Borong, Vox NTT- Pegiat Antikiorupsi, Niko Martim menyebut disparitas pembanguan di Kabupaten Manggarai Timur (Matim) merupakan sebuah malapetaka besar.
Niko Martin mengatakan hal itu saat ditemui VoxNtt.com di kediamannya di Toka-Borong, Selasa (30/5/2017).
Dia mengaku sudah membaca tentang disparitas beberapa paket pembangunan di Matim dari salah satu media online di NTT. Disparitas pembangunan itu sebagaimana sudah ditemukan dalam pansus LKPJ Bupati Manggarai Timur TA 2016.
Menurut Niko, di situ tergambar jelas realitas distribusi anggaran tiap kecamatan. Ada gap yang tajam antara kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain.
Maka bisa dipastikan bahwa anggaran tersebut belum mejawab persoalan mendasar sebagaimana diharapkan masyarakat.
“Ini memang sebuah malapetaka besar bagi daerah ketika pemimpin hanya mementingkan wilayahnya sendiri. Pemimpin benar-benar menjadikan rakyat sebagai alat politik kekuasaannya. Sehingga dalam hal ini, DPRD harus memilki sikap politik yang jelas dan tegas sesuai dengan kewenangan yang ada,” kata Niko.
Baca: Anggota DPRD Matim Sebut Terjadi Disparitas Pembangunan di Matim
Niko menambahkan, pemerintah daerah terdiri dari, bupati/wakil bupati dan DPRD tentunya dengan tugas dan wewenang masing-masing. Mestinya dalam konteks mendistribusikan belanja pembanguan harus ada keseimbangan.
“Tetap seperti kita lihat hasil Pansus, dominasi bupati sangat luar biasa. Itu seperti peran tunggal. Di situ sangat distribusi lebih banyk diarahkan di wilayahnya buapti saja. Lalu pertanyaanya, di mana peran wakil bupati ? Mengapa tidak menyuarakan ini. Ini tanggung jawab moral. Bukan urus satu orang saja, tetap urus rakyat banyak,” tegasnya.
“Kita berharap tahun 2017, hal tersebut tidak terulang lagi. Distribusi pembangunan setiap wilayah harus ada keseimbangan. Pembangunan harus berdasarkan asas keadilan sosial,” tambah Niko. (Nansianus Taris/VoN)