Kupang, Vox NTT-Badan Pusat Statistik provinsi Nusa Tenggara Timur (BPS NTT) telah merilis hasil survei Indeks Demokrasi NTT.
Menurut data BPS NTT, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) NTT tahun 2016 mencapai angka 82,49 dalam skala 0 sampai 100.
Angka ini naik sebesar 4.02 poin dibandingkan dengan angka IDI 2015 yang sebesar 78,47. Capaian kinerja demokrasi NTT tersebut sudah berada pada kategori “baik”.
BACA: Berapa Capaian Indeks Demokrasi NTT? Berikut Datanya
Perubahan dari 2015-2016 menurut BPS NTT, dipengaruhi tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil naik 3,06 poin (dari 93,19 menjadi 96,25), (2) Hak-Hak Politik yang naik 9,99 poin (dari 71,69 menjadi 81,68), dan (3) Lembaga-lembaga Demokrasi mengalami penurunan sebesar 4,27 poin (dari 70,73 turun menjadi 66,46).
Pilkada dan Pilgub NTT
Menanggapi capaian indeks demokrasi ini, pengamat politik dari Sophia institute, Lasarus Jehamat justru meragukan hasil survei dengan kenyataan demokrasi di NTT saat ini.
Dia juga meragukan bahwa pencapaian demokrasi menurut data BPS ini dapat berdampak baik bagi kualitas pesta demokrasi pada tahun 2018 mendatang.
“Secara prosedural bisa iya. Tapi secara substansial, saya masih ragu,” katanya saat dihubung VoxNtt.com melalui WhatsApp, Jumat (22/09/2017).
Menurut Jehamat, politik lemah pada partisipasi masyarakat sementara demokrasi kerap dan jelas masih amat prosedural.
“Agak sulit mengatakan bahwa di 2018 nanti, kualitas demokrasi saat kontestasi baik hanya berdasarkan data ini. Ini bisa diakui baik sejauh kualitas secara substansial turut berubah” tegas Jehamat.
BACA: BKH Ajak Masyarakat Turut Berpartisipasi dalam Proses Pembentukan UU
Karena itu, dia berharap agar KPUD harus benar-benar menunjukan watak netral dan bukan independen. Pemerintah juga harus bisa memastikan bahwa warganya ikut pemilukada dan berpartisipasi secara aktif dalam setiap prosesnya. Demikian pula dengan media massa, harus benar-benar obyektif menyoroti semua perilaku busuk calon pemimpin.
Sementara mengenai peran partai politik, Jehamat menambahkan problem besar demokrasi dan politik kita saat ini ada di parpol.
“Kalau hanya untuk cari duit di partai agak sulit mendapatkan pemimpin yang berbobot” katanya. (VoN).