Kefamenanu, Vox NTT- Sikap Pemprov NTT yang terkesan lamban memperhatikan nasib ratusan guru honorer membuat anggota DPRD TTU dari Komisi C, Yasintus Lape Naif angkat bicara.
Yasintus ketika dimintai komentarnya mengungkapkan, terhitung 1 Januari 2017 kewenangan pengelolaan SMK dan SMK di TTU sudah dilimpahkan ke pemerintah provinsi (Pemprov) NTT. Karena itu, dia meminta agar nasib para guru honorer ini segera diperhatikan.
“Tenaga guru kontrak SMA/SMK kan sudah dialihkan ke pemprov, nah yang menjadi pertanyaan apa pendanaan masih menjadi tanggungan bersama antara Pemprov dan Pemkab, sehingga sampai sekarang gaji mereka tidak diberikan?,” tandas ketua PAC Partai Hanura Kabupaten TTU tersebut.
Terkait pembiayaan, kata DPRD dari Dapil TTU 2 tersebut, sudah sepenuhnya menjadi tanggungan Pemprov NTT. Sebab, semua aset SMA dan SMK sudah dialihkan ke provinsi.
Baca: Nasib Ratusan Guru Honorer SMA dan SMK di TTU Terkatung-Katung
Menurut dia, tidak ada alasan apapun bagi Pemprov NTT untuk tidak membayar upah. Jangan sampai karena persoalan upah guru kontrak ini, malah kepentingan anak murid yang dikorbankan.
Terkait SK tenaga kontrak guru honorer yang hingga kini belum diterbitkan, Yasintus meminta dengan hormat agar Pemprov NTT segera memperjelas yang menjadi hak dari para guru.
Anggota komisi C lainnya, Agustinus Talan mengungkapkan, sesuai hasil koordinasi beberapa waktu lalu, saat ini Pemprov NTT tengah melakukan pendataan ulang terkait nama-nama tenaga kontrak. Itu terutama bagi para guru yang beberapa waktu lalu dikontrak oleh Pemkab TTU.
“Orang kerja juga butuh makan, coba pejabat tidak dikasih gaji apa bisa bertahan untuk kerja juga? Jadi tolong Pemprov (NTT) segera terbitkan SK agar hak para guru honorer bisa segera diterima,” tegas politisi PAN tersebut. (Eman Tabean/VoN)