Maumere,Vox NTT– Pemerintah Daerah (Pemda) Sikka diminta untuk menyediakan alat ukur capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Tujuannya agar mempermudah penilaian atas hasil kerja pemerintah. Ini juga akan memudahkan mitra pemerintah seperti DPRD dalam merumuskan program tiap tahun.
“Harusnya ada satu alat ukur sehingga kami di DPRD juga bisa mengetahui capaian target RPJMD setiap tahunnya,” ujar Wakil Ketua DPRD Sikka, Stef Say kepada VoxNtt.com, Kamis (27/4/2017).
Menurut wakil rakyat dari Partai Gerindra ini, selama ini anggota DPRD pun kesulitan saat pembahasan program dikarenakan tidak ada data riil capaian kerja Pemda Sikka terhadap target RPJMD.
Menurutnya, bila ada alat ukurnya maka DPRD ataupun masyarakat luas bisa menilai program mana yang masih perlu ditingkatkan atau sudah mencapai target RPJMD.
“Selama ini saya pribadi biasanya selalu ke kantor-kantor OPD untuk meminta langsung renstra dan program mereka namun memang saya temukan banyak keterbatasan,” ungkap Stef.
Ia memberi contoh terkait pariwisata sebagai salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sikka periode 2013-2018, Ansar Rera dan Paulus Nong Susar. Belum lama ini pemerintah menyatakan terjadi peningkatan belanja wisata pada tahun 2016.
Menurutnya, itu bisa menunjukkan bahwa target kunjungan wisata meningkat. Akan tetapi, perlu diperiksa lebih lanjut berapa lama waktu wisatawan menginap di Sikka.
Dengan demikian bisa diketahui bahwa promosi wisata yang gencar selama ini berdampak pada kunjungan. Di sisi lain dapat juga diduga bahwa Maumere hanya dijadikan tempat singgah bila merujuk pada waktu tinggal yang pendek.
“Kalau waktu tinggalnya pendek artinya yang dapat untung hanya pengusaha perhotelan. Selain itu, bisa jadi promosi tidak diimbangi dengan realitas sehingga wisatawan kecewa dan pindah,” imbuh Stef.
Oleh karenanya ia menegaskan pentingnya Pemda Sikka melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sikka menyiapkan data dan analisis.
“Dengan begitu kita bisa memutuskan secara baik mana yang perlu ditingkatkan mana yang sudah cukup atau langkah apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi problem yang ada,” tegasnya.
Senada dengan Stef, pegiat Perkumpulan Bantuan Hukum Nusa Tenggara (PBH Nusra), Arkadius Amatus menilai rakyat pun membutuhkan informasi terkait pencapaian target RPJMD. Menurutnya survei kepuasan yang dilakukan oleh Bappeda melalui LPM Unipa belum cukup.
“Survei kepuasan itu bukan alat ukur yang pas karena meskipun yang dinilai adalah indikator namun sifatnya subjektif,” ungkap Arkadius kepada VoxNtt.com, Kamis (27/4/2017).
Oleh karenanya, Arkadius memandang perlu ada informasi yang lebih lengkap dan terbuka. Dengan demikian, rakyat dapat turut menilai kinerja pemerintahan ini. (Are De Peskim/VoN)