen sertifikat.
Karena itu, Dinas Pertanian berharap ada pihak ketiga yang dapat memediasi persoalan tersebut agar status lahan dan keberlanjutan proyek dapat diputuskan.
Penulis: Berto Davids