Close Menu
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
Facebook X (Twitter) Instagram
VoxNtt.comVoxNtt.com
Facebook X (Twitter) Instagram
Subscribe
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
VoxNtt.comVoxNtt.com
Home»NTT NEWS»Lokasi Galian C Ditutup, Demokrat Nilai Pemkab Matim Lemah
NTT NEWS

Lokasi Galian C Ditutup, Demokrat Nilai Pemkab Matim Lemah

By Redaksi7 September 20172 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Leonardus Santosa
Share
Facebook Twitter Pinterest Telegram WhatsApp

Borong, Vox NTT- Fraksi Demokrat DPRD Manggarai Timur (Matim) mengkritisi kisruh penutupan tambang mineral bukan logam dan batuan oleh pihak oleh Polres Manggarai.  Selama ini aksi penutupan lokasi galian pasir ini cukup menyita perhatian publik.

Fraksi Demokrat berpendapat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Matim lemah dalam melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tambang mineral bukan logam.

Hal itu tertera dalam Pemadangan Umum Fraksi Demokrat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2017.

Pemandangan tertulis tersebut ditandatangani oleh Ketua Fraksi Leonardus Santosa, Sekretaris Fransiskus A. Jerama, dan Jubir Ambrosius Don.  Salinannya diterima VoxNtt.com pada Kamis, 7 September 2017.

Fraksi Demokrat menekan Pemkab Matim lemah karena perizinan adalah hal teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Sebagaimana izin tambang mangan yang pernah dikeluarkan  yang merupakan hal teknis dan tidak melibatkan lembaga DPRD,” tulis Fraksi Demokrat dalam pemandangannya.

Mereka menjelaskan fungsi, tugas dan kedudukan DPRD berbeda dengan pemerintah daerah.

Disebutkan pula UU Nomor  23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sudah berjalan hampir tiga tahun. Bahwa peraturan tentang urusan energi dan sumber daya mineral sesuai ketentuan pada lampiran Nomor 2 huruf a,c,d, dan g, kewenangan itu pada pemerintah provinsi. Penyerahan kewenangan itu paling lambat pada tahun 2016.

Tetapi menurut fraksi Demokrat, instrumen itu tidak disiapkan oleh Pemkab Matim.  Itu terutama izin bagi orang atau badan usaha yang melakukan usaha tambang mineral bukan logam dan batuan.

“Padahal kita sadari bahwa dampak positif bagi daerah kabupaten adalah bertambahnya DBH propinsi untuk kabupaten Manggarai Timur. Apalagi dalam RT/RW Kabupaten Manggarai Timur juga sudah mengatur beberapa wilayah menjadi potensial tambang mineral bukan logam dan batuan. Dengan rentang waktu yang cukup yang tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah menunjukan niat melayani masyarakat masih rendah,” tulis Fraksi Demokrat. (Nansianus Taris/AA/VoN)

Manggarai Timur
Previous ArticleDiminta Mundur dari Jabatan, Kades Banain Angkat Bicara
Next Article Direvitalisasi, Ini Agenda Jangka Pendek SMK Sadar Wisata Ruteng

Related Posts

Bantuan Rp100 Juta per Desa Mulai Diimplementasikan, Bapperida NTT Intervensi Manulai 2

20 Juli 2026

Kompak Indonesia Desak KPK Audit Dugaan Korupsi Proyek RSUD Borong Rp19,4 Miliar

19 Juli 2026

Dugaan Pungli Pengambilan SKL dan Ijazah di SMPN Satap Munde Matim, Warga Desak Dinas Tindak Tegas

18 Juli 2026
Terkini

Gubernur NTT Minta PMKRI Tetap Jadi Mitra Kritis Pemerintah

21 Juli 2026

Bupati Matim Dorong Kongres PMKRI Hasilkan Rekomendasi untuk Manggarai Raya

20 Juli 2026

Bupati Manggarai Harap Kongres PMKRI Hasilkan Rekomendasi untuk Daerah 3T

20 Juli 2026

Bantuan Rp100 Juta per Desa Mulai Diimplementasikan, Bapperida NTT Intervensi Manulai 2

20 Juli 2026

PMKRI Perkuat Komitmen Kawal Pembangunan dan Kebijakan Nasional

20 Juli 2026
© 2026 VoxNTT
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.