Labuan Bajo, Vox NTT-Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Yohanes Rumat menilai pembiayaan Tour de Flores (TdF) yang mengunakan uang, baik APBD I maupun II bertentangan dengan prinsip dunia pariwisata.
Hal itu disampaikan Yohanes Rumat kepada VoxNtt. com di Labuan Bajo, Sabtu (1/7/2017).
Dia mengatakan dalam dunia pariwisata dimana dalam memobilisasi orang, grup ataupun kelompok orang dari satu tempat menuju tempat lain dengan prinsip orang atau kelompok itu harus mengeluarkan biaya atau uang sendiri untuk membiaya konsumsi, hotel dan transportasinya.
Namun, dalam TdF sendiri justru yang terjadi terbalik, dimana pembiayaan mengunakan uang rakyat.
“Yang terjadi TdF ini, orang miskin membiaya orang kaya, ” katanya.
Dia menambahkan pelaksanaan TdF tahun 2016 lalu sampai saat ini belum ada evaluasi pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemprov NTT dan Pemkab di Flores.
Sehingga, item penggunaan dana tersebut sampai saat ini juga belum jelas.
Baca: DPRD NTT Sebut Kegiatan Tour de Flores Korbankan Rakyat
Padahal uang tersebut milik rakyat. Sehingga, sangat diperlukan adanya evaluasi terkait penggunaan dana yang bersumber dari APBD untuk event TdF.
Jika Pemerintah maupun panitia TdF itu mampu secara terbuka mempertanggungjawabkan anggaran TdF tahun 2016 itu, maka masyarakat tidak mempersoalkan anggaran itu.
Anggota DPRD dari Fraksi PKB itu menyarankan agar ke depan TdF harus dibiaya oleh sponsor tidak lagi membebani APBD.
Pemerintah hanya mengucurkan anggaran untuk makan dan minum selebihnya sponsor atau penyelenggara yang membiaya event balap sepeda internasional itu.
“Fraksi PKB di DPRD NTT sudah berkali-kali menolak event itu dan meminta Pemprov NTT untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang untuk TdF tahun lalu itu, ” ujar Hans Rumat.
Untuk diketahui event TdF II akan digelar 14-20 Juli 2017 mendatang.
Setiap kabupaten di Flores mengucurkan dana APBD berkisar Rp 800 Juta hingga Rp 1, 3 Miliar.
Hanya Pemkab Ngada yang menolak mengucurkan dana untuk event itu. (Gerasimos Satria/VoN)