Maumere, Vox NTT– Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menilai pendidikan saat ini baik di Indonesia maupun NTT masih berwatak kolonial.
Watak kolonial yang dimaksud adalah melayani kepentingan pemodal dan bertugas menyediakan tenaga kerja murah bagi perusahaan-perusahaan asing dan diskriminatif.
Ketua LMND NTT, Gecio Assale Viana menyatakan situasi nasional pendidikan yang buruk tersebut diperparah kerusakannya dengan hadirnya sejumlah regulasi seperti UU Sisdiknas dan UU Dikti serta Permendikbud Nomor 3 Tahun 2006.
Selain itu pula ada Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2016 tentang BKT dan UKT pada PTN.
“Artinya negara turut menghancurkan pendidikan di Indonesia,” ungkap Gecio dalam press release yang diterima VoxNtt.com, Rabu (3/5/2017).
Baca: Hardiknas 2017, LMND Sikka Serukan Cabut UU Sisdiknas dan Dikti
Menurut Gecio, saat ini pendidikan tidak ubahnya dengan komoditi yang dikomersialisasikan. Kemampuan akses rakyat terhadap pendidikan disesuaikan dengan isi kantong rakyat.
“Rakyat yang memiliki uang dapat mengakses pendidikan sementara yang tidak memiliki uang tidak dapat mengakses pendidikan,” tegas Gecio.
Senada dengan Gecio, Sekretaris LMND NTT, Apris Mali menilai situasi pendidikan di NTT lebih parah lagi.
Selain akses pendidikan yang timpang, pendidikan di NTT diwarnai sarat dengan permasalahan seputar rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan, keterbatasan tenaga guru, dan rendahnya kualitas guru honor.
Menurutnya, rilis BPS NTT tahun 2016 menyatakan tingkat pendidikan rata-rata rakyat NTT adalah 6,8 tahun.
“Artinya sebagian besar rakyat NTT hanya mampu mengenyam bangku pendidikan dasar,” terang Apris.
Selain itu, penerapan sistim Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) saat ini menyulitkan anak-anak rakyat untuk masuk ke PTN.
Dengan demikian, cita-cita pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa telah dinodai.
Oleh karenanya LMND NTT menuntut negara melakukan 5 hal.
Pertama, memenuhi kewajibannya sesuai amanat konstitusional untuk memenuhi hak setiap warga negara atas pendidikan yang layak dengan mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis.
Kedua, menuntut pemerintah agar mencabut produk kebijakan yang berwatak kapitalistik.
Ketiga, cabut sistim Uang Kuliah Tunggal.
Keempat, bentuk Kopertis Wilayah NTT.
Kelima, tuntaskan persoalan pendidikan di NTT.
Sebelumnya, dalam rangka memperingati Hardiknas 2017, LMND melakukan mimbar bebas di ruas jalan depan Kampus Unwira Kupang.
Aksi yang dipimpin oleh Jozh Sally tersebut diikuti oleh puluhan mahasiswa dan pemuda sejumlah organisasi yang bernaung di bawah LMND NTT yakni LMND Eksekutif Kota Kupang, Gerakan Pemuda Amfoang Barat Laut (GP AMBAL) dan Pemuda Oebelo Peduli Rakyat Tertindas (POPRATER). (Are De Peskim/VoN)