Labuan Bajo, Vox NTT- Labuan Bajo sebagai kota pariwisata harus memberi rasa nyaman dan damai bagi wisatawan yang datang. Ibu kota Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) itu harus bebas dari masuknya paham radikalisme dan terorisme.
Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati (Wabub) Mabar, Maria Geong saat menyampaikan sambutan pada pembukaan acara dialog publik di Aulua Stela Maris Labuan Bajo, Selasa (23/5/2017).
Dialog publik itu bertemakan “Pencegahan Penyebaran Paham Radikalisme dan Terorisme di Labuan Bajo. Kegiatan dilaksanakan oleh Badan Kesataun Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Maria Geong menyampaikan semua pihak di Mabar seperti pemerintah, aparat TNI, Polri dan masyarakat harus memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga masuknya paham radikalisme dan terosrisme yang mau merusak persaudaraan.
“Di Labuan Bajo sudah pernah melaksanakan deklarasi kebhinekaan oleh seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat di Labuan Bajo. Oleh karena itu, kebinekaan itu di Labuan Bajo harus kita jaga sama-sama,’’ ujar Geong.
Dia meminta agar ke depan seluruh masyarakat yang tinggal di Mabar harus memiliki identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal itu untuk memudahkan dalam mengidentifikasi masyarakat yang benar-benar warga Mabar.
“KTP sangat penting, agar mempermudah pemerintah dan aparat memantau masyarakatnya,’’ kata Geong.
Kapolres Mabar, AKBP Supiyanto dalam materinya saat dialog itu menyampaikan kepolisian selama ini terus bekerja sesuai tugas dan fungsinya untuk mencegah masuknya paham radikalisme di kabupaten itu.
Supiyanto meminta peran Pemerintah Desa dan RT/RW di Mabar untuk diberdayakan dalam mencegah masuknya paham radikalisme dan terorisme. Apalagi, Ketua RT/RW yang mengenal langsung mana yang menjadi masyarakatnya dan pendatang baru.
Dia juga mendukung agar masyarakat Mabar seluruhnya memiliki identitas seperti KTP. Dengan masyarakat memiliki KTP dan identitas lainnya dapat mempermudah aparat untuk memantau masyarakat Mabar.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mabar, Syakar Abdula Jangku dalam materinya menyampaikan paham radikalisme masuk karena tidak meratanya pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah harus membangun infrastruktur yang merata di seluruh daerah.
Syakar Jangku juga meminta Pemkab Mabar agar menganggarkan dana untuk melakukan sosialisasi pencegahan paham radikalime ini sampai di desa dan kecamatan.
“Kita minta bila perlu, para kepala desa menganggarkan dana desanya untuk melakukan sosialisasi pencegahan paham radikalisme,’’ harap Syakar Jangku.
Sementara Tokoh Masyarakat Labuan Bajo. Butdje Helo yang hadir dalam dialog itu menyampaikan peran Pemkab Mabar untuk mencegah paham radikalisme di kota itu belum maksimal.
Mantan Kapolres Mabar itu meminta Pemkab Mabar ke depannya untuk serius mencegah masuknya paham radikalisme dan teroris sampai ke kelompok terkecil di masyarakat. (Gerasimos Satria/VoN)