Vox NTT-Politisi Partai Demokrat, Benny K Harman (BKH) menganjurkan agar Presiden Joko Widodo bisa menjinakkan parpol pendukungnya yang ada di pansus hak angket KPK guna menyelamatkan komisi anti rasuah itu dari ancaman pembekuan.
Hal itu disampaikan BKH dalam diskusi yang digelar PARA Syndicate di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (15/9/2017).
Menurut BKH, pansus angket KPK saat ini semuanya berasal dari Partai pendukung pemerintah.
“Jika Presiden tidak bisa menjinakkan partai-partai ini, kami yang mendukung KPK dan bahkan rakyat Indonesia secara umum akan sulit mendapatkan kejelasan sikap Presiden. Apakah Presiden benar-benar mendukung KPK atau seperti yang dilontarkan oleh beberapa anggota Pansus untuk membekukan dan bahkan membubarkan KPK?” tanya BKH seperti dilansir kabarnusantara.net.
Namun Benny mengatakan bahwa Presiden nampaknya berada dalam posisi terjepit antara desakan rakyat atau tekanan dari partai politik pendukungnya di pansus.
Di satu sisi, presiden akan mengambil langkah aman dengan menerima rekomendasi dari pansus hak angket KPK.
Namun di sisi lain presiden juga ingin menegaskan komitmen pemberantasan korupsi dengan tidak mengeluarkan keputusan yang berujung pada pelemahan KPK.
BKH juga sering bertanya mengapa kelompok-kelompok intelektual sering diam?
Dimana para aktivis mahaiswa dan LSM? Mengapa semua diam? Kemana kelompok-kelompok kritis selama ini?
“Ketika banyak kelompok memilih diam dengan berbagai pergulatan dan dinamika politik di republik ini, sesungguhnya republik ini republik mati,”ujarnya mengakhiri pembicaraan. (VoN).