Maumere, Vox NTT- Laurens Wolo Sina Rian, aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) Kabupaten Sikka menilai sikap anti keberagaman bukan satu-satunya bentuk pengkhianatan terhadap Pancasila.
Laurens menilai belakangan ada kecenderungan massa menganggap penghormatan terhadap keberagaman sebagai satu-satunya sikap Pancasilais.
“Mereka yang melakukan korupsi, menggadaikan kekayaan alam bangsa kepada pihak asing, mencabut subsidi dan jaminan sosial untuk rakyat, yang membiarkan sebagin besar rakyat kita hidup miskin sementara birokrat dan pejabat hidup mewah adalah bentuk pengkhianatan terhadap Pancasila,” tegas Laurens kepada VoxNtt.com saat ditemui di kediamannya, Jl. Jendral Soedirman, Waioti, Sikka, Kamis (10/8/2017).
Menurutnya inti dari Pancasila adalah anti penindasan dan anti pengisapan manusia atas manusia.
Artinya, keadilan sosial dan ekonomi adalah nilai yang ada di balik Pancasila.
Oleh karenanya, sangat tidak fair bila elit politik bicara soal keberagaman dan hidup berdampingan secara damai, sementara mereka sendiri berfoya-foya. Sisi lain, sebagian besar rakyat melarat kelaparan.
Kecenderungan pengaruh utama anti keberagaman sebagai lawan dari Pancasila ini mulai menguat sejak Pilkada Jakarta lalu.
Belakangan isu tersebut kembali menjadi tren di NTT setelah anggota DPR RI dari NTT, Victor Bungtilu Laiskodat memberikan pernyataan terkait sejumlah partai yang dianggap mendukung kelompok yang tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi negara.
Pancasila dijadikan tameng untuk menjaga keberagaman. Padahal keberagaman merupakan sesuatu yang asli Indonesia.
“Pancasila harus menjadi bukan penegas keberagaman melainkan pedoman kita berbangsa agar hal-hal negatif seperti hadirnya anti keberagaman dapat dicegah,” tegasnya.
Sejalan dengan Laurens, aktivis PRD lainnya, Mus Muliadi menilai sudah seharusnya rakyat di NTT tidak terjebak dalam politik keberagaman yang mengesampingkan keadilan sosial, kedaulatan atas sumber daya dan demokrasi yang justru meminggirkan rakyat.
Menurutnya, isu keberagaman hanya mainan elit untuk kepentingan pilkada, pileg dan pilpres.
“Mereka bicara keberagaman tetapi mereka tidak merasa ada yang salah ketika subsidi dicabut, hutang negara menumpuk, sebagian besar komiditi yang ada di Indonesia seperti garam, beras dan lain-lain justru diimpor,” tegas Muliadi yang saat ini bergiat bersama kelompok-kelompok tani kepada VoxNtt.com saat ditemui di Kantor PRD Sikka, Jl. Soekarno-Hatta, Maumere pada Minggu (13/8/2017). (Are De Peskim/AA/VoN)