Vox NTT- Sektor pembangunan Koperasi di NTT saat ini sedang dalam pertumbuhan yang sangat baik.
Atas pencapaian ini, Pemerintah provinsi NTT memberikan apresiasi terhadap sejumlah kabupaten yang telah mendorong kelompok usaha masyarakat desa dalam mengembangkan serta peningkatan modal usaha keluarga melalui Koperasi.
Sebagai salah satu tekad dari enam tekad pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sector koperasi saat ini telah memperlihatkan banyak perkembangan sejak peluncuran program desa/kelurahan Mandiri Anggur Merah(DMAM) sejak Tahun 2011 lalu.
Salah satu pencapaian yang membanggakan adalah dengan mendukung pembangunan sektor koperasi pada sejumlah desa penerima program DMAM di 22 kabupaten/kota se Provinsi NTT.
Berdasarkan data Sekretariat DMAM Bappeda Provinsi NTT, koperasi di Desa mandiri Anggur Merah per Mei 2017 berjumlah 1.962 buah dengan rincian: yang sudah berbadan hukum sebanyak 129 buah, dimana 10 di antaranya masuk dalam daftar koperasi yang pergerakan terus meningkat dari modal 250 juta, terus beranjak memasuki angka ratusan juta dan milyar rupiah. 458 buah sudah memiliki akte pendirian koperasi yang di biayai dari APBD I NTT, dan sisanya akan terus di proses untuk status legal akte pendiriannya di desa melalui Dinas Koperasi provinsi NTT.
Selain itu, jumlah kelompok masyarakat yang terdapat di 22 kabupaten/kota dan yang menerima manfaat dana program DMAM melalui koperasi desa maupun koperasi yang telah ada selain koperasi Anggur merah terhitung tahun 2011-2016 sebanyak 19.916 kelompok.
Untuk tahun 2017, dana program DMAM yang di luncurkan dari APBD I NTT kepada 592 desa, sebesar 148.000.000.000, milyar rupiah. Memasuki tahun 2017, kabupaten Belu, alokasi dana 250 juta rupiah tidak dialokasikan lagi, karena semua desa/kelurahan telah mendapatkan dana tersebut dan berakir pada tahun 2016 yang lalu.
Dari sejumlah 21 kabupaten/kota tersisa dengan jumlah 592 desa penerima dana program DMAM tahun 2017, terhitung sampai dengan bulan Juli 2017, telah memasukan proposal kepada Pemerintah provinsi melalui Bappeda NTT sebanyak 552 proposal.
Langkah-langkah proses pencairan dan penyaluran untuk masuk ke rekening desa masing –masing telah dilakukan oleh Badan keuangan Daerah Provinsi NTT, terhitung bulan Juli 2017 sebesar 129.250.000.000 rupiah, atau 87,33 %, sedangkan proses pencairan dan penyaluran dana tersisa diharapkan akir bulan agustus 2017 capaiannya menjadi 100 %.
Sejumlah tantangan dihadapkan dengan Pembangunan sektor perkoperasian saat ini dengan adanya pengaruh ekonomi global, dengan demikian ketahanan ekonomi lokal melalui penguatan lembaga koperasi desa terus dikawal untuk menjaga keseimbangan kekuatan warga masyarakat pedesaan sebagai salah satu program ekonomi kerakyatan di NTT, untuk pantas menjadi percontohan dan terus di kembangkan.
Diakui, pengembangan koperasi di sejumlah desa/kelurahan tersebut tidak lepas dari konsep visioner pemerintah daerah dalam mendukung perekonomian serta penurunan tingkat kemiskinan yang terdapat pada sejumlah kabupaten di Nusa Tenggara Timur saat ini.
Komitmen Lebu Raya
Komitmen Gubernur terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan telah berhasil mendorong tumbuhnya koperasi-koperasi yang dikelola langsung oleh masyarakat desa setempat, antara lain melalui “Simpan Pinjam”.
Program ini terinspirasi oleh sepenggal kalimat pidato Presiden RI I Ir. Soekarno yang begitu terkenal, yaitu “kebudayaan Indonesia adalah gotong royong, kebersamaan dan saling bantu”.
Kalimat itu membangkitkan semangat Gubernur NTT, dengan menjadikan koperasi sebagai salah satu prioritas kepemimpinannya dalam program pro-rakyat di Provinsi NTT.
Secara lebih spesifik, gerakan koperasi dimasukkan dalam strategi kepemimpinan untuk pemberdayaan Perempuan dan masyarakat desa pada umumnya sebagai salah satu pelaku ekonomi mikro.
Koperasi dipandang sebagai solusi bagi kaum perempuan dan masyarakat di Pedesaan untuk mengangkat ekonomi dan meningkatkan taraf hidup keluarga. Alhasil, perempuan yang aktif di koperasi juga bisa memaksimalkan potensi diri maupun daerahnya.
Komitmen pemerintah provinsi terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan melalui koperasi juga ditunjukkan dengan membentuk lembaga/OPD di dalam pemerintahan, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM.
Hal ini membuat fokus pengembangan koperasi menjadi besar, disamping adanya alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan fasilitas penguatan .
Mengapresiasi dan menaruh perhatian besar kepada kelompok Simpan Pinjam (SP) karena kegiatan ini berdampak besar terhadap pengentasan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, serta membangkitkan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTT, secara keseluruhan.
Pemprov akan terus berkomitmen memfasilitasi dan membina kelompok SP guna efektivitas pemanfaatan dan SP melalui koperasi yang telah ada di desa/kelurahan.
Gubernur telah banyak mempelajari dan melihat kelompok usaha yang ada saat ini terutama kaum perempuan (kerajinan tenun ikat), di mana sebagai ibu rumah tangga di satu sisi ia harus mengatur uang belanja, namun di sisi lain perempuan sangat tergantung penghasilan suami serta pada sumber-sumber keuangan alternatif seperti hibah program pengentasan kemiskinan baik yang dilakukan pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial dan LSM, rentenir (bank keliling), kerabat, tetangga dan sebagainya.
Mereka sangat tergantung pada usaha yang sifatnya tidak berkesinambungan sehingga terjerat hutang dan kesulitan.
Atas dasar itulah, upaya penguatan gerakan koperasi melalui SP terus dilakukan, selain menciptakan iklim usaha kondusif bagi pengembangan UMKM mandiri dan berkelanjutan; menciptakan sistem penjaminan secara finansial terhadap operasionalisasi kegiatan usaha ekonomi produktif bagi UMKM.
Selain itu Pemerintah Daerah juga di harapkan terus menyediakan bantuan teknis dan pendampingan secara manajerial guna meningkatkan status usaha UMKM yang terdapat di kabupaten/kota, sehingga menjadi layak dan kredibel.
Harapannya, warga masyarakat perempuan/Pria yang aktif di koperasi bisa memaksimalkan potensi diri maupun potensi daerahnya. Ini merupakan cara untuk membuka akses terhadap sumber-sumber ekonomi.
Tentu saja, keberhasilan dalam mengembangkan perkoperasian di Provinsi Nusa Tenggara Timur, harus terus ditingkatkan sebagai bagian dari sendi perekonomian daerah yang lebih kokoh di tengah persaingan global yang semakin ketat dan sengit.
Gubernur NTT, berkomitmen akan terus mendorong penguatan dan perluasan gerakan koperasi di sejumlah kabupaten/kota, sebagai strategi membangun kesejahteraan rakyat.
(Diolah dari http://bappeda.nttprov.go.id)
Editor: Andre Agusto