Kefamenanu,Vox NTT-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) TTU di bawah pimpinan Bupati Raymundus Sau Fernandes dan Wakil Bupati Aloysius Kobes dinilai gagal dalam mengurangi angka kemiskinan.
Hal tersebut disampaikan dua anggota Komisi C DPRD TTU, masing-masing Agustinus Siki dan Yasintus Lape Naif saat dihubungi VoxNtt.com, Senin (4/9/2017).
Pemkab TTU dinilai gagal untuk mengurangi angka kemiskinan lantaran
total kepala keluarga penerima beras sejahtera (Rastra) yang sudah dikonversikan ke dalam program padat karya pangan (PKP) masih melambung tinggi.
Data menunjukkan total penerima Rastra di TTU terjadi peningkatan sebesar 1.981 KK pada tahun 2017 ini.
Jumlah penerima Rastra atau beras PKP di Kabupaten TTU pada tahun 2016 sebesar 19.814, sedangkan pada tahun 2017 meningkat menjadi 21.795
Siki kepada mengaku beberapa waktu lalu dalam sidang pertanggungjawaban anggaran, dirinya sudah mengingatkan pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan TTU, Yanuarius Kaha terkait rendahnya keberhasilan program PKP.
“Program yang dicanangkan untuk masyarakat seharusnya dapat mengurangi angka kemiskinan, tapi kalau angka kemiskinan makin bertambah. Itu tandanya pemerintah gagal untuk mengurangi angka kemiskinan, sehingga ya saran kita program itu (PKP) harus ditinjau kembali,” tegas politisi PKB itu.
Siki menambahkan setiap tahunnya DPR dan pemerintah daerah sudah mengalokasikan dana Rp 7 miliar untuk program PKP.
Alokasi dana sebesar itu sebenarnya diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di masyarakat.
Namun dalam kenyataannya, lanjut legislator asal Dapil TTU 1 tersebut, angka kemiskinan malah bertambah.
Siki menduga ada unsur kesengajaan yang dibuat oleh pihak terkait, sehingga total penerima Rastra meningkat.
“Pertanyaan saya singkat saja, sebenarnya bupati mau kurangi angka kemiskinan atau menambah angka kemiskinan melalui program ini?,” ujar Siki.
Karena itu, dia meminta agar instansi terkait yang bertugas menangani program PKP serius menanganinya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Siki pun berharap agar Bupati Ray Fernandes lebih selektif dalam menetapkan ASN yang menduduki posisi pimpinan OPD, sehingga setiap program pemerintah dapat dijalankan secara baik.
“Kalau perlu pak Bupati copot saja Kadis yang tidak mampu, kan janjinya (Bupati) mau lebih selektif dalam memilih pimpinan OPD, tapi kenyataannya mana? Sudah hampir triwulan 4 juga program malah belum jalan,” tegas Siki dengan nada kesal.
Senada dengan itu, anggota DPRD TTU Yasintus Lape Naif menegaskan, apabila benar terjadi peningkatan jumlah kepala keluarga penerima Rastra, maka hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah daerah gagal mengurangi angka kemiskinan.
Karena itu, Naif meminta agar pemerintah daerah wajib turun ke lapangan guna melakukan verifikasi terhadap kepala keluarga yang termasuk dalam golongan miskin.
Hal tersebut dimaksudkan agar tidak muncul masyarakat yang mengaku miskin secara mendadak hanya karena ada bantuan.
Sementara itu, Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes saat dikonfirmasi media ini via telepon membantah kalau peningkatan jumlah angka penerima Rastra terjadi lantaran ada peningkatan jumlah KK miskin.
Bupati Ray berdalil penambahan jumlah KK penerima Rastra terjadi lantaran ada pemuktahiran data. Hal itu disebabkan pula karena sebelumnya ada desa yang jumlah KK miskin tidak terdata.
“Ada sekitar 12 desa yang data KK miskin tidak masuk,yang diingat hanya desa Bisafe dan Manumean, jadi ini bukan peningkatan jumlah tetapi hanya pemuktahiran data saja,” tegas bupati TTU dua periode tersebut.
Ray malah menyatakan saat ini di TTU telah terjadi penurunan angka kemiskinan yang cukup drastis.
Dimana pada tahun 2010 angka kemiskinan di TTU sebesar 66 persen, namun saat ini sudah turun menjadi 22 persen.
Lebih lanjut Ray menegaskan saat ini dirinya akan terus berjuang guna menurunkan angka kemiskinan di kabupaten TTU. (Eman Tabean/AA/VoN)